Latest Program: Bobby Nasution Minta ASN Pemprov Sumut Tersangka Vape Narkoba Dipecat
Latest Program Bobby Nasution Minta ASN Pemprov Sumut Tersangka Vape Narkoba Dipecat
Kasus Vape Narkoba Memicu Tindakan Tegas
Latest Program - Gubernur Sumatra Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut yang terlibat dalam kasus peredaran vape berisi narkoba harus diberi sanksi berat, termasuk pemecatan. Penegakan hukum ini dilakukan setelah Satresnarkoba Polrestabes Medan menangkap seorang ASN berinisial FIS di Biro Perekonomian, Selasa (19/5). Pelaku terbukti menyimpan vape yang diisi zat etomidate, senyawa yang digunakan dalam kegiatan narkoba. Bobby menegaskan bahwa tindakan ini menjadi bagian dari upaya menyelamatkan nama baik institusi pemerintahan provinsi.
"Latest Program - Kalau bisa disanksi tegas, kalau perlu pemberhentian sekalian, pecat saja saya minta. Kalau bisa nanti hukum berat saja sekalian," kata Bobby Nasution, Kamis (21/5).
Menurut Bobby, pemecatan ASN hanya dapat diberikan jika pelaku telah menjalani hukuman pidana dengan durasi lebih dari dua tahun. "Kalau hukumannya nanti di atas dua tahun, bisa kita pecat. Jadi kalau bisa nanti hukum berat saja sekalian," tambahnya. Ia menekankan bahwa proses pemecatan harus dilakukan secara adil dan sesuai aturan, karena kasus ini tidak hanya mengenai pelanggaran hukum, tapi juga keseriusan dalam pemberantasan narkoba di lingkungan pemerintahan.
Prosedur Penegakan Hukum ASN
Kasus FIS yang ditangkap menjadi contoh nyata bagaimana Latest Program mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap pegawai negeri. Bobby menyatakan bahwa meskipun meminta tindakan tegas, proses pemecatan ASN tetap mengikuti prosedur yang berlaku. "Kita harus menegakkan aturan dengan serius, karena ASN memiliki tanggung jawab besar dalam pelayanan publik," jelasnya.
Penangkapan FIS terjadi setelah masyarakat melaporkan kegiatan mencurigakan di indekos pelaku di Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru. Polisi mengungkap bahwa pelaku kerap menerima paket kecil yang diduga berisi bahan-bahan narkoba. Bobby menegaskan bahwa kasus ini menjadi sorotan serius karena menunjukkan adanya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di dalam institusi pemerintah.
Program Pembenahan Kinerja ASN
Latest Program tidak hanya fokus pada kasus narkoba, tetapi juga menjangkau berbagai aspek peningkatan kualitas pegawai negeri. Bobby Nasution meminta pemerintah daerah untuk menerapkan kebijakan tegas terhadap ASN yang terlibat dalam praktik korupsi, seperti pungutan liar (pungli). "Ini bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan berkinerja optimal," tambahnya. Di samping itu, ia juga memberikan dukungan kepada Pemkot Tanjungpinang yang memecat dua ASN dan memberi hukuman disiplin kepada enam orang lainnya terkait kasus narkoba.
Sebagai bagian dari Latest Program, Bobby mengingatkan pentingnya pengawasan internal dalam organisasi. Ia menyoroti bahwa data kepegawaian dari PPATK bisa menjadi bukti untuk memastikan akuntabilitas anggota polri dan pegawai lainnya. "Dengan data yang jelas, kita bisa mempercepat proses hukum dan menjaga integritas ASN," katanya. Tindakan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperbaiki sistem kepegawaian Sumut.
Komitmen Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Dalam kesempatan lain, Bobby Nasution menegaskan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program. Ia bersama Prabowo memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil akan berdampak langsung pada kehidupan rakyat. "Latest Program harus berjalan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan ini," ujarnya. Selain itu, Bobby juga menginginkan Festival Layang-Layang Sumut 2026 mendorong pengembangan sektor pariwisata dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya.
Bobby Nasution berharap kasus vape narkoba ini menjadi pelajaran bagi seluruh ASN di Sumut untuk tetap menjaga kedisiplinan dan integritas. "Latest Program harus menjadi bukti bahwa kita siap memberantas korupsi dan tindakan-tindakan tidak pantas lainnya," pungkasnya. Dengan langkah tegas ini, ia ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Sumut berkomitmen pada pemerintahan bersih dan profesional.