Latest Program: Fakta Terungkap di Sidang, Kontraktor Klaim Dipalak Kepala Dinas untuk Dapatkan Proyek
Latest Program: Fakta Terungkap di Sidang, Kontraktor Klaim Dipalak Kepala Dinas untuk Dapatkan Proyek
Latest Program - Dalam sidang terbaru terkait dugaan korupsi, fakta-fakta menarik terungkap mengenai upaya kontraktor untuk mendapatkan proyek pemerintah Kabupaten Bekasi. Kasus ini kembali dibahas di Pengadilan Negeri Bandung, dengan para saksi kunci memberikan kesaksian yang penting. Kontraktor Handoko dan kepala dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK), Henri Lincoln, menjadi fokus utama dalam sidang terkait Latest Program yang menyangkut aliran dana untuk proyek tahun 2024.
Detail Kesaksian Kontraktor
Handoko, yang menjadi saksi dalam Latest Program ini, mengungkapkan bahwa ia diberi tekanan oleh Henri Lincoln untuk memenangkan sejumlah kontrak pekerjaan. Menurut Handoko, total uang sebesar Rp1 miliar diberikan kepada dinas sebagai bentuk insentif untuk mempercepat proses proyek. Kesaksian tersebut diungkapkan di PN Bandung, Senin (8/6/2026), saat ia menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan proyek berjalan lancar.
"Saya jelaskan bahwa Rp1 miliar itu diberikan beberapa kali untuk beberapa tahapan proyek tahun 2024. Saat itu ada pengerjaan normalisasi sungai, jembatan, dan beberapa proyek di Dinas SDABMBK," kata Handoko di PN Bandung.
Menurut Handoko, uang tersebut diberikan melalui EO yang direkomendasikan oleh Henri Lincoln. Ia menjelaskan bahwa alur dana ini berlangsung bertahap, mulai dari masa groundbreaking hingga pemeriksaan oleh Polda Jabar. Kesaksian ini menambah kompleksitas kasus Latest Program yang menyebutkan adanya intervensi pihak dinas dalam proses tender.
Persidangan dan Pengakuan Kepala Dinas
Henri Lincoln, kepala dinas SDABMBK Kabupaten Bekasi, mengakui telah menerima dana dari kontraktor. Namun, ia menyangkal bahwa uang tersebut diberikan secara langsung untuk keuntungan pribadi. Henri menyatakan bahwa dana digunakan untuk memastikan kelancaran operasional dinas, termasuk dalam pengelolaan proyek yang dianggap penting untuk masyarakat.
"Ya, itu untuk kelancaran kita di dinas," ucap Henri. "Kalau tidak, banyak kegiatan tidak akan berjalan," lanjut Henri.
Kuasa hukum Ade Kuswara, I Wayan Suka Wirawan, memberikan penjelasan bahwa dana dari kontraktor tidak langsung berasal dari klien. Ia menekankan perlunya bukti konkret seperti rekaman suara atau dokumen resmi untuk memperkuat klaim dalam Latest Program ini. Pihak pengacara juga menyatakan bahwa alur dana yang diungkapkan masih memerlukan validasi lebih lanjut.
Kebutuhan Bukti Konkret
Selama persidangan, pihak kuasa hukum meminta adanya bukti kuat seperti bukti fisik atau saksi tambahan untuk mengonfirmasi dugaan suap. I Wayan Suka Wirawan mengingatkan bahwa tanpa alat bukti yang jelas, klaim terkait Latest Program tidak dapat ditunjukkan secara memadai dalam proses hukum.
"Hukumnya atau prinsipnya kalau kita berbicara tentang alat bukti surat itu adalah kekuatan pembuktian surat itu terletak pada akta aslinya. Kalau itu tidak dibuktikan, tidak bisa ditunjukkan dalam persidangan berarti itu tidak terverifikasi dan dengan demikian tidak terbukti," kata I Wayan Suka Wirawan.
Kuasa hukum juga menyoroti kepentingan proyek dalam Latest Program ini. Mereka menilai bahwa dana yang diberikan kepada kepala dinas adalah bagian dari mekanisme operasional, bukan bentuk korupsi. Hal ini menjadi dasar pembelaan yang disampaikan dalam upaya menghindari kesalahan penafsiran oleh pihak pengadilan.
Penerimaan Dana dari Pengusaha
Henri Lincoln juga mengungkapkan bahwa selama tahun 2024 hingga 2025, ia menerima total uang sebesar Rp2,94 miliar dari Sarjan, pengusaha yang menyuarakan Ade Kuswara. Uang tersebut, menurut Henri, merupakan bentuk dukungan untuk mempercepat proyek yang dianggap penting oleh pemerintah daerah.
Menurut Sarjan, uang yang diberikan ke Henri Lincoln berupa insentif untuk memastikan proyek-proyek yang diusulkan oleh Ade Kuswara dapat terealisasi. Kesaksian ini menunjukkan bahwa hubungan antara kepala dinas dan kontraktor dalam Latest Program ini tidak hanya berupa janji, tetapi juga praktik nyata dalam pengambilan keputusan.
Impak pada Proyek dan Masyarakat
Kasus Latest Program ini memberikan dampak signifikan pada pengelolaan proyek pemerintah Kabupaten Bekasi. Banyak masyarakat menganggap adanya transparansi dalam penggunaan dana yang menjadi sorotan utama. Sebagai contoh, proyek normalisasi sungai dan pembangunan jembatan yang dijanjikan keuntungan bagi kontraktor dinilai memengaruhi kualitas pemerintahan.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono membantah adanya aliran dana suap ke kantong pribadi atau partai setelah kantornya digeledah KPK. Ia menjelaskan bahwa dana yang diterima oleh kepala dinas digunakan untuk kepentingan operasional, bukan keuntungan pribadi. Pernyataan ini menjadi penekanan dalam Latest Program yang sedang diusut.
"Hukumnya atau prinsipnya kalau kita berbicara tentang alat bukti surat itu adalah kekuatan pembuktian surat itu terletak pada akta aslinya. Kalau itu tidak dibuktikan, tidak bisa ditunjukkan dalam persidangan berarti itu tidak terverifikasi dan dengan demikian tidak terbukti," kata I Wayan Suka Wirawan.