Beritanew
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Latest Program: Pemkot Ambon Evaluasi Pengembang Perumahan Pasca Longsor Lateri, Soroti Minimnya Tembok Penahan Tanah

Published Mei 23, 2026 · Updated Mei 23, 2026 · By Patricia Brown

Pemkot Ambon Evaluasi Pengembang Perumahan Pasca Longsor Lateri, Soroti Minimnya Tembok Penahan Tanah

Latest Program - Dalam Latest Program terbaru, Pemerintah Kota Ambon sedang melakukan evaluasi terhadap para pengembang perumahan setelah kejadian longsor di area BTN Lateri menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Bencana alam ini menjadi momen penting untuk meninjau kembali standar keselamatan konstruksi, terutama dalam hal pembangunan tembok penahan tanah yang dinilai kurang memadai. Insiden tersebut menggambarkan risiko yang mungkin terjadi jika perencanaan dan penerapan struktur pendukung tidak dilakukan secara optimal.

Langkah Evaluasi Pemkot Ambon Terhadap Pengembang Perumahan

Pj Sekretaris Daerah Kota Ambon, Robby Sapulette, menegaskan bahwa pemerintah daerah sedang mengumpulkan data dan menyelidiki penyebab longsor di BTN Lateri. Evaluasi ini melibatkan tim teknis dari Dinas PUPR serta pihak pengembang untuk memastikan adanya kekurangan dalam penerapan struktur penahan tanah. "Dalam Latest Program ini, kita ingin memastikan bahwa setiap proyek perumahan memenuhi standar keselamatan yang ketat," tambah Robby Sapulette.

Menurut laporan, beberapa pengembang perumahan dituduh tidak memperhatikan kebutuhan struktur penahan tanah. Hal ini memicu pernyataan tajam dari Pemkot Ambon bahwa pengembang harus bertanggung jawab atas kejadian bencana tersebut. Evaluasi juga mencakup pemeriksaan terhadap kondisi tanah dan pencahayaan di sekitar area perumahan, sebagai bagian dari Latest Program untuk meningkatkan kualitas proyek pengembangan kota.

Respons Pemkot Ambon dalam Menangani Darurat Longsor Lateri

BPBD Ambon telah segera merespons bencana longsor dengan menetapkan langkah darurat. Upaya ini meliputi pemasangan terpal untuk mencegah sedimentasi dan menjamin aksesibilitas area yang terkena dampak. Wali Kota Ambon dan Wakil Wali Kota turut mengunjungi lokasi untuk memastikan tindakan mitigasi dilakukan secara cepat. "Dalam Latest Program ini, kami fokus pada kecepatan dan efektivitas penanggulangan darurat," ujar Frits Tatipikalawan, Kepala Pelaksana BPBD.

Evaluasi terhadap keadaan darurat juga mengungkapkan bahwa masalah kurangnya tembok penahan tanah memicu risiko susulan. Pemkot Ambon menekankan pentingnya penerapan standar keselamatan dalam setiap proyek perumahan, termasuk penggunaan material dan teknik yang tepat. Dinas PUPR menyebutkan bahwa estimasi biaya pembangunan talud penahan tanah mencapai Rp279 juta, dengan ukuran 6 meter tinggi dan 25 meter panjang. Angka ini menjadi indikasi bahwa perbaikan struktur merupakan bagian penting dari Latest Program untuk mencegah bencana serupa di masa depan.

Sebelumnya, pada 29 April 2026, Wakil Wali Kota Ambon, Ely Toisutta, telah turun langsung ke lokasi bencana. Tindakan ini bertujuan memastikan kebutuhan warga yang terdampak diakomodasi secara cepat. DPRD Kota Ambon juga memberikan masukan agar camat lebih aktif mengawasi penertiban bangunan tanpa izin, demi menjamin tata ruang dan keselamatan masyarakat. "Dalam Latest Program kota, penguatan tata ruang harus menjadi prioritas utama," kata anggota DPRD.

Dalam upaya memperkuat Latest Program, Pemkot Ambon berencana melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek perumahan di wilayah kota. Fokus utama adalah mengidentifikasi kelemahan teknis yang bisa memicu bencana alam. Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dan pengembang, serta memperketat regulasi dalam pengawasan proyek konstruksi. Langkah-langkah ini diharapkan bisa menjadi contoh terbaik dalam upaya peningkatan kualitas bangunan dan keselamatan warga di masa mendatang.

Dari kejadian longsor di BTN Lateri, Pemkot Ambon menyoroti pentingnya Latest Program dalam mendorong penerapan standar keselamatan yang lebih ketat. Pihak pengembang diberi tenggat waktu untuk menyesuaikan desain perumahan dan memperbaiki struktur penahan tanah. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan bagi petugas teknis dan masyarakat tentang cara mengenali tanda-tanda bahaya bencana alam. "Ini bukan hanya evaluasi, tapi juga Latest Program untuk membangun kesadaran kolektif dalam menghadapi risiko cuaca ekstrem," pungkas Robby Sapulette.