Latest Program: Strategi Kapolres Padangsidimpuan Redam Kejahatan Lewat Kearifan Lokal Dalihan Natolu

Latest Program: Strategi Kapolres Padangsidimpuan Redam Kejahatan Lewat Dalihan Natolu

Latest Program - Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna, mengungkapkan inisiatif terbaru dalam pengendalian kejahatan dengan memadukan nilai-nilai adat lokal, khususnya Dalihan Natolu. Strategi ini diluncurkan sebagai bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-80 pada tahun 2026, dengan tujuan memperkuat harmoni sosial dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam sistem hukum. Buku berjudul “Pengabdian Bhayangkara di Padang Nadimpu: Optimalisasi Kolaborasi dan Kearifan Lokal” menjadi simbol implementasi gagasan tersebut, yang menekankan pendekatan hukum humanis berbasis budaya.

Integrasi Budaya dalam Penegakan Hukum

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Wira Prayatna, menyatakan bahwa buku ini menceritakan bagaimana kepolisian berupaya mengakomodasi keadilan restoratif melalui Dalihan Natolu, sebuah sistem adat Mandailing yang menekankan kesepakatan antarwarga. “Dengan memadukan adat dan hukum positif, kita bisa menciptakan keadilan yang lebih kontekstual dan berakar pada kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya, Kamis (28/5) di Aula Pratidina Polres Padangsidimpuan. Ia menambahkan bahwa program ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan tindakan kepolisian dengan nilai-nilai lokal sebagai sarana mengurangi konflik dan kejahatan.

“Pendekatan ini membuktikan bahwa keadilan bisa terwujud melalui dialog dan kesepakatan bersama, bukan hanya melalui hukuman,” kata Wira Prayatna. Ia juga menyoroti peran tokoh adat dalam memberikan wawasan tentang sistem hukum yang lebih luas, yang bisa menjadi alat pencegah kejahatan di tingkat masyarakat.

Kolaborasi dengan Tokoh Adat dan Pemerintah Daerah

Program ini tidak hanya menjadi inisiatif kepolisian, tetapi juga didukung oleh pihak lain. Wali Kota Padangsidimpuan, H. Letnan Dalimunthe, menegaskan bahwa pemerintah kota siap mengintegrasikan gagasan ini ke dalam kebijakan daerah. “Kita harus memperkuat penerapan kearifan lokal sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan diri sendiri,” tutur Dalimunthe. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara kepolisian, tokoh adat, dan instansi lain merupakan bagian dari “Latest Program” yang diharapkan bisa menjadi referensi nasional.

Menurut Rektor IPTS Zulpadli, penggunaan pendekatan budaya dalam penegakan hukum bisa meningkatkan rasa keadilan dan kepercayaan warga terhadap institusi kepolisian. “Kita harus mendukung inisiatif ini untuk memastikan keadilan yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi peran tokoh adat sebagai mediator dalam menyelesaikan permasalahan sederhana dengan cara yang lebih harmonis.

Langkah Nyata dalam Penerapan Dalihan Natolu

Dalam praktek, “Latest Program” ini telah menunjukkan hasil nyata. Tim gabungan kepolisian dan tokoh adat berhasil menyelesaikan beberapa kasus kecil melalui mediasi berbasis adat, termasuk kasus sampan yang disita. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti Jembatan Aramco Aek Sibontor Lubuk Raya juga dianggap sebagai bagian dari strategi kepolisian untuk memastikan keamanan daerah. “Kita harus menjadikan kearifan lokal sebagai pilar dalam penguatan keadilan,” imbuh Kepala Satgas Yonzipur I/DD.

“Dengan memadukan hukum positif dan adat, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif,” ujar Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Ia menambahkan bahwa kepolisian terus berupaya memperluas penerapan “Latest Program” ini ke berbagai daerah dengan kondisi sosial yang serupa.

Hasil Kegiatan dan Apresiasi Luas

Kegiatan bedah buku berlangsung lancar, dengan peserta dari berbagai latar belakang seperti akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Acara diakhiri dengan penandatanganan rekomendasi bersama serta pemberian sertifikat dan plakat kepada para panelis. “Kita berharap program ini bisa menjadi contoh bagaimana pendekatan humanis dapat mengurangi konflik dan kejahatan,” kata Zulpadli. Apresiasi terhadap inisiatif ini menunjukkan bahwa “Latest Program” memiliki dampak positif dalam memperkuat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat.

Dampak pada Perkembangan Sosial dan Politik

Pendekatan ini juga menarik perhatian dari berbagai pihak, termasuk lembaga legislatif. DPR mengapresiasi peran TNI dalam menangani kejahatan begal di Jakarta, meski penanganan kriminal tetap menjadi tanggung jawab polisi. “Dengan memperkuat kearifan lokal, kita bisa mengurangi konflik yang muncul dari ketidakpuasan warga terhadap sistem hukum,” ujar salah satu anggota DPR. “Latest Program” ini dianggap sebagai langkah strategis untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berbasis budaya.

“Kita harus melihat adat sebagai alat penegakan hukum yang relevan di era modern,” tambah Wira Prayatna. Ia menegaskan bahwa kepolisian terus berusaha menyelaraskan tindakan nyata dengan aspirasi masyarakat, sejalan dengan visi humanis yang dianut dalam program ini.