Latest Program: Terlibat Tawuran, KJP 60 Pelajar di Jakarta Dicabut
Terlibat Tawuran, KJP 60 Pelajar di Jakarta Dicabut
Latest Program - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, mengungkapkan bahwa 20 siswa telah kehilangan hak mereka untuk menerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) pada 2025, sementara 40 pelajar lainnya dikenai sanksi pada 2026. Pencabutan bantuan ini bertujuan memberikan konsekuensi tegas terhadap siswa yang terlibat perkelahian. "Tahun 2025 kami sudah membatalkan KJP bagi 20 orang yang terlibat tawuran, sedangkan 40 siswa di 2026 pun dihentikan," jelas Nahdiana, Selasa (26/5/2026).
Menurut Nahdiana, tindakan tersebut tidak hanya sebagai hukuman, tetapi bagian dari upaya pembinaan. "Aturan memang menyatakan bahwa pelajar yang tawuran harus dikeluarkan dari KJP, tapi yang penting adalah kita tetap memperhatikan pendidikan mereka," tambahnya. Ia menegaskan, siswa yang KJP-nya dicabut tetap bisa melanjutkan pendidikan melalui jalur formal, vokasi, atau nonformal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Semangat kita bukan pada punishment, semangat kita pada pembelajaran. Bapak Gubernur concern dengan pendidikan," ujar Nahdiana.
Disdik DKI Jakarta menyebutkan, setiap pelajar memiliki kebutuhan dan karakteristik berbeda. Oleh sebab itu, pihaknya mencari pola pendidikan yang paling sesuai untuk membantu siswa yang terlibat tawuran. Dari tindakan ini, 27 laporan polisi telah diterbitkan, dengan enam kasus ditangani langsung oleh Polda Metro Jaya dan 21 lainnya oleh Polres setempat.
Dalam penindakan tersebut, polisi berhasil menangkap enam orang yang dianggap memicu kekacauan saat unjuk rasa di Jakarta. Video kejadian tawuran juga viral di media sosial, menunjukkan para korban terlihat panik saat dikejar oleh kawanan pemotor. Patroli gabungan sebelumnya melakukan penyisiran di wilayah rawan, termasuk Kosambi hingga Dadap, untuk mencegah kemungkinan konflik serupa.
Sejumlah pelajar yang terlibat aksi dibawa ke dalam penjara, dan dua di antaranya dinyatakan positif menggunakan narkoba dari total 140 siswa yang terlibat. Barang bukti seperti petasan dan motor yang digunakan untuk konvoi juga diamankan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, berjanji menindak tegas pelajar yang terlibat tawuran. Pihaknya juga menerbitkan maklumat yang melarang kegiatan yang bisa mengganggu masyarakat, terutama selama bulan Ramadhan 1445.
Sebagai contoh, beberapa siswa yang dicabut KJP-nya terlibat tawuran pada 12 Maret dan 16 Juli di Johar Baru, Jakarta Pusat. Menurut catatan Pemkot Jakarta Timur, jumlah tawuran tahun 2025 mencapai 132 kejadian, tetapi angka tersebut turun drastis hingga Mei 2026. Pramono Anung Wibowo, Gubernur DKI Jakarta, menyatakan harapan program Sekolah Swasta Gratis DKI bisa mengurangi rasio gini dan membuka akses pendidikan bagi anak-anak.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, juga menyampaikan keinginan agar fasilitas publik dapat mendukung upaya pendidikan tersebut. Dengan pencabutan KJP, pihaknya berharap para pelajar bisa mengevaluasi diri dan tidak mengulangi tindakan negatifnya.