Main Agenda: BI Rate Naik, Luhut: Justru Bagus, Fundamental Ekonomi Kita Baik
BI Rate Naik, Luhut: Justru Bagus, Fundamental Ekonomi Kita Baik
Main Agenda - Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) menjadi perhatian utama para ekonomiwan, termasuk Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan. Dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6), Luhut menilai langkah tersebut bermanfaat bagi stabilitas ekonomi nasional.
"Kan bagus (kenaikan BI rate), ngerem anu," kata Luhut. Ia menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap dalam kondisi yang memadai meski ada tekanan dari keadaan global yang tidak pasti.
Sebelumnya, BI meningkatkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,50 persen dalam Rapat Dewan Gubernur Mingguan. Selain itu, BI juga menaikkan suku bunga Deposit Facility dan Lending Facility masing-masing 25 basis poin, menjadi 4,50 persen dan 6,25 persen.
Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat nilai tukar rupiah yang terpengaruh oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah. "Kenaikan tersebut merupakan langkah lanjutan untuk menjaga stabilitas mata uang dari dampak gejolak global dan mengendalikan inflasi hingga 2027," jelas Perry.
Konflik di Selat Hormuz Masih Berkelanjutan
Luhut memperingatkan bahwa meski kenaikan BI rate dianggap positif, kondisi ekonomi Indonesia tetap harus diawasi secara ketat. Ia menyebut perang di Selat Hormuz belum berakhir dan masih berdampak pada keadaan pasar global.
"Kita perlu waspada di beberapa aspek, karena perang Teluk Hormuz masih berlangsung dan memengaruhi dinamika ekonomi," tegas Luhut.
Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga berpapasan dengan Presiden Prabowo dalam rangka melaporkan hasil kajian ekonomi. Pertemuan ini merupakan agenda rutin setiap bulan atau lima minggu sekali, menurut Luhut.
Konflik antara Iran dan Israel terus memanas, terutama setelah keduanya meluncurkan serangan rudal. Meski memicu sentimen risiko, BI menegaskan bahwa rupiah tetap didukung oleh fundamental ekonomi yang kuat. Bank Indonesia siap melakukan intervensi melalui NDF, DNDF, dan pasar keuangan untuk menjaga stabilitas.
Dalam diskusi, Luhut menyebut pemerintah juga sedang mendorong transformasi digital dalam pemerintahan. Ia menyoroti upaya menuju sistem pemerintahan berbasis teknologi (govtech) sebagai bagian dari rencana reformasi pasar modal Indonesia.
Pemerintah terus memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi dalam negeri dan ekonomi global. Langkah antisipatif telah dipersiapkan untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga mengingatkan perlunya percepatan pembangunan ekosistem genomik terintegrasi sebagai bagian dari persiapan bioekonomi nasional.
Selain itu, Luhut menegaskan bahwa tidak memiliki hubungan, afiliasi, atau keterlibatan langsung dengan Toba Pulp Lestari. Pertemuan dengan Prabowo juga menyoroti kesiapan energi nasional dan dampak konflik terhadap sektor perdagangan laut ASEAN.
Sementara itu, pemerintahan Orde Baru pernah melakukan deregulasi besar-besaran pada 1983 sebagai respons terhadap perlambatan ekonomi. Kebijakan tersebut menjadi referensi dalam upaya stabilisasi saat ini.