Main Agenda: Dedi Mulyadi Kaji Hapus Pajak Kendaraan di Jawa Barat, Diganti Jalan Berbayar

Main Agenda: Dedi Mulyadi Usulkan Pajak Kendaraan di Jabar Diganti dengan Sistem Jalan Berbayar

Main Agenda – Ada yang berbeda dalam agenda utama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat rapat paripurna di DPRD Jabar. Ia mengusulkan penghapusan pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari reformasi kebijakan daerah. Wacana ini dianggap sebagai salah satu poin utama dalam Main Agenda. “Kita ingin membuat sistem lebih adil, jadi jika mobil tidak digunakan, kenapa harus dikenai pajak?” ujar Dedi. Ia berharap kebijakan ini bisa diterapkan dengan kerja sama para ahli transportasi dan akademisi, sebagai langkah Main Agenda yang lebih inklusif.

Rencana Penggantian Pajak Kendaraan dengan Sistem Berbayar

Dedi Mulyadi menyatakan bahwa konsep jalan berbayar akan diatur mirip dengan sistem tol, namun dengan prinsip pembayaran yang lebih transparan dan terpadu. “Jika warga memanfaatkan jalan provinsi, mereka harus membayar. Ini jauh lebih seimbang dibandingkan menunggak pajak karena mobil tidak dipakai,” terangnya. Penyederhanaan ini menjadi bagian dari Main Agenda yang bertujuan menekan beban masyarakat, sekaligus mendorong disiplin dalam pembayaran pajak. Kebijakan ini akan dianalisis lebih lanjut bersama tim ahli dan Dinas Perhubungan.

Program Pemutihan Pajak Diperpanjang hingga 30 September

Sebagai bagian dari Main Agenda, Pemprov Jabar menargetkan 4 juta wajib pajak yang akan diuntungkan dari program pemutihan. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan ini diperpanjang hingga 30 September 2025 untuk memastikan kelancaran pembayaran tunggakan. “Ini bisa membantu warga yang terlambat bayar, termasuk ASN yang belum memenuhi kewajiban,” tambahnya. Tahun ini, Pemprov Jabar juga mengevaluasi efektivitas kebijakan berbayar sebelum finalisasi.

Penegakan Disiplin Pajak Melalui Sistem Digital

Dedi Mulyadi meminta diterapkan teknologi pembayaran digital di seluruh sistem pungutan pajak, agar lebih efisien dan minim konflik. “Tidak perlu pita tarif fisik lagi, kita sudah punya alat digital yang bisa diakses,” katanya. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa pembayaran bisa dilakukan tanpa membawa KTP asli, sehingga memudahkan wajib pajak. Ini adalah langkah Main Agenda yang mencoba menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan inovasi administrasi.

Kasus Pencatutan Identitas Guru Honorer dan Main Agenda

Salah satu tantangan dalam Main Agenda adalah kepatuhan wajib pajak. Contohnya, ada laporan bahwa seorang guru honorer di Kuningan diduga menggunakan identitas orang lain untuk membeli mobil Ferrari. Polres Kuningan sedang menyelidiki kasus tersebut. Dedi Mulyadi menyebut, ini menjadi bentuk pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan identitas, sebagai bagian dari upaya mengurangi kecurangan dalam sistem pungutan.

Perluasan Samsat Keliling dan Kirab Budaya Sunda

Untuk mendukung Main Agenda, Polda Metro Jaya menambahkan layanan Samsat Keliling di 14 titik Jadetabek. Dedi Mulyadi menekankan pentingnya aksesibilitas pembayaran pajak, agar tidak ada wajib pajak yang tertinggal. Selain itu, ia juga menyoroti Kirab Budaya Cirebon Mahkota Binokasih sebagai bagian dari Main Agenda yang menggabungkan nilai sejarah dengan visi pemerintahan masa depan. “Kirab ini akan memperkuat identitas budaya Sunda di tengah transformasi pemerintahan,” pungkasnya.

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda Dinantikan

Kirab Budaya Karawang dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda Sabtu malam mendapat antusiasme besar dari masyarakat. Dedi Mulyadi menyebut acara ini sebagai bagian dari Main Agenda yang menghidupkan kembali budaya lokal. “Dengan Kirab ini, kita bisa menata kawasan perkotaan sekaligus memperkuat rasa cinta budaya,” jelasnya. Pemprov Jabar juga memastikan sistem lalu lintas terkendali selama acara, sebagai bentuk penyesuaian untuk pembangunan berkelanjutan.

“Main Agenda ini bukan sekadar rencana, tapi langkah nyata untuk menjadikan Jawa Barat lebih adil dalam pungutan pajak. Kita harus konsisten, baik dalam kebijakan fisik maupun digital,” tambah Dedi.