Main Agenda: Jelang Muktamar NU ke-35, Kiai dan Aktivis Nahdliyin Ingatkan Jangan Salah Pilih Pemimpin

Main Agenda: Jangan Salah Pilih Pemimpin dalam Muktamar NU ke-35

Main Agenda menjadi tema utama yang dibahas oleh sejumlah tokoh kiai, intelektual pesantren, dan aktivis Nahdliyin Solo Raya menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35. Mereka menekankan bahwa pemilihan pemimpin dalam organisasi besar ini harus dilakukan dengan perhatian khusus, karena hasilnya akan menentukan arah strategis NU ke depan. Fokus utama adalah memastikan bahwa kepemimpinan baru tidak hanya mampu menghadapi tantangan internal, tetapi juga mewariskan nilai-nilai moral dan keagamaan yang sejalan dengan semangat awal NU.

Peserta Halaqoh Nasional: Kepemimpinan Menjadi Tantangan Utama

Dalam acara Halaqoh Nasional di Pondok Pesantren Al Musthofa Ngeboran, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, peserta merumuskan sembilan seruan kritis yang ditujukan kepada peserta muktamar. Seruan ini muncul dari kecemasan sejumlah kalangan pesantren terhadap evolusi NU belakangan ini, di mana pergeseran nilai dan struktur organisasi terus terjadi. Dalam diskusi, para peserta sepakat bahwa keberhasilan Muktamar ke-35 sangat bergantung pada pemilihan pemimpin yang tepat, terutama dalam menjaga kekuasaan moral ulama.

"Main Agenda kali ini bukan hanya tentang pengurus baru, tetapi juga tentang apakah NU akan tetap dipimpin oleh otoritas moral atau semakin dipengaruhi oleh kepentingan politik," ujar Imron Rosyidi, peserta halaqoh dari Sragen, Rabu (3/6).

Imron menambahkan bahwa pemimpinan yang muncul dari muktamar harus mampu memperkuat peran ulama dalam mengarahkan organisasi. "Jika tidak hati-hati, risiko NU terseret ke dinamika kekuasaan praktis akan semakin besar," sambungnya. Pemimpin yang dipilih, menurutnya, harus memiliki kapasitas untuk menjaga keberlanjutan institusi, bukan sekadar mengejar keuntungan politik.

Refleksi Sejarah: Muktamar 1935 dan Misi Ulama

Raden Muhammad Yasin, tuan rumah halaqoh, mengingatkan peserta bahwa Muktamar ke-10 NU tahun 1935 di Boyolali adalah contoh sejarah penting. Saat itu, para ulama berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan umat, bukan sekadar memburu jabatan. "Main Agenda di masa lalu adalah menghidupkan semangat jam'iyah, tetapi sekarang justru terancam oleh polarisasi," katanya.

"Di tahun 1935, ulama NU tidak hanya berbicara tentang struktur organisasi, tetapi juga tentang perjuangan untuk keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai Main Agenda ke-35 mengulangi kesalahan itu," tegas Yasin.

Menurut Yasin, peran Syuriyah sebagai penjaga nilai-nilai moral harus tetap diutamakan. Ia menyoroti bahwa sejak Muktamar 1962 di Solo, ulama sudah menegaskan bahwa politik adalah alat, bukan tujuan. "Main Agenda kini adalah memastikan bahwa NU tidak kehilangan ruhnya dalam menghadapi dinamika kekuasaan," imbuhnya.

Lima Tantangan Kritis yang Dihadapi NU

Sekretaris Konsorsium Risalah Mlangi, Gus Mustafid, menjelaskan lima masalah utama yang menjadi fokus Main Agenda Muktamar ke-35. Pertama, melemahnya kontrol Syuriyah terhadap keputusan strategis. Kedua, kaburnya batasan antara otoritas ulama dan kepentingan politik. Ketiga, dominasi teknokrasi yang terkadang tidak sejalan dengan prinsip jam'iyah. Keempat, proses musyawarah yang terkesan formalistik. Kelima, lambatnya regenerasi ulama yang mampu mengemban tugas organisatoris.

"Main Agenda yang utama adalah memperkuat kemampuan NU untuk mengambil keputusan moral, bukan hanya keputusan teknis. Jika tidak, organisasi akan kehilangan kekuasaan ideologisnya," ujar Gus Mustafid.

Para peserta halaqoh menilai bahwa masalah ini tidak hanya berdampak pada struktur internal, tetapi juga pada kemampuan NU menghadapi tantangan eksternal. "Main Agenda kini adalah mengembalikan titik berat kepemimpinan kepada ulama, agar NU tetap menjadi pelindung kepentingan umat," tambahnya.

Pola Pemilihan yang Menjadi Fokus

Pemilihan pemimpin dalam Muktamar ke-35 menjadi isu utama yang dibahas secara intens. Peserta halaqoh menyoroti bahwa ada risiko figur pemimpin yang diusung lebih terpengaruh oleh kepentingan kelompok tertentu, daripada kepentingan keseluruhan umat. "Main Agenda ini adalah menjamin bahwa proses pemilihan tidak hanya tentang kompetensi, tetapi juga tentang kesetiaan terhadap nilai-nilai NU," kata salah satu peserta.

Dalam diskusi, para peserta menekankan bahwa keputusan pemimpinan harus diambil melalui musyawarah yang transparan dan merata. Mereka mengkritik kecenderungan mengandalkan konsensus formal, yang justru membuat partisipasi masyarakat semakin terbatas. "Main Agenda harus mendorong partisipasi aktif pesantren dan umat, bukan hanya elite organisasi," imbuh peserta.

Harapan untuk Perubahan dan Regenerasi

Dari diskusi Halaqoh Nasional, muncul harapan bahwa Muktamar ke-35 akan menjadi momen penyegaran bagi PBNU. Peserta menilai bahwa polarisasi dan ketegangan internal yang muncul belakangan ini membutuhkan figur pemimpin yang mampu menjadi titik temu. "Main Agenda kali ini adalah menyelaraskan antara kepentingan umat dan kekuasaan organisasi," tambah salah satu peserta.

"Jika Main Agenda ini tidak dijalankan dengan baik, risiko NU menjadi organisasi yang hanya bergerak sesuai kepentingan kelompok akan semakin nyata. Muktamar ke-35 harus menjadi penentu arah baru," papar peserta halaqoh.