Main Agenda: KPID Jabar Petakan Ancaman Media Digital untuk Gen Z, Dorong Penguatan Regulasi dan Rumuskan Sejumlah Rekomendasi
Main Agenda: KPID Jabar Petakan Ancaman Media Digital Gen Z, Dorong Regulasi dan Rumuskan Rekomendasi
Analisis Risiko Media Digital dan Kebutuhan Regulasi
Main Agenda – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menggelar diskusi khusus dalam rangkaian Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) pada Rabu, 13 Mei 2026, di Aula Mandalasaba, Universitas Pasundan (Unpas) Bandung. Tema acara, “Gen Z dan Media Digital: Perspektif Pancagatra,” menyoroti bagaimana platform digital memengaruhi kehidupan sosial dan budaya muda. Menurut Adiyana Slamet, Ketua KPID Jabar, pembahasan ini merupakan lanjutan dari studi sebelumnya yang fokus pada psikologi, kini menjangkau lima dimensi lain: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. “KPID Jabar ingin memetakan ancaman media digital terhadap generasi muda, agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran,” kata Adiyana.
Kebutuhan Kebijakan dan Tantangan yang Dihadapi
“Situasi saat ini dianggap darurat di berbagai aspek, termasuk dalam konteks Pancagatra,” ujar Adiyana dalam sesi diskusi yang melibatkan Lemhannas, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan bahwa media digital bukan hanya memengaruhi cara individu berpikir, tetapi juga berpotensi mengubah struktur kehidupan berbangsa. “Main Agenda ini mencakup pemetaan dampak, mulai dari perubahan pola konsumsi hingga risiko informasi yang tidak akurat,” tambahnya.
Dalam upaya mengatasi tantangan tersebut, KPID Jabar melakukan penelitian selama enam bulan, melibatkan 601 responden usia 15–24 tahun di enam klaster wilayah. Metode kuantitatif deskriptif digunakan dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin kesalahan 5%. Studi ini menggali potensi dan risiko media digital terhadap lima dimensi Pancagatra. Hasilnya menunjukkan bahwa meski nilai Pancasila masih relevan di ruang siber, banyak Gen Z yang terpapar ideologi asing, terutama melalui fenomena echo chamber. “Main Agenda ini mengingatkan kita bahwa regulasi harus lebih adaptif menghadapi perubahan digital,” jelas Adiyana.
Hasil Penelitian: Potensi dan Ancaman pada Gen Z
Di bidang politik, sekitar 80% responden menyatakan mendukung regulasi konten digital, namun 80,20% mengakui bahwa keputusan politik mereka terpengaruh oleh media sosial. Hal ini memperkuat kekhawatiran tentang penyebaran hoaks dan filter bubble yang bisa mengganggu kualitas demokrasi. “Main Agenda ini menyoroti bahwa keberadaan media digital tidak hanya memberi peluang, tetapi juga ancaman terhadap kebijakan publik,” tambah Rafael Situmorang, Anggota Komisi I DPRD Jabar.
Secara ekonomi, 89,18% Gen Z menunjukkan antusiasme terhadap ekonomi kreatif digital. Namun, dominasi platform asing dan ketimpangan akses menjadi tantangan utama. Di sisi sosial budaya, 73,21% percaya media digital bisa memperkuat budaya lokal, tetapi lebih dari 50% responden mengakui bahwa budaya asing lebih dominan. Fenomena phubbing, di mana interaksi sosial dipengaruhi penggunaan ponsel, juga dialami oleh lebih dari 70% Gen Z. “Main Agenda ini menunjukkan pentingnya memperkuat etika interaksi digital agar hubungan sosial tidak terganggu,” tegas Rafael.
Di bidang pertahanan dan keamanan, 85,19% responden menyadari pentingnya perlindungan data pribadi, meski 86,35% mengakui pengalaman atau pengetahuan tentang penyalahgunaan data. Temuan ini menyoroti ancaman serius terhadap kedaulatan data di ruang siber, dengan praktik doxing sebagai indikator kelemahan perlindungan digital. “Main Agenda KPID Jabar bertujuan menghasilkan rekomendasi strategis untuk mengatasi risiko ini,” papar Adiyana.
Rekomendasi Strategis untuk Penguatan Regulasi
Hasil riset KPID Jabar menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Dalam diskusi, para peserta sepakat bahwa regulasi penyiaran harus lebih fleksibel menghadapi dinamika digital. “Main Agenda ini mengingatkan kita bahwa regulasi tidak bisa statis, harus beradaptasi dengan perubahan yang cepat,” jelas Rafael Situmorang. Ia menekankan pentingnya memperkuat peran penyiaran sebagai referensi publik yang bisa bersaing dengan media sosial.
KPID Jabar berkomitmen merumuskan rekomendasi yang mencakup peningkatan kapasitas lembaga penyiaran, penguatan kebijakan konten digital, dan peningkatan literasi media di kalangan Gen Z. “Main Agenda ini tidak hanya menguraikan ancaman, tetapi juga memberikan solusi konkret,” tutur Adiyana. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi panduan untuk menyusun regulasi yang lebih komprehensif dalam mendukung penyiaran yang bermutu dan berimbang.
Keberhasilan Main Agenda ini juga ditujukan untuk menjaga keberlanjutan demokrasi di tengah arus informasi yang deras. Dengan memetakan dampak media digital, KPID Jabar berharap dapat merancang kebijakan yang menyeimbangkan antara peluang dan risiko. “Main Agenda ini menjadi langkah awal dalam menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks,” pungkas Adiyana. Lebih dari 100 rekomendasi akan diusulkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat penyiaran dan menjaga integritas informasi di kalangan generasi muda.