Main Agenda: Menko Yusril Ungkap Kendala Pembebasan WNI Ditangkap Israel: Tidak Punya Hubungan Diplomatik
Menko Yusril Ungkap Hambatan Pembebasan WNI yang Ditahan Israel
Main Agenda – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyoroti hambatan yang dihadapi pemerintah dalam mengupayakan pembebasan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan militer Israel. Ia menyebutkan bahwa karena tidak adanya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, upaya pembebasan menjadi lebih sulit.
Pembebasan WNI: Tantangan yang Dihadapi
“Kita sangat prihatin dengan tindakan militer Israel terhadap WNI, terutama para jurnalis yang bekerja dalam upaya kemanusiaan,” ujar Yusril di Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada Selasa (19/5), demikian dilaporkan Antara.
Menurutnya, situasi ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam perlindungan WNI di tengah konflik regional. Meski pemerintah tetap berkomitmen untuk menjalankan langkah-langkah Main Agenda guna memulihkan situasi, hambatan terus menghiasi proses negosiasi.
Detil Kasus dan Langkah Diplomatik
Yusril menjelaskan bahwa tiga jurnalis Indonesia, yaitu Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo, masih ditahan oleh Israel setelah menjadi bagian dari misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2.0 ke Gaza. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha memperoleh informasi tentang keberadaan mereka melalui lembaga internasional dan pihak ketiga.
Kementerian Luar Negeri, menurut Yusril, telah melakukan investigasi aktif untuk mengetahui lokasi jurnalis tersebut. Namun, karena hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel belum terjalin, pembebasan hanya bisa dilakukan melalui jalur hukum yang terbuka. “Kita akan terus berupaya melepaskan WNI tersebut dengan memanfaatkan Main Agenda dalam sistem hukum internasional,” tambahnya.
Konflik di Perairan Internasional
Pemerintah juga mengakui bahwa tindakan Israel terhadap kapal-kapal yang membawa bantuan kemanusiaan di perairan internasional menjadi sorotan. Setidaknya 10 kapal telah dicegat militer Israel, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kebebasan navigasi laut. Kejadian ini memicu keluhan internasional, terutama dari organisasi kemanusiaan dan pemerintah negara-negara lain.
Yusril menambahkan bahwa empat dari lima WNI yang ditahan adalah jurnalis yang bekerja di berbagai media. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap tindakan Israel, terutama dalam konteks Main Agenda yang menempatkan perlindungan warga negara sebagai prioritas. “Ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga isu kemanusiaan yang harus direspons cepat,” ujarnya.
Peran Polri dan Regulasi Hukum
Menurut Yusril, Polri memiliki peran penting dalam menegakkan hukum, khususnya dalam kasus penahanan WNI. Ia menyebutkan bahwa pemerintah telah menerapkan KUHP Nasional dan KUHAP baru mulai 2026, dengan perkara lama tetap menggunakan aturan sebelumnya. “Regulasi ini memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk menuntut tindakan Israel,” kata Yusril.
Dalam upaya menyelesaikan masalah ini, pemerintah juga terus berkoordinasi dengan lembaga internasional. Yusril menilai bahwa penahanan WNI oleh Israel menjadi tantangan serius dalam menjaga hubungan bilateral, terutama dalam konteks Main Agenda yang menekankan kerja sama diplomatis dan hukum.
Respons Masyarakat dan Proses Pembebasan
Yusril menyoroti bahwa masyarakat Indonesia sangat menyesal atas situasi tersebut, terutama karena para jurnalis yang ditahan berada di tengah misi kemanusiaan. Ia berharap proses pembebasan bisa segera dilakukan, sekaligus memperkuat sistem Main Agenda dalam melindungi kepentingan WNI di luar negeri.
Sejumlah pihak di dalam dan luar negeri telah mengecam tindakan Israel. Yusril menegaskan bahwa pemerintah akan terus berjuang untuk memperoleh pembebasan WNI tersebut, meskipun perlu mengandalkan langkah-langkah yang diatur dalam hukum internasional. “Main Agenda harus menjadi pengingat bagi kita bahwa perlindungan WNI adalah tanggung jawab bersama,” pungkasnya.