Main Agenda: Pembangunan Sekolah Rakyat di 93 Lokasi Capai 70 Persen, Target Rampung Akhir Juni 2026

Main Agenda: 70% Sekolah Rakyat di 93 Lokasi Rampung Juni 2026

Main Agenda menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya mewujudkan 93 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat yang diperkirakan rampung pada akhir Juni 2026. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa progres konstruksi sudah mencapai 70 persen dari total target. Ia menekankan bahwa percepatan pengerjaan dilakukan secara konsisten untuk memastikan semua lokasi selesai sesuai tenggat waktu.

Pembangunan Sekolah Rakyat telah mencapai titik balik signifikan, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kesulitan dalam pengembangan infrastruktur pendidikan. Singkawang, Brebes, Dharmasraya, Cilacap, dan Lombok Utara menjadi contoh kota-kota yang menunjukkan kemajuan cepat. Meski demikian, Dody mengakui ada hambatan seperti pengaruh libur Iduladha yang sempat mengganggu kecepatan kerja tim kontraktor.

"Sekolah Rakyat saat ini memiliki progres rata-rata sekitar 70 persen untuk 93 lokasi. Setiap hari kita kejar sekitar 1-2 persen, bahkan ada yang sampai 3 persen, tergantung situasi di lapangan," kata Dody dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/6).

Percepatan ini berkat kerja sama yang intensif dengan BUMN Karya, terutama melalui koordinasi rutin dengan Danantara. Dody menjelaskan bahwa penanganan masalah finansial atau hambatan teknis menjadi prioritas untuk menjaga keselarasan progres. "Koordinasi harian dengan COO Danantara, Pak Dony, memastikan semua tantangan bisa segera diatasi," tambahnya. Dody juga menegaskan bahwa upaya ini sejalan dengan Main Agenda pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Pembangunan Sekolah Rakyat yang dipercepat tidak hanya fokus pada volume, tetapi juga kualitas. Dody memastikan bahwa kontraktor-kontraktor yang terlibat tidak mengorbankan standar bangunan. "Kualitas Sekolah Rakyat harus tetap dijaga, bahkan jika ada tekanan untuk selesai tepat waktu. Mungkin kita butuh lebih dari 20 tahun agar bangunan itu bisa bertahan," ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya Main Agenda dalam memastikan setiap sekolah menjadi ruang pembelajaran yang aman dan nyaman.

Program Sekolah Rakyat tahap II, yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Sosial, menjadi bagian penting dari Main Agenda. Proyek ini diharapkan memberikan dampak langsung pada siswa dari keluarga kurang mampu, khususnya di tahun ajaran 2026/2027. Dody menyebutkan bahwa pemerintah daerah seperti Lampung sangat antusias dalam menggarap proyek ini, dengan komitmen untuk menyelesaikan setiap bangunan secara berkala.

Komitmen Pemerintah untuk Kualitas dan Kecepatan

Dody menyatakan bahwa Main Agenda ini merupakan bagian dari strategi nasional untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Ia menekankan bahwa kecepatan dan kualitas merupakan dua aspek yang harus seimbang. "Kita tidak boleh mengorbankan kualitas hanya demi kecepatan. Sekolah Rakyat harus menjadi investasi jangka panjang untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai contoh, di Kulon Progo dan Gulurejo, proyek Sekolah Rakyat telah menerapkan sistem kerja nonstop serta penambahan tenaga terampil untuk mengejar target. Dody optimis bahwa dengan pendekatan ini, 93 lokasi bisa rampung di akhir Juni 2026. Ia juga berharap progres yang sudah dicapai bisa menjadi bahan evaluasi untuk Main Agenda di masa mendatang, terutama dalam mempercepat pemerataan pendidikan di daerah terpencil.