Main Agenda: Prabowo Ingin Himbara Jadi Perbankan Patriotik: Tak Hanya Cetak Untung tapi Ciptakan Pemerataan Ekonomi

Prabowo Ingin Himbara Jadi Perbankan Patriotik

Main Agenda menjadi prioritas utama dalam diskusi Presiden Prabowo Subianto pada pertemuan khusus dengan para pimpinan Himbara pada 18 Juni 2026. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menggarisbawani keharusan bank BUMN untuk berperan lebih aktif dalam mendorong pemerataan ekonomi. Ia menekankan bahwa Himbara, sebagai salah satu bank pelat merah, harus tidak hanya fokus pada pencetakan keuntungan, tetapi juga berkontribusi dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, menambahkan bahwa kebijakan ini menuntut transformasi peran perbankan nasional dari sekadar penyedia layanan ke agen penggerak pertumbuhan ekonomi.

Perbankan Nasional Sebagai Motor Pemerataan Ekonomi

Pada pertemuan itu, Prabowo mengingatkan bahwa akses ke pembiayaan menjadi kunci kesuksesan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). "Dengan memiliki sistem keuangan yang inklusif, pemerataan ekonomi bisa tercapai secara lebih cepat," ujarnya. Qodari menjelaskan bahwa konsep perbankan patriotik yang diperkenalkan Prabowo bertujuan mengubah paradigma perbankan dari perspektif profit-driven menjadi kombinasi antara keuntungan dan kesejahteraan sosial. Ini mencakup kebijakan seperti penyaluran dana kredit yang lebih merata, pengurangan biaya transaksi, dan dukungan finansial bagi pelaku usaha yang belum terakomodasi. Main Agenda ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan.

“Main Agenda” dalam upaya memperluas akses kredit UMKM terbukti penting untuk membangun keadilan ekonomi. Prabowo menyoroti bahwa kebijakan Himbara tidak boleh hanya bersifat reaktif, tetapi proaktif dalam menjangkau masyarakat pedesaan dan kota kecil yang kurang mendapat perhatian.

Strategi ini juga mencakup kerja sama dengan lembaga keuangan lainnya untuk menyediakan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dan menjangkau. Prabowo menekankan bahwa Himbara harus menjadi "bank yang berjiwa nasional" dengan prinsip keterbukaan, transparansi, dan kepedulian sosial. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan demikian, Main Agenda ini tidak hanya tentang manajemen dana, tetapi juga tentang mendorong inovasi dan tanggung jawab sosial dalam sektor perbankan.

Peningkatan Akses Kredit UMKM Melalui Dana APBN

Pemerintah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung Main Agenda ini dengan alokasi dana penyaluran kredit hingga Rp250 triliun untuk Himbara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dana ini akan digunakan untuk menangani kebutuhan pembiayaan UMKM yang selama ini dianggap kurang terlayani. "Kebijakan ini memastikan bahwa perbankan nasional tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga menjadi pendorong pemerataan ekonomi," kata Purbaya. Berdasarkan data, dana Simpanan Anggaran (SAL) APBN yang sudah dialokasikan sebesar Rp55 triliun menunjukkan bahwa BRI, sebagai salah satu bank pelat merah, mendapat kepercayaan penuh dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan tersebut.

“Main Agenda” dalam peningkatan akses kredit UMKM memerlukan strategi yang terukur. Prabowo menegaskan bahwa Himbara harus mampu menyalurkan dana secara tepat sasaran, tidak hanya kepada pelaku usaha yang sudah mapan, tetapi juga kepada mereka yang berpotensi tumbuh.

Dengan dana tambahan ini, bank BUMN diharapkan bisa memperluas jaringan pemberdayaan ekonomi, khususnya di daerah-daerah yang belum terjangkau. Efa Yonnedi, ekonom dari Universitas Andalas, mengapresiasi langkah pemerintah tersebut karena bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menambahkan bahwa dana Rp200 triliun yang dialokasikan ke Himbara memiliki potensi multiplier yang besar, terutama jika dikelola dengan efisiensi dan transparansi. Main Agenda ini, menurutnya, akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal.

Perbankan Patriotik dan Tantangan Implementasinya

Prabowo menyebutkan bahwa Himbara harus menjadi contoh keberhasilan dalam konsep perbankan patriotik. "Bank ini harus memiliki visi jangka panjang, tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek," tegasnya. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah akan terus memantau kinerja Himbara, termasuk peningkatan penetrasi kredit ke sektor UMKM. Qodari menegaskan bahwa Main Agenda ini juga mencakup pengembangan sistem digital yang lebih inklusif, seperti aplikasi pembiayaan berbasis teknologi untuk mempermudah proses pemberian kredit kepada pelaku usaha kecil.

“Main Agenda” untuk mendorong pemerataan ekonomi melalui Himbara membutuhkan kolaborasi yang intensif antara pemerintah, bank, dan masyarakat. Prabowo berharap kebijakan ini bisa menjadi model baru dalam sektor perbankan, di mana keuntungan tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan, tetapi juga pemerataan kekayaan dan kesejahteraan.

Dalam upaya memperkuat peran Himbara, pemerintah juga mengajak bank-bank daerah seperti Bank DKI, Bank Jatim, dan Bank BJB untuk berpartisipasi dalam program penyaluran dana tersebut. Prabowo menilai bahwa keterlibatan lembaga keuangan lokal akan memberikan dampak lebih luas terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi ekonomi besar tetapi kurang tergarap. Ia juga menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat yang masih awam tentang proses pembiayaan dan pengelolaan dana. Main Agenda ini, diharapkan, bisa menjadi penggerak utama dalam menyelaraskan kebijakan perbankan dengan kebutuhan rakyat.

Kebijakan Konsisten untuk Penguatan Ekonomi Nasional

Qodari menuturkan bahwa Main Agenda ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Ia menambahkan bahwa Himbara harus menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat yang kurang terakomodasi. Selain itu, Prabowo mengingatkan bahwa keberhasilan konsep perbankan patriotik bergantung pada keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemilik usaha hingga masyarakat luas. "Kita perlu mengubah cara berpikir tentang perbankan, agar tidak hanya melayani kelompok tertentu," jelasnya.

“Main Agenda” keberlanjutan pemerataan ekonomi melalui Himbara perlu disertai dengan sistem pengawasan yang ketat. Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini tidak boleh menyebabkan penurunan kesehatan keuangan bank, tetapi justru meningkatkan kinerjanya melalui pendekatan yang lebih holistik.

Dalam rangka mewujudkan Main Agenda, pemerintah akan mengevaluasi kinerja Himbara secara berkala. Kebijakan penyaluran dana APBN kepada bank BUMN akan terus diperluas agar mampu menjangkau pelaku usaha yang terpinggirkan. Prabowo juga berharap kebijakan ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi bank-bank lain, agar mereka terinspirasi untuk berubah menjadi lebih berperan dalam pemerataan ekonomi. Dengan Main Agenda yang konsisten, Prabowo optimis bahwa Himbara bisa menjadi tulang punggung dalam membangun ekonomi yang lebih adil dan inklusif.