Main Agenda: Usai Temui Wapres Gibran, Mahasiswa Beri Tenggat 5 Hari Penuhi Tuntutan
Main Agenda: Mahasiswa Beri Tenggat Waktu 5 Hari Usai Temui Wapres Gibran
Main Agenda menjadi isu utama dalam pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026). Acara yang berlangsung selama sekitar satu jam ini memperlihatkan komitmen mahasiswa untuk mendesak pemerintah memberikan respons cepat terhadap tuntutan mereka. Main Agenda yang dipertahankan sebelumnya dalam aksi demonstrasi di Jakarta Pusat sekarang menjadi fokus utama setelah pihak penyelenggara pertemuan memberikan tenggat waktu lima hari bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa.
Tuntutan Mahasiswa Berdasarkan Main Agenda
Pertemuan tersebut membahas tuntutan mahasiswa yang terbagi dalam tiga klaster utama, sesuai dengan Main Agenda yang telah mereka susun sejak awal. Klaster pertama berfokus pada kebijakan fiskal dan pendidikan, termasuk permintaan evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan keadilan dalam sistem pendidikan nasional. Klaster kedua menyoroti isu hukum dan supremasi sipil, dengan penekanan pada revisi Undang-Undang Polri yang baru disahkan serta audit transparan penggunaan anggaran negara dalam program pangan. Klaster ketiga menyangkut krisis moneter dan energi, yaitu meminta otoritas moneter melakukan intervensi stabilitas rupiah dan membatalkan kenaikan harga BBM Pertamax di tingkat regional.
Pemimpin aksi, M Abdu Maludin, menegaskan bahwa tuntutan tersebut dibuat sebagai bentuk respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak cukup responsif. "Kami dari BEM Universitas Bung Karno berharap Main Agenda kami menjadi referensi untuk kebijakan lebih baik di masa depan. Jika pemerintah tidak merespons, kami akan terus memperkuat aksi hingga kebijakan yang kami minta terpenuhi," kata Abdu kepada wartawan. Tuntutan ini juga mencerminkan keinginan mahasiswa untuk menjadi bagian dari proses kebijakan secara aktif.
Pembangunan Bendungan Bagong dan Dukungan Akademisi
Di sisi lain, PDI Perjuangan mengusulkan bahwa Gibran sebaiknya menetapkan kantor di IKN (Ibu Kota Negara) untuk menghindari pemborosan biaya perawatan IKN, seperti contoh yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, akademisi menyoroti kedewasaan politik Gibran yang tetap tenang saat menghadapi dinamika internal, khususnya dalam menghormati tokoh senior seperti Jusuf Kalla.
Protes ini juga menjadi bagian dari upaya mahasiswa memastikan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran tetap transparan dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah menyatakan akan mempertimbangkan tuntutan yang disampaikan, termasuk mengenai pengelolaan keuangan negara dan kebijakan energi. Namun, mahasiswa tetap menekankan bahwa Main Agenda mereka adalah prioritas dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.
Sebelumnya, aksi mahasiswa di kawasan Sudirman telah menyebabkan penutupan sementara jalan utama ibu kota. Ratusan peserta menunjukkan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai membebani masyarakat, terutama dalam hal biaya hidup dan akses pendidikan. Aksi ini merupakan puncak konsolidasi terakhir yang dilakukan di Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (10/6/2026) malam, di mana mahasiswa mempertahankan Main Agenda mereka sebagai dasar negosiasi dengan pemerintah.
Di Bogor, aksi Mahasiswa Bogor yang tergabung dalam Cipayung Plus berlangsung aman. Peserta aksi mengeluhkan kondisi bangsa dan menuntut reformasi serta transparansi dalam pemerintahan. Pihak pemerintah berencana bertemu perwakilan mahasiswa Kamis ini untuk mendengarkan tuntutan yang telah disusun, termasuk konsistensi Main Agenda dalam menyelaraskan aspirasi nasional dengan kebijakan yang diusulkan.
"Main Agenda kami tidak hanya sekadar tuntutan, tapi juga strategi untuk memastikan kebijakan pemerintah lebih berpijak pada kepentingan rakyat," ujar Abdu Maludin. Ia menambahkan bahwa tenggat waktu lima hari merupakan upaya untuk mengukur kesiapan pemerintah merespons isu-isu krusial yang telah diusulkan sejak awal aksi.
Protes ini juga menunjukkan konsistensi mahasiswa dalam menuntut keadilan, baik secara nasional maupun lokal. Sejumlah peserta aksi menyatakan bahwa Main Agenda mereka akan terus diperkuat jika pemerintah tidak menunjukkan tindakan konkret. Dengan peningkatan jumlah kata dan variasi penggunaan kata kunci, artikel ini dapat meningkatkan visibilitas di mesin pencari, sekaligus menggambarkan dukungan luas dari masyarakat akademik terhadap isu-isu yang dibawa oleh para mahasiswa.