Meeting Results: China Jawab Kekhawatiran AS dan UE soal Undang-Undang Persatuan Etnis China: Demi Harmoni Nasional

Meeting Results: China Jawab Kekhawatiran AS dan UE tentang Undang-Undang Persatuan Etnis

Meeting Results - Beijing, 3 Juli 2026 – Pada pertemuan terkini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok memberikan jawaban resmi terhadap kekhawatiran Amerika Serikat dan Uni Eropa terkait Undang-Undang Persatuan dan Kemajuan Etnis. Dokumen ini dirancang untuk mendorong harmoni nasional dan memperkuat ikatan antar berbagai kelompok etnis di Tiongkok. Dalam menyampaikan hasil meeting, pihak Beijing menegaskan bahwa undang-undang ini bertujuan menciptakan lingkungan yang adil bagi semua etnis, termasuk 55 kelompok minoritas yang jumlahnya melebihi 125 juta jiwa.

Konfirmasi Tujuan Undang-Undang Persatuan Etnis

Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebutkan bahwa Undang-Undang Persatuan dan Kemajuan Etnis dirancang untuk meningkatkan kohesi sosial dan pembangunan ekonomi yang merata. Guo Jiakun, juru bicara kementerian tersebut, menekankan bahwa kebijakan ini memastikan setiap kelompok etnis memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam kehidupan nasional. "China adalah negara multietnis yang berkomitmen pada persatuan dan kemajuan bersama," katanya dalam meeting yang diadakan pada 1 Juli 2026.

Kekhawatiran Internasional dan Respons Pemerintah

Amerika Serikat dan Uni Eropa menyoroti potensi undang-undang ini untuk membatasi hak budaya, agama, dan bahasa minoritas etnis. Departemen Luar Negeri AS menyebutnya "bermasalah" karena dianggap mengarahkan pihak luar untuk mendukung agenda persatuan etnis Partai Komunis Tiongkok. Meski demikian, Beijing menegaskan bahwa undang-undang ini justru memperkuat supremasi hukum dan melindungi kepentingan sah semua kelompok etnis. Mereka juga menjamin bahwa budaya minoritas etnis tetap dilestarikan.

Dalam meeting, Guo Jiakun membantah tuduhan yang menyebut undang-undang ini sebagai alat asimilasi paksa. Ia menekankan bahwa Tiongkok telah meraih pengakuan internasional terkait upaya mereka dalam meningkatkan kohesi etnis. "Kritik yang dilontarkan oleh negara-negara tertentu mengandalkan prasangka ideologis dan manipulasi politik," jelasnya. Beijing menuduh bahwa pihak AS dan UE sengaja membesar-besarkan isu etnis untuk menghambat pembangunan nasional.

Peran Undang-Undang dalam Membangun Harmoni Etnis

Undang-Undang Persatuan dan Kemajuan Etnis secara jelas menetapkan bahwa setiap warga negara Tiongkok wajib menjunjung tinggi persatuan nasional. Regulasi ini juga memerangi terorisme kekerasan, separatisme etnis, dan ekstremisme agama, serta menuntut hukuman bagi pelaku kegiatan-kegiatan yang merusak harmoni. Pemerintah Tiongkok berargumen bahwa undang-undang ini adalah bentuk kebijakan yang jelas dan terukur untuk memastikan keadilan antar etnis.

Dalam meeting, pihak Beijing menegaskan bahwa kelompok-kelompok etnis di Tiongkok telah mencapai keseimbangan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya. Mereka menyoroti bahwa undang-undang ini memperkuat posisi Tiongkok dalam menciptakan lingkungan yang harmonis, sekaligus menjawab kekhawatiran internasional tentang penindasan terhadap kelompok minoritas. Guo Jiakun juga menyatakan bahwa Tiongkok akan terus memperhatikan kebutuhan etnis minoritas dalam konteks pembangunan nasional.

Kritik dan Rebutan Informasi

Sejumlah laporan menyebut undang-undang ini sebagai alat untuk menekan kebebasan ekspresi etnis di wilayah seperti Xinjiang dan Tibet. Namun, dalam meeting, Beijing membantah dengan menyatakan bahwa regulasi ini justru memperkuat hak-hak budaya. "Kritik yang disampaikan sering kali disebarkan secara salah informasi," kata Guo Jiakun. Pemerintah Tiongkok menekankan bahwa undang-undang ini adalah bagian dari upaya mereka untuk menciptakan masyarakat yang solidar dan inklusif.

Meeting ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi dengan negara-negara lain. Beijing mendesak AS dan UE untuk menghormati fakta bahwa undang-undang ini dirancang secara transparan dan diadaptasi dari pengalaman lokal Tiongkok. Dengan menegaskan komitmen pada persatuan, mereka berharap bisa mengurangi persepsi negatif terkait kebijakan etnis Tiongkok dan menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.