Beritanew
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Meeting Results: Netanyahu Akui Ingin 70 Persen Wilayah Gaza Dikuasai Israel

Published Mei 29, 2026 · Updated Mei 29, 2026 · By Patricia Brown

Netanyahu Berkomitmen Tingkatkan Kontrol Israel di Gaza dalam Pertemuan

Meeting Results - Dalam meeting results terbaru, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkapkan niat pemerintahannya untuk meningkatkan dominasi militer di Jalur Gaza hingga mencapai 70 persen dari total wilayahnya. Pernyataan ini diucapkan pada sebuah pertemuan di Tepi Barat yang diduduki Israel, Rabu (28/5/2026). Menurut Netanyahu, saat ini pasukan Israel telah menguasai sekitar 60 persen wilayah tersebut dan berencana memperluas area kontrol secara bertahap.

Strategi Penguasaan dan Persentase Pengambilan

"Kami berada di 60 persen wilayah Gaza. Sebelumnya 50 persen, lalu menjadi 60 persen," kata Netanyahu. "Instruksi saya adalah bergerak perlahan menuju 70 persen. Kita mulai dari titik ini," tambahnya.

Menurut laporan militer Israel kepada organisasi bantuan internasional, penguasaan wilayah sudah mencapai 64 persen pada akhir April. Jika tren ini terus berlanjut, potensi konflik antara Israel dan Palestina bisa memicu peningkatan jumlah warga sipil yang terjepit di wilayah terbatas. Hamas menilai kebijakan ini melanggar kesepakatan gencatan senjata yang telah disetujui, mengingat klaim teritorial Israel dianggap bertentangan dengan komitmen awal.

Perjanjian dan Tekanan Politik

Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas berlaku sejak Oktober 2025, dengan ketentuan Israel harus menarik pasukannya ke garis demarkasi "garis kuning". Syarat ini awalnya memastikan penguasaan sekitar 53 persen wilayah Gaza. Namun, Netanyahu mengakui rencana penguasaan 70 persen sebagai bagian dari meeting results yang menunjukkan keinginan pemerintahannya untuk mengubah skenario pertempuran.

Pejabat mediator, Nickolay Mladenov, mengingatkan bahwa tanpa kemajuan nyata, garis demarkasi sementara bisa menjadi batas permanen. Dalam meeting results tersebut, Netanyahu juga memaparkan bahwa operasi militer terhadap Hamas tetap berlangsung meski gencatan senjata sudah dimulai. Pihak Palestina mengkritik langkah ini sebagai penyimpangan dari kesepakatan, dengan data dari Kementerian Kesehatan Palestina mencatatkan lebih dari 850 warga sipil yang tewas sejak perjanjian berlaku.

Reaksi Hamas dan Dukungan Eksternal

Hamas menolak pengembangan strategi penguasaan wilayah, yang menjadi bagian dari meeting results pemerintah Israel. Mereka menuntut agar Israel memenuhi komitmen awal dalam perjanjian gencatan senjata, termasuk melepaskan kendali atas sebagian area yang telah disepakati. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga memastikan dukungan ke Israel jika Hamas tidak memenuhi syaratnya.

Pada meeting results yang sama, Netanyahu menyebutkan bahwa teroris yang bertanggung jawab atas pembantaian 7 Oktober akan dihukum mati tanpa peduli di mana mereka berada. Pernyataan Menteri Pertahanan Israel Israel Katz menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari rencana untuk mengubah fakta di lapangan melalui kekuatan militer. Dalam laporan Kemenkes Lebanon, total korban warga sipil dan luka akibat serangan Israel mencapai 3.213 dan 9.737 orang sejak 2 Maret.

Meski rencana penguasaan 70 persen wilayah Gaza belum dibahas secara terbuka dalam forum pengambilan keputusan, Netanyahu berada di Kairo untuk mendiskusikan perjanjian tersebut. Meeting results ini menunjukkan keberlanjutan tekanan Israel terhadap Palestina, meski proses damai masih dalam tahap awal. Berbagai tuntutan dan keberatan dari pihak Palestina pun kembali muncul, dengan klaim bahwa penguasaan wilayah mengancam otonomi wilayah yang sebelumnya diakui.

Langkah Israel ini juga mendapat perhatian dari pemangku kepentingan internasional. Beberapa negara anggota PBB mengritik peningkatan kontrol militer, sementara lainnya mendukung upaya Israel untuk memperkuat keamanannya di wilayah yang menjadi sengketa. Dengan meeting results yang diumumkan, Israel menggambarkan keinginan untuk mengubah dinamika kekuasaan di Gaza secara bertahap, meski bisa berdampak signifikan pada ketahanan politik dan ekonomi Palestina.