Meeting Results: Pemkab Malang Targetkan 7.500 Hektare Bongkar Ratoon Tebu Malang, Dukung Swasembada Gula Nasional

Pemkab Malang Targetkan 7.500 Hektare Bongkar Ratoon Tebu untuk Dukung Swasembada Gula Nasional

Meeting Results - Hasil rapat yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan target 7.500 hektare lahan untuk program bongkar ratoon tebu tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan produksi gula, yang diharapkan mampu mendorong ketersediaan pasokan gula secara mandiri. Bupati Malang, M. Sanusi, mengungkapkan bahwa hasil rapat tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam berkontribusi pada pencapaian swasembada gula nasional. Strategi ini berfokus pada revitalisasi lahan tebu yang telah kehilangan produktivitas, dengan tujuan mengoptimalkan hasil panen dan memperkuat kapasitas industri gula lokal.

Perencanaan Berbasis Data untuk Maksimalkan Efisiensi

Tujuan utama dari hasil rapat ini adalah memastikan program bongkar ratoon berjalan efektif dan berkelanjutan. Avicena Medisica Saniputera, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, menjelaskan bahwa sekitar 5.200 hektare dari target tersebut telah ditemukan sebagai lokasi potensial. Dari jumlah tersebut, 1.300 hektare telah ditetapkan melalui surat keputusan, sementara 900 hektare lainnya sedang dalam proses verifikasi. "Kebijakan ini bukan hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan sektor gula melalui pengelolaan yang terencana," kata Sanusi dalam rapat tersebut.

Kebijakan bongkar ratoon juga melibatkan kolaborasi intensif antara pemerintah daerah dan para penyuluh pertanian. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat petani, terutama dalam mengidentifikasi dan memelihara lahan yang siap diubah menjadi areal baru untuk tanaman tebu. Penyuluh diberikan peran penting dalam memantau pelaksanaan, termasuk validasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) serta distribusi benih yang tepat waktu. Proses pendataan terus dilakukan secara terstruktur untuk memastikan keakuratan informasi dan menghindari kesalahan dalam penerapan.

Langkah Strategis untuk Jamin Hasil yang Optimal

Hasil rapat menyebutkan bahwa keberhasilan program bongkar ratoon tergantung pada kesiapan infrastruktur dan pasokan air. Pemkab Malang telah menyusun rencana khusus untuk menjamin kedua faktor ini. "Lahan yang dipilih harus memiliki akses air yang stabil agar pertumbuhan tanaman tebu dapat berjalan maksimal," tambah Sanusi. Selain itu, evaluasi mendalam dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi di tahun 2025, di mana hanya 1.700 hektare yang tercapai. Fokus utama peningkatan tahun ini adalah mempercepat proses verifikasi dan memastikan ketersediaan sumber daya di setiap area yang ditargetkan.

Kebijakan ini juga mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, yang menegaskan bahwa daerahnya menjadi garda terdepan dalam pengembangan industri gula. Pemkab Malang berharap keberhasilan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendorong swasembada gula nasional. Sebagai bagian dari upaya ini, Pabrik Gula Mojopanggung Tulungagung akan mengadakan tradisi Manten Tebu pada musim giling 2026, yang menjadi tanda dimulainya fase produksi. Sementara itu, PT Sinergi Gula Nasional (SGN) MKSO Tebu Kebun Dhoho di Kediri juga mempersiapkan panen tebu untuk mendukung target tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan peremajaan tebu sebesar 100 ribu hektare setiap tahun melalui program bongkar ratoon. Harapan ini untuk mencapai swasembada gula nasional pada 2027. Pemkab Malang menilai bahwa kontribusi mereka dalam program ini akan berdampak signifikan terhadap keberhasilan nasional. Dengan memperbesar area bongkar ratoon, daerah-daerah penghasil tebu diharapkan dapat meningkatkan produksi secara berkelanjutan. Selain itu, kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan target tersebut.

Proses bongkar ratoon sendiri melibatkan beberapa tahap, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pemberian SK penggunaan lahan. Hasil rapat menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan program ini, terutama untuk menjaga kepercayaan masyarakat petani. Avicena menambahkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi terus diperbaiki untuk memastikan setiap tahap berjalan optimal. "Dengan data yang akurat, kami dapat menghindari pemborosan sumber daya dan memaksimalkan hasil," ujarnya. Pemkab Malang juga berencana memberikan pelatihan teknis kepada petani untuk meningkatkan kualitas pertanian tebu.