New Policy: BPBD Tulungagung Siapkan Tenda Darurat untuk KBM Siswa SDN 1 Babadan
New Policy: BPBD Tulungagung Siapkan Tenda Darurat untuk KBM Siswa SDN 1 Babadan
New Policy - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, meluncurkan kebijakan baru yang memprioritaskan kelanjutan kegiatan belajar mengajar (KBM) bagi siswa SDN 1 Babadan. Setelah mengalami kerusakan struktural pada beberapa ruang kelas, BPBD bekerja sama dengan Dinas Pendidikan (Disdik) mengambil langkah cepat dengan menyiapkan dua tenda darurat sebagai solusi sementara. Kebijakan ini bertujuan memastikan proses pendidikan tetap berjalan tanpa hambatan, meski sementara, dalam upaya memperbaiki infrastruktur sekolah yang rusak.
Langkah Terkoordinasi untuk Mengatasi Dampak Kerusakan
Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung, Sudarmadji, mengungkapkan bahwa kebijakan baru ini merupakan bagian dari respons terhadap situasi darurat yang terjadi. "Kebijakan ini dirancang agar KBM tidak terganggu selama perbaikan struktur gedung, terutama untuk siswa yang harus mengikuti ujian," jelasnya. Menurut data terkini, 63 siswa dari SDN 1 Babadan terdampak oleh kerusakan di ruang kelas, sehingga BPBD mengambil peran aktif dalam menyediakan fasilitas belajar darurat. Penempatan tenda ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di tengah krisis.
“Kami telah merancang agenda penempatan tenda darurat agar tidak mengganggu fokus siswa saat ujian berlangsung. Ini adalah bagian dari kebijakan baru yang dirancang secara strategis untuk menjaga kualitas KBM di wilayah tulungagung,” tambah Sudarmadji.
Tenda darurat yang disediakan memiliki ukuran 6 x 12 meter, dirancang agar mampu menampung kebutuhan belajar dan istirahat siswa secara optimal. Selain itu, BPBD menegaskan bahwa tenda tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas dasar seperti listrik, air, dan alat tulis yang diperlukan untuk proses pembelajaran. "Kebijakan baru ini tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah saat ini, tetapi juga membuka jalan untuk rencana jangka panjang," ungkap Sudarmadji, yang menyoroti bahwa BPBD tetap siap merespons berbagai jenis keadaan darurat di wilayah setempat.
Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan Tulungagung, Dwi Teguh Prasetya, menambahkan bahwa kerja sama antara BPBD dan Disdik menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Ia menyebutkan bahwa selain tenda darurat, pihak sekolah juga menggunakan musala dan perpustakaan sebagai tempat belajar sementara. "Kebijakan baru ini memberikan solusi yang fleksibel, memastikan KBM tetap berjalan meski ada hambatan akibat kerusakan bangunan," kata Prasetya. Selain itu, pihak Disdik terus mengkoordinasi perencanaan pemasangan tenda, yang akan dijalankan secara bersamaan dengan dimulainya pembangunan ruang kelas.
Proses pengambilan kebijakan baru ini memerlukan evaluasi cepat terhadap kebutuhan siswa dan fasilitas pendukung. BPBD Tulungagung menyatakan bahwa tenda darurat akan menjadi bagian dari strategi adaptasi terhadap kondisi darurat, terutama dalam konteks pendidikan. "Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan pembelajaran selama proses pemulihan," tutur Sudarmadji. Ia juga menyoroti bahwa pendirian tenda darurat ini adalah contoh keberhasilan kolaborasi antarinstansi dalam menangani krisis.
Sementara itu, kejadian serupa juga terjadi di daerah lain, yang menunjukkan bahwa kebijakan baru BPBD Tulungagung mungkin menjadi referensi bagi wilayah sekitar. Contohnya, Pemerintah Sidoarjo menangani kerusakan atap SDN 1 Sidokepung dengan menyiapkan fasilitas darurat. Di Nagan Raya, ratusan siswa SD dan SMP masih belajar di tenda darurat setelah banjir Desember 2025. Banjir bandang di Situbondo juga memaksa KBM di 21 sekolah terhenti sementara. Meski kondisi ini berbeda, kebijakan darurat di Tulungagung menunjukkan kecepatan respons dan komitmen pemerintah dalam memastikan pendidikan tetap terjaga.