New Policy: BPJS Kesehatan Gandeng Untad Perluas Implementasi Kurjamsos di Perguruan Tinggi
Kerja Sama BPJS Kesehatan dan Untad untuk Memperkuat Literasi Jaminan Sosial
New Policy - Dalam rangka menerapkan new policy yang lebih inklusif, BPJS Kesehatan dan Universitas Tadulako (Untad) memperkenalkan inisiatif kolaboratif yang bertujuan memperluas penerapan Kurikulum Jaminan Sosial (Kurjamsos) ke seluruh perguruan tinggi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program jaminan sosial nasional, terutama bagi generasi muda yang akan menjadi tulang punggung bangsa di masa depan. Dengan menggabungkan kompetensi dunia akademik dan layanan jaminan sosial, kemitraan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk membangun kebijakan yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Langkah Konkret dalam Implementasi Kurjamsos
Kerja sama BPJS Kesehatan dan Untad dilaksanakan di Gedung Rektorat pada Kamis, 11 Juni, yang menandai awal penerapan new policy ini secara resmi. Dalam kesepakatan tersebut, BPJS Kesehatan menempatkan Untad sebagai salah satu dari empat universitas pelopor, bersama Universitas Hasanuddin, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Rektor Untad, Prof. Dr. Amar, menekankan bahwa program ini harus memiliki dampak nyata, baik dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa maupun dalam membangun kesadaran masyarakat luas.
Manajer Pelaksanaan Pembelajaran BPJS Kesehatan, Tati Haryati Denawati, menjelaskan bahwa sinergi antara institusi pendidikan dan penyelenggara jaminan sosial menjadi elemen kunci dalam new policy ini. Khususnya Fakultas Kedokteran Untad, memberikan kontribusi signifikan dalam merancang materi kurikulum yang tidak hanya teori tetapi juga praktis. Melalui pendekatan pembelajaran interaktif, mahasiswa diharapkan mampu memahami manfaat jaminan sosial secara mendalam, sehingga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
"Penerapan Kurjamsos di perguruan tinggi adalah bagian dari new policy yang memperkuat sinergi antara akademisi dan pemerintah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat," kata Tati Haryati Denawati.
Proses implementasi new policy ini telah dimulai sejak 2024, dengan hasil evaluasi dua tahun terakhir menunjukkan perbaikan signifikan dalam pemahaman mahasiswa. Data menunjukkan bahwa kurikulum ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam memahami kebijakan jaminan sosial. BPJS Kesehatan berharap kebijakan ini menjadi contoh yang bisa diikuti oleh universitas lain, sehingga menciptakan new policy yang lebih luas dan terpadu.
Menurut Tati Haryati Denawati, pengembangan Kurjamsos tidak hanya berfokus pada pelatihan tetapi juga pada kolaborasi jangka panjang antara institusi pendidikan dan BPJS Kesehatan. Proses ini memerlukan adaptasi materi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan kemudian mengukur respons masyarakat secara berkala. Selain itu, program ini diharapkan menjadi platform untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial melalui partisipasi generasi muda.
Pengaruh New Policy pada Generasi Muda
Kurjamsos diikuti oleh sekitar 10.000 mahasiswa di empat universitas pelopor, dan hasil awal menunjukkan peningkatan kesadaran akan manfaat jaminan sosial. Mahasiswa yang mengikuti program ini tidak hanya memahami konsep dasar tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata, seperti mengajukan klaim santunan atau memahami sistem kepesertaan. Kementerian Sosial RI menilai new policy ini sebagai langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan terlindungi.
Menyusul keberhasilan penerapan Kurjamsos di empat universitas, BPJS Kesehatan mengungkapkan rencana untuk menyebarluaskan program ini ke seluruh Indonesia. Target penyebaran diperkirakan mencapai 2026, dengan harapan dapat menjangkau sekitar 50 universitas. New policy ini juga menggabungkan teknologi digital untuk memudahkan akses informasi, termasuk aplikasi dan portal khusus yang bisa digunakan mahasiswa.