New Policy: Empat Pengurus Inti KONI Makassar Mundur, Diduga Tak Sejalan dengan Ketua dan Masalah Anggaran
New Policy: Empat Pengurus Inti KONI Makassar Mundur karena Ketidaksepahaman dan Masalah Anggaran
New Policy – Terbitnya New Policy memicu perubahan signifikan dalam struktur organisasi KONI Makassar. Pada Jumat (16/5), empat pengurus inti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Makassar memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan strategisnya. Tindakan ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai kegaduhan dalam kepemimpinan serta dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah yang seharusnya dialokasikan sesuai aturan New Policy.
Perubahan Struktur KONI Makassar dan Alasan Mundur
Kelompok pengurus yang resmi mengundurkan diri terdiri dari Sekretaris KONI Makassar Iqbal Djalil, Wakil Sekretaris Queensyah Azahrah Kirana Siliwangi, Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran Andi Yasin Iskandar, serta Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Arianto Najib. Mereka mengambil keputusan ini setelah berlangsungnya masalah internal yang terus-menerus tanpa penyelesaian yang memuaskan, terutama dalam hal implementasi New Policy.
“Saya ingin fokus pada bisnis dan pekerjaan saya,” kata Iqbal Djalil, yang sebelumnya menyatakan alasan mundurnya. “New Policy membuat perbedaan dalam cara kami mengelola dana, dan saya merasa tidak bisa lagi menyelaraskan kebijakan tersebut.”
Kelompok pengurus ini menyoroti ketidaksepahaman dengan Ketua KONI Makassar Ismail, yang diduga menjadi akar permasalahan. Menurut mereka, kepemimpinan yang tidak konsisten mengakibatkan ketegangan dalam pengambilan keputusan, terutama terkait penerapan New Policy. Selain itu, adanya dugaan penyimpangan anggaran yang mencapai Rp15 miliar dari APBD Perubahan 2025 memperburuk situasi, karena dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas program olahraga sesuai pedoman New Policy.
Analisis Masalah Anggaran dalam Konteks New Policy
Penyimpangan dana hibah menjadi fokus utama dalam debat internal KONI Makassar. Pengurus yang mundur menyebut bahwa penggunaan dana tidak transparan, sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap organisasi. New Policy yang berlaku diharapkan menjadi pedoman mengatasi ketidaksejalan antara pengurus dan Ketua, namun tampaknya masih belum mampu menyelesaikan konflik tersebut.
“Pengelolaan anggaran merupakan salah satu masalah paling parah di KONI Makassar,” tambah salah satu pengurus yang mundur. “New Policy jelas menyebutkan aturan, tapi penerapannya justru terkesan tidak adil.”
Kehilangan pengurus inti ini mengguncang stabilitas KONI Makassar, yang bertugas mengawasi berbagai cabang olahraga di kota tersebut. Kehilangan kekuatan di sektor penguasaan anggaran menurut New Policy diharapkan memengaruhi kemampuan organisasi dalam mempersiapkan dan membangun prestasi atlet. Masyarakat menantikan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait untuk mengatasi krisis yang terjadi.
Ketua KONI Makassar Ismail belum memberikan respons resmi terhadap pengunduran diri empat pengurus intinya. Upaya konfirmasi melalui telepon dan pesan singkat WhatsApp juga belum memperoleh jawaban. Situasi ini semakin memperumit skenario di balik keputusan para pengurus, yang diduga terkait kegaduhan dalam struktur kepemimpinan sekaligus ketidaksesuaian implementasi New Policy.
Kerusakan internal KONI Makassar menjadi sorotan tajam. Dana hibah yang digunakan mungkin tidak sesuai dengan peruntukan, sehingga memicu kekhawatiran mengenai akuntabilitas penggunaan dana publik. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut. New Policy yang seharusnya memperkuat pengelolaan anggaran justru menjadi alasan utama bagi keputusan mundur para pengurus inti.
Dalam konteks New Policy, peristiwa ini menunjukkan kelemahan dalam penerapan aturan internal. Keempat pengurus inti menyebut bahwa kebijakan ini mengharuskan mereka mengambil langkah-langkah tegas untuk menyeimbangkan tugas-tugas organisasi. Tidak adanya respons yang tepat terhadap saran mereka juga menjadi faktor utama keputusan mundur. New Policy yang diharapkan menjadi solusi justru memicu pertanyaan baru mengenai efektivitas pengelolaan kepemimpinan di KONI Makassar.