New Policy: Gubernur Papua Dorong Pemanfaatan Hasil Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis di Supiori

Gubernur Papua Dorong Pemanfaatan Hasil Lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis di Supiori

New Policy - Dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat, Gubernur Papua Matius D Fakhiri mengumumkan sebuah New Policy yang bertujuan memaksimalkan hasil pertanian dan perikanan lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diluncurkan sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kualitas gizi di Kabupaten Supiori. Dengan memprioritaskan produk asli, program ini diharapkan mampu menciptakan dampak positif yang berkelanjutan, baik secara sosial maupun ekonomi. Pendekatan ini juga membantu mengurangi ketergantungan pada bahan pangan impor, yang menjadi tantangan utama bagi daerah pesisir dan pegunungan di Papua.

Komitmen Pemerintah dalam Percepatan Pemanfaatan Hasil Lokal

Kunjungan Gubernur Fakhiri ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Supiori pada Jumat (22/5) menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan New Policy ini. Dalam inspeksinya, ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan sistem distribusi pangan yang lebih efektif. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan makanan bergizi tersedia secara merata, terutama di daerah terpencil yang sering mengalami keterbatasan akses. Gubernur menegaskan bahwa New Policy ini merupakan langkah strategis untuk membangun ekonomi lokal sekaligus memperkuat keberlanjutan program MBG.

“Keterlibatan masyarakat dalam menyuplai bahan pangan menjadi strategi penting agar MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya para petani dan nelayan,” ujar Gubernur Fakhiri.

Pengembangan Infrastruktur sebagai Pilar Kebijakan

Salah satu elemen kunci dalam New Policy adalah penguatan infrastruktur SPPG di Supiori. Fasilitas ini dirancang dengan konstruksi permanen, sehingga lebih tahan lama dan memenuhi standar layanan gizi. Berbeda dengan banyak dapur MBG di daerah lain yang hanya menggunakan material sementara, infrastruktur yang memadai di Supiori diharapkan mampu menjamin operasional program secara stabil. Gubernur juga menyoroti peran kebijakan ini dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat, baik melalui produksi maupun distribusi bahan pangan.

“Dengan infrastruktur yang terus dipercepat, kami berharap MBG di Supiori dapat beroperasi secara maksimal dan menjadi referensi untuk pengembangan layanan gizi di wilayah Papua lainnya,” tambah Gubernur Fakhiri.

Progres Pemenuhan Target Kebijakan di Supiori

Kabupaten Supiori saat ini sedang membangun 12 titik SPPG sesuai New Policy yang diusung oleh Gubernur Fakhiri. Dari jumlah tersebut, sembilan berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sementara tiga lainnya berada di pusat pemerintahan. Lima dari SPPG telah rampung, dan lima titik lainnya dalam proses pengerjaan dengan progres mencapai 60-70 persen. Target selesai seluruh fasilitas adalah Juli 2026, yang merupakan batas waktu yang realistis sesuai rencana pemerintah provinsi.

Pembangunan SPPG di wilayah 3T merupakan bagian dari New Policy yang berfokus pada kesetaraan akses. Lokasi yang strategis ini akan memastikan manfaat program MBG mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak di daerah terpencil. Selain itu, pemanfaatan produk lokal juga diperkirakan meningkatkan nilai gizi makanan, karena bahan baku yang digunakan lebih segar dan bervariasi. Dengan pendekatan ini, Gubernur mengharapkan ekonomi lokal tumbuh melalui pengembangan usaha pertanian dan perikanan.

Koordinasi dengan Pihak Terkait untuk Meningkatkan Kinerja Program

New Policy di Supiori tidak hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan mitra strategis seperti kelompok tani, nelayan, dan pengusaha lokal. Gubernur menekankan perlunya koordinasi antara berbagai pihak agar distribusi bahan pangan dapat berjalan optimal. Kebijakan ini juga mengintegrasikan pendekatan teknologi, seperti penggunaan aplikasi digital untuk memantau kebutuhan gizi dan pengelolaan stok makanan. Dengan demikian, New Policy diharapkan menjadi contoh inovasi yang dapat diadopsi di provinsi lain.

Proses pemanfaatan hasil lokal melalui New Policy diawali dengan pendampingan teknis kepada petani dan nelayan. Pemerintah Provinsi Papua telah memberikan bantuan Alsintan kepada petani di Mamberamo Raya sebagai bagian dari strategi ini. Bantuan tersebut bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi lokal melalui optimalisasi lahan pertanian. Dengan pendekatan yang produktif, MBG tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan pangan eksternal, tetapi juga menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan.

Potensi Dampak Jangka Panjang dari New Policy

Kebijakan pemanfaatan hasil lokal dalam MBG di Supiori memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak jangka panjang. Selain meningkatkan kualitas gizi masyarakat, program ini juga diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan perikanan. Gubernur Fakhiri menyatakan bahwa New Policy ini merupakan langkah awal menuju model nasional yang berfokus pada keberlanjutan. Dengan peran aktif masyarakat, diharapkan program ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga jalan untuk membangun sistem pangan yang lebih mandiri.

Dalam pandangan Gubernur Fakhiri, New Policy ini sejalan dengan visi Papua sebagai wilayah yang mampu menciptakan ekonomi berbasis pertanian. Dukungan pemerintah dan masyarakat akan memastikan program MBG berjalan efektif, terutama dalam mengatasi masalah gizi kurang yang sering terjadi di daerah-daerah yang masih mengandalkan bahan pangan dari luar. Dengan membangun ekosistem yang solid, Supiori bisa menjadi contoh sukses kebijakan yang diusung oleh pemerintah provinsi.