New Policy: Iran Tegaskan Selat Hormuz Dikelola Bersama Oman Sesuai Hukum Internasional

Iran Tegaskan Pengelolaan Selat Hormuz Bersama Oman Sesuai Hukum Internasional

Pernyataan Menteri Luar Negeri Iran

New Policy - Menurut pernyataan resmi yang diterbitkan oleh stasiun televisi Iran IRIB, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa pemerintah Iran dan Oman sepakat untuk mengelola Selat Hormuz secara bersama dalam kerangka kebijakan baru. Dalam wawancara bersama media Lebanon Al Mayadeen, Araghchi menekankan bahwa kedua negara—yang secara geografis berbatasan langsung dengan jalur perairan strategis ini—memiliki hak alami untuk berkoordinasi dan mengambil keputusan terkait pengelolaannya. Pernyataan ini diberikan pada Kamis (4/6), dalam upaya memperkuat kerja sama internasional untuk menjaga keamanan dan stabilitas jalur laut utama.

Kebijakan baru ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan antarnegara di kawasan Teluk Persia dan menjawab kekhawatiran tentang dominasi satu pihak atas alur perdagangan vital. Araghchi menyatakan bahwa negara-negara Teluk akan terus berdiskusi mengenai langkah-langkah terkini terkait Selat Hormuz, namun keputusan akhir tetap diambil melalui kesepakatan bilateral antara Iran dan Oman. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah memastikan semua kapal—baik milik negara-negara sahabat maupun pihak lain—dapat melewati selat tersebut tanpa hambatan, sesuai dengan prinsip hukum internasional.

Konsensus Nasional dan Kemitraan Stratejik

Dalam konteks ketegangan geopolitik pasca-serangan oleh Israel, Menlu Iran menegaskan bahwa ada konsensus nasional yang kuat mengenai kepentingan strategis Selat Hormuz. Kebijakan baru ini diharapkan mampu mengurangi risiko konflik dan memperkuat hubungan antara Iran dengan negara-negara tetangga, terutama Oman. Araghchi menyebut bahwa selat tersebut bukan hanya jalur laut penting, tetapi juga simbol kemitraan dan keberlanjutan perdagangan internasional.

Kebijakan pengelolaan bersama dengan Oman dianggap sebagai langkah kunci dalam upaya Iran mempertahankan akses ke sumber daya energi dan mengurangi tekanan dari pihak-pihak yang menginginkan dominasi atas selat tersebut. Selat Hormuz, yang menjadi pintu masuk utama ke pasar global, diharapkan menjadi area kerja sama yang seimbang, dengan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Dalam wawancara, Araghchi juga mengungkapkan bahwa pemerintah Iran tetap terbuka terhadap dialog dengan negara-negara lain, termasuk AS, meski tidak semua kebijakan bisa dicapai segera.

Dampak Kebijakan Baru terhadap Ekonomi Global

Pengelolaan Selat Hormuz secara bersama antara Iran dan Oman memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian internasional. Selat tersebut merupakan jalur laut utama bagi sekitar 20 persen dari minyak mentah yang dikirimkan ke pasar global, serta pengiriman bahan bakar dan komoditas lainnya. Kebijakan baru ini diharapkan mencegah gangguan atau penutupan total, yang bisa memicu krisis harga global. Sebagai contoh, kenaikan harga biji kakao yang dilaporkan oleh Kementerian Perdagangan Indonesia sebelumnya menunjukkan betapa rentannya pasar global terhadap gangguan jalur laut.

Kebijakan ini juga meningkatkan kepercayaan investor internasional terhadap stabilitas kawasan Teluk. Dengan mengakui hak Oman dalam pengelolaan selat tersebut, Iran menunjukkan komitmen untuk mendorong keterbukaan dan kerja sama dalam perdagangan. Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dan Teluk Oman, menjadi fokus utama perhatian global setelah beberapa kali terjadi pembatasan akses, yang memengaruhi harga minyak dan komoditas lainnya. Kebijakan baru diharapkan mencegah hal-hal serupa dan menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional.

Proses Negosiasi dengan Amerika Serikat

Iran masih menjalani proses negosiasi intensif dengan Amerika Serikat mengenai kebijakan baru terkait Selat Hormuz. Meski belum mencapai kesepakatan sempurna, pihak Iran menyatakan bahwa mereka bersedia berdiskusi lebih lanjut untuk menciptakan solusi yang adil. Araghchi mengungkapkan bahwa sistem kendali jarak jauh Defender-Viper yang ditempatkan di kapal RFA Lyme Bay menjadi salah satu faktor dalam keputusan Iran menolak sanksi AS. Menurut laporan The Wall Street Journal, hal ini menunjukkan bahwa Iran tidak ingin membiarkan Washington mengendalikan selat tersebut secara mutlak.

Kebijakan baru juga terkait dengan keputusan Iran memberikan izin untuk kapal-kapal tertentu melewati Selat Hormuz setelah negosiasi yang panjang. Duta Besar Iran untuk Moskow, Kazem Jalali, menegaskan bahwa keamanan selat tersebut adalah prioritas mutlak, dan harus berlaku untuk semua kapal, baik milik negara sahabat maupun pihak lain. Kebijakan ini menunjukkan komitmen Iran untuk menjaga kepentingan ekonomi dan keamanan bersama dengan Oman, sambil tetap menjaga hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

“Kebijakan baru ini adalah hasil komunikasi intensif dengan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei, yang selalu memberikan arahan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan internasional,” kata Araghchi dalam siaran wawancara.

Kunjungan Menlu Iran ke Indonesia dan Keterbukaan Selat Hormuz

Menlu Iran mengunjungi Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral dan menegaskan komitmen terhadap pengelolaan Selat Hormuz. Kunjungan ini dilakukan atas undangan dari Prabowo Subianto, yang memperlihatkan kepentingan Indonesia dalam isu kawasan Teluk. Dalam pernyataannya, Iran menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka untuk kapal komersial selama gencatan senjata antara Israel dan Lebanon berlangsung. Kebijakan baru ini juga menunjukkan bahwa Iran bersedia melibatkan negara-negara lain dalam menjaga kestabilan perdagangan.

Proses pengelolaan Selat Hormuz secara bersama dianggap sebagai bagian dari kebijakan baru yang lebih luas, termasuk perjanjian ekonomi dengan negara-negara tetangga dan pengurangan risiko konflik. Dengan adanya kesepakatan antara Iran dan Oman, negara-negara lain diharapkan lebih percaya terhadap transparansi pengelolaan selat tersebut. Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa Iran ingin memperkuat posisinya sebagai penjaga utama jalur laut strategis, sambil menjaga hubungan dengan negara-negara mitra seperti Indonesia.