New Policy: Ketua Banggar Sebut Penurunan Harga Minyak Bisa Kurangi Tekanan Fiskal Negara

New Policy: Penurunan Harga Minyak Bantu Kurangi Tekanan Fiskal Negara

New Policy - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyoroti dampak positif dari penurunan harga minyak global dalam konteks New Policy yang sedang diusulkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa situasi ini memberi ruang untuk mengurangi tekanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama di tengah tantangan ekonomi yang terus berlanjut. "New Policy ini menjadi peluang penting untuk menekan defisit fiskal, karena harga minyak yang turun dapat memberi penghematan signifikan," jelas Said dalam wawancara di Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

"Kebijakan New Policy perlu diintegrasikan dengan koreksi harga energi dunia agar efeknya lebih maksimal. Jika harga minyak terus melambung, tekanan pada APBN akan semakin berat, dan New Policy harus menjadi solusi untuk memastikan stabilitas perekonomian," ujar Said, yang juga menyoroti pentingnya kebijakan subsidi yang terkendali.

Strategi Penyesuaian Harga BBM dalam New Policy

Dalam New Policy, Said Abdullah menyarankan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu menunggu data harga minyak rata-rata tiga bulan terakhir untuk memastikan keputusan yang tepat. "New Policy ini membutuhkan kejelasan dalam perhitungan harga BBM, sehingga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

"Meski harga minyak global turun, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan perubahan harga BBM di dalam negeri. New Policy harus memberikan manfaat maksimal, termasuk mengurangi defisit APBN yang berpotensi mengancam keseimbangan fiskal," jelas Said, yang menekankan perlunya konsistensi dalam kebijakan energi.

Pengaruh Geopolitik Timur Tengah pada New Policy

Said Abdullah menyebutkan bahwa perbaikan situasi geopolitik di Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama penurunan harga minyak global. Ia menilai bahwa kondisi ini memberi peluang bagi New Policy untuk berdampak positif pada perekonomian Indonesia. Namun, Said juga mengingatkan bahwa pemerintah harus waspada terhadap fluktuasi harga minyak yang bisa berubah kembali akibat ketegangan politik atau perang.

"New Policy harus mampu memanfaatkan situasi geopolitik yang stabil di Timur Tengah. Jika ada perubahan tiba-tiba, dampaknya bisa berbeda. Oleh karena itu, kita perlu bersiap untuk adaptasi dalam jangka pendek dan jangka panjang," kata Said, yang juga menyoroti peran pengawasan dari DPR dalam memastikan kebijakan ini berjalan sesuai harapan.

Kebijakan Fiskal dan Kebutuhan Insentif Sektor Kunci

Dalam New Policy, Said Abdullah mengusulkan adanya insentif bagi sektor kendaraan listrik dan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada minyak bumi. Ia menegaskan bahwa realokasi anggaran belanja negara diperlukan agar defisit APBN tetap terjaga. "New Policy ini juga harus mendorong transisi ke sektor yang lebih hijau dan ekonomis, sehingga memberi dampak jangka panjang pada keuangan negara," terangnya.

Kenaikan Harga BBM Subsidi dan Tantangan Fiskal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kekhawatiran terkait kenaikan harga BBM subsidi jika minyak global kembali naik. Said Abdullah menyetujui kekhawatiran ini, menekankan perlunya pengelolaan subsidi yang proporsional agar tetap memberi manfaat bagi masyarakat yang kurang mampu. "New Policy harus menyeimbangkan antara penghematan fiskal dan perlindungan kebutuhan dasar masyarakat," jelas Said, yang menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam pengaturan harga BBM.

Target Pertumbuhan Ekonomi dalam New Policy

Pemerintah saat ini mengusulkan asumsi dasar ekonomi makro 2027 dengan target pertumbuhan sebesar 5,8-6,5 persen. Said Abdullah menyebut bahwa New Policy harus mendukung kebijakan ini dengan memastikan anggaran belanja negara tetap terjaga. "Defisit APBN yang di bawah 3 persen dari PDB adalah target yang realistis, asalkan New Policy diterapkan dengan tepat dan disesuaikan dengan kondisi pasar," katanya.

Dalam diskusi terpisah, Said Abdullah juga meminta kejelasan dari Ditjen Pajak dalam pelaporan pajak bagi wajib pajak yang terdampak oleh New Policy. "Kejelasan dalam kebijakan fiskal ini akan mendorong kepercayaan investor dan masyarakat, serta membantu stabilisasi sektor energi dan listrik," tambahnya. Pihaknya optimis bahwa New Policy akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi perekonomian Indonesia, terutama jika diiringi koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR.