Beritanew
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

New Policy: Mahasiswa dan Massa Berpakaian Hitam Bubar dari DPRD Jabar, Arus Kendaraan Berangsur Lancar

Published Juni 16, 2026 · Updated Juni 16, 2026 · By Charles Jones

New Policy: Mahasiswa Massa Berpakaian Hitam Bubar di DPRD Jabar, Arus Kendaraan Lancar

New Policy - Sebuah new policy yang baru diterapkan menjadi pemicu utama aksi demonstrasi oleh mahasiswa dan massa berpakaian hitam di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Protes yang berlangsung hingga pukul 18.00 WIB berakhir setelah peserta aksi memutuskan untuk membubarkan diri. Kebiasaan masyarakat mengenakan pakaian hitam sebagai bentuk penekanan pada tuntutan mereka akhirnya membuahkan hasil, dengan arus lalu lintas di sekitar kawasan gedung dewan mulai kembali lancar. Selama aksi, petugas kebersihan juga aktif mengumpulkan sampah yang berserakan.

Isu Policy dan Tuntutan Massa

New Policy yang dianggap tidak transparan oleh sejumlah kelompok masyarakat menjadi fokus utama aksi ini. Massa menuntut pemerintah untuk segera menghentikan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Mereka juga meminta efisiensi anggaran, khususnya dalam pengeluaran kunjungan luar negeri oleh Presiden dan wakil presiden. Selain itu, isu dwifungsi TNI-Polri serta peningkatan kesejahteraan ekonomi juga masuk dalam daftar tuntutan mereka.

Protes yang dimulai dari Gedung DPRD Jabar kemudian berpindah ke Bundaran HI, Jakarta. Rencana awal hanya fokus pada Monas dan Bundaran HI, tetapi massa memutuskan untuk menambah target baru, yakni gedung DPR. Aksi ini dianggap sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memperhatikan kebutuhan rakyat. Dengan pakaian hitam yang menjadi simbol kesedihan dan penolakan, peserta aksi memperkuat pesan mereka yang menyasar new policy saat ini.

"Kalau sampai malam khawatir ricuh," kata Kasatreskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, saat ditemui di lokasi.

Respons Kepolisian dan Stabilitas Setelah Aksi

Petugas kepolisian memantau aksi dengan ketat, mengirimkan 6.675 personel gabungan untuk mengendalikan empat titik kumpul. Mereka berhasil menenangkan peserta aksi, yang sempat memicu kekacauan dengan melemparkan petasan. Kepolisian memastikan bahwa situasi kembali stabil setelah proses bubar berjalan lancar. Sementara itu, massa berpakaian hitam pun menghentikan kegiatan mereka, memperlihatkan kesediaan untuk menghormati kebijakan yang baru diterapkan.

Kebijakan baru ini menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Sebagian masyarakat mendukung upaya pemerintah untuk efisiensi anggaran, sementara sebagian lain merasa kebijakan tersebut merugikan kesejahteraan rakyat. Aksi protes dianggap sebagai bentuk penekanan, di mana massa menggunakan new policy sebagai isu utama untuk menyoroti kelemahan kebijakan dalam hal pengelolaan dana publik dan dampak sosialnya. Tuntutan mereka mencerminkan kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penerapan kebijakan tersebut.

Dalam beberapa jam setelah aksi, arus lalu lintas di sekitar kawasan Gedung DPRD Jabar mulai berangsur lancar. Kehadiran petugas kepolisian yang masih berjaga menjamin ketertiban di sekitar area tersebut. Massa yang membubarkan diri menunjukkan kepatuhan, meski aksi tersebut sempat memicu ketegangan. Kebijakan baru ini diharapkan menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.