New Policy: Mentan Pecat ASN Kementan Terlibat Penyelewengan Anggaran Rp500 Juta, Kini DPO
New Policy: Mentan Pecat ASN Kementan, DPO Terlibat Penyelewengan Anggaran Rp500 Juta
New Policy – Dalam rangka menerapkan New Policy yang lebih ketat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memutuskan untuk memecat seorang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertanian. ASN berinisial C diduga terlibat dalam penyelewengan anggaran hampir Rp500 juta, sehingga kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dikelola oleh penyidik. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik.
Langkah Tegas dalam New Policy Kementerian Pertanian
Pemecatan ASN C dilakukan pada 7 Mei 2026 sebagai implementasi New Policy yang ditetapkan untuk menegakkan disiplin internal. Mentan menyatakan bahwa penyalahgunaan anggaran tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melanggar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “New Policy ini penting untuk menjamin setiap dana yang dikelola Kementerian Pertanian digunakan secara tepat sasaran,” ujarnya.
Kementerian Pertanian juga mengungkapkan bahwa kasus penyelewengan anggaran ini tidak terlepas dari kesadaran para pegawai akan tanggung jawabnya. “Dengan New Policy, kita ingin memastikan bahwa tidak ada ruang bagi praktik korupsi di lingkungan kementerian,” tegas Mentan. Pemecatan ASN C diharapkan menjadi contoh nyata bagi pegawai lain untuk menjaga integritas dan kinerja dalam jabatannya.
Transparansi dan Penyelidikan Akhir
Kementerian Pertanian berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam penanganan kasus korupsi. Pasca-pemecatan ASN C, lembaga penyidik diberi wewenang lebih besar untuk mengungkap jaringan penyelewengan yang melibatkan pihak luar. “New Policy ini memperkuat pengawasan internal, sehingga semua transaksi bisa dipantau secara real-time,” tambah Mentan.
Sebagai bagian dari New Policy, pemerintah juga melibatkan Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin (TPHD) untuk memastikan proses pemecatan dilakukan secara objektif. Selain itu, Kementerian Pertanian memberikan pelatihan terhadap seluruh pegawai tentang manajemen anggaran dan prinsip anti-korupsi. “New Policy bukan hanya tentang sanksi, tapi juga tentang penguatan sistem pengawasan,” jelas Mentan.
Dana yang digunakan dalam program ketahanan pangan seharusnya menjadi aset negara, bukan alat keuntungan pribadi. Mentan menekankan bahwa penyelewengan anggaran Rp500 juta ini menjadi bukti bahwa New Policy perlu diterapkan secara konsisten. “Kita tidak boleh berhenti di sini. New Policy harus berjalan hingga ke tingkat daerah dan sektor pertanian secara keseluruhan,” lanjutnya.
Kasus Serupa di Daerah
Kasus korupsi di Kementerian Pertanian bukanlah yang pertama dalam beberapa bulan terakhir. Pemerintah Kota Medan, misalnya, juga mencopot Camat Medan Maimun karena menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk judi online, yang mengakibatkan kerugian besar. “New Policy ini selaras dengan upaya di daerah untuk mengendalikan penggunaan dana,” ujar salah satu pejabat lokal.
Mentan menilai bahwa New Policy yang diterapkan di Kementerian Pertanian menjadi langkah penting dalam mengurangi risiko penyimpangan dana. Selain itu, kebijakan ini juga memperkuat koordinasi dengan lembaga antikorupsi dan pihak lainnya. “Kita perlu menyelidiki seluruh transaksi yang mencurigakan, karena New Policy adalah bentuk komitmen untuk menjaga kualitas pengelolaan anggaran,” pungkas Mentan.
Kontrol Internal dan Pelaksanaan New Policy
Dalam New Policy, Kementerian Pertanian melakukan pencairan dana secara bertahap dan memastikan semua dokumen transaksi dicatat dengan rapi. “Ini menjadi bagian dari langkah pencegahan korupsi,” kata Mentan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memperketat sistem pengawasan internal sebagai bagian dari kebijakan ini.
Pemecatan 11 Dirjen di lingkungan Kementerian Pertanian pada hari yang sama menunjukkan komitmen serius dalam New Policy. “New Policy ini mengharuskan setiap jajaran kementerian mengevaluasi kinerja secara berkala dan menindak tegas siapa pun yang tidak memenuhi target,” ujar salah satu sumber di dalam kementerian.
Langkah ini diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh pegawai agar lebih waspada terhadap praktik korupsi. “New Policy ini bukan hanya untuk menghukum pelaku, tapi juga untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” kata Mentan dalam wawancara terpisah. Kementerian Pertanian juga berencana memperluas kebijakan ini ke semua sektor yang mengelola dana besar.