New Policy: Peringati Hari Lahir Pancasila, Ketua KPI Pusat: Pancasila Harus Menjadi Roh dari Setiap Produk Siaran

KPI Pusat: New Policy untuk Memperingati Hari Lahir Pancasila

New Policy - KPI Pusat meluncurkan New Policy yang menekankan peran Pancasila sebagai jiwa dari setiap produk siaran. Dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat nasional 2026, Ketua KPI Pusat Ubaidillah menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan ke dalam seluruh konten media. Upacara di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta, dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, serta tokoh-tokoh penting lainnya, menegaskan pentingnya kebijakan ini dalam menguatkan identitas nasional melalui siaran.

Implementasi New Policy dalam Kebijakan Penyiaran

Policy baru ini merupakan bagian dari upaya KPI Pusat mengembangkan ekosistem penyiaran yang lebih inklusif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Ubaidillah menyampaikan bahwa New Policy ini berfokus pada tiga pilar utama: penguatan konten edukatif, pengembangan siaran yang menginspirasi, dan kolaborasi antara pemerintah, media, dan masyarakat. "Dengan New Policy, kami ingin menjamin setiap tayangan di televisi, radio, dan platform digital tetap menjunjung keharmonisan bangsa," jelasnya.

Ubaidillah menambahkan, "Pancasila sebagai fondasi kehidupan bangsa harus menjadi roh dari setiap produk siaran, baik itu berupa film, serial, atau iklan. Ini adalah kesempatan besar untuk menginternalisasi semangat perjuangan para pendiri bangsa ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia."

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kebijakan penyiaran tidak hanya sebatas regulasi, tetapi juga alat untuk memupuk rasa nasionalisme dan kebersamaan.

Tantangan dan Peluang dalam Era Digital

Dalam era disrupsi digital, Ubaidillah mengakui bahwa tantangan menyebarkan Pancasila melalui media semakin kompleks. Platform seperti media sosial dan streaming berdampak besar pada perilaku penonton, tetapi juga berpotensi menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan. "New Policy ini menjadi pedoman untuk menjaga kualitas siaran, baik dalam konten lokal maupun global," tegasnya.

KPI Pusat menekankan perlunya adaptasi terhadap perubahan teknologi, sekaligus memastikan bahwa produk siaran tetap sesuai dengan konsep Pancasila. Ubaidillah menyoroti bahwa kebijakan ini tidak hanya memengaruhi produksi konten, tetapi juga menuntut transformasi cara penyiaran mengkomunikasikan nilai-nilai luhur. "Kami ingin menjadikan siaran sebagai benteng budaya bangsa, bukan sekadar sarana hiburan," ujarnya.

Beberapa contoh nyata dari New Policy termasuk penerapan standar etika penyiaran yang lebih ketat, serta pengembangan kemitraan dengan komunitas lokal untuk menghasilkan tayangan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan memperkuat keberagaman konten yang menginspirasi, KPI Pusat berharap bisa menciptakan siaran yang lebih bermakna bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kolaborasi untuk Memastikan Keberhasilan

Ubaidillah menegaskan bahwa New Policy tidak bisa dijalankan secara mandiri oleh KPI Pusat. Ia meminta dukungan penuh dari pemerintah, lembaga-lembaga negara, serta para penyiar. "Kolaborasi antara semua pihak adalah kunci suksesnya kebijakan ini," lanjutnya. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih luas untuk media nasional, sementara penyiar harus konsisten dalam menyampaikan pesan Pancasila.

Dalam sambutannya, Ubaidillah juga menyebutkan bahwa masyarakat harus terlibat aktif dalam mengawasi kualitas siaran. "Kami berharap masyarakat bisa menjadi mitra dalam menjaga keaslian nilai Pancasila melalui tayangan yang mereka konsumsi," tuturnya. Ia menambahkan, kebijakan ini juga akan memberikan dampak positif pada keberlanjutan industri penyiaran di tengah persaingan global.

"Dengan New Policy, kita bisa menjamin bahwa setiap produk siaran, dari sabang hingga merauke, tetap memancarkan semangat Pancasila. Ini adalah langkah penting untuk memperkuat identitas bangsa di era yang penuh perubahan," ujar Ubaidillah menutup pidatonya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa New Policy bukan hanya kebijakan, tetapi juga perjanjian kolektif untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan bangsa.