New Policy: Prabowo Lantik Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN Senin Lusa

Prabowo Lantik Nanik S. Deyang Jadi Kepala BGN Senin Lusa

Perubahan Struktur Pemimpinan dalam Kebijakan Baru

New Policy - Sebagai bagian dari new policy yang diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto, rencana pelantikan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah resmi ditetapkan. Pemimpin baru ini akan mengambil alih jabatan setelah Presiden mencopot Dadan Hindayana dari posisinya sebagai kepala BGN. Penggantian ini dilakukan dalam upaya mengatasi dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menimbulkan kontroversi. Nanik diharapkan mampu menghadirkan perbaikan struktural dan peningkatan transparansi dalam sistem pengelolaan kebijakan ini. Pelantikan akan dilakukan pada Senin, 8 Juni 2026, menggantikan jabatan Dadan yang telah menjabat sejak Selasa, 2 Juni 2026.

Proses Perbaikan dan Fokus pada Peningkatan Akuntabilitas

Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk melantik Nanik S. Deyang sebagai kepala BGN sebagai bagian dari new policy yang lebih ketat dalam pemerintahan. Dalam pernyataan resmi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Prasetyo, yang mewakili lembaga tersebut, menjelaskan bahwa Nanik akan fokus pada proses perbaikan di BGN, terutama dalam mengatasi indikasi penyimpangan yang terungkap selama masa kepemimpinan Dadan. Selain itu, dua wakil kepala BGN, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, juga diangkat untuk memperkuat sistem pengawasan internal. Perubahan ini menandai langkah signifikan dalam new policy yang berupaya mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG.

"Kita berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama harus fokus pada proses perbaikan di Badan Gizi Nasional," kata Prasetyo. Ia menegaskan bahwa penggantian ini bukan hanya untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi, tetapi juga sebagai bagian dari new policy yang menekankan transparansi dan keberlanjutan program kesejahteraan sosial.

Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala BGN, akan menghadapi tantangan besar dalam memimpin lembaga tersebut. Ia diberikan mandat untuk membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat, terutama dalam mengawasi penggunaan dana program MBG. Prabowo menegaskan bahwa keputusan rombak pucuk pimpinan BGN tidak diambil secara sembarangan, melainkan setelah menerima laporan dari berbagai pihak tentang indikasi penyelewengan dana. Dengan new policy ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas MBG dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Dalam konteks new policy, rencana pelantikan Nanik juga mencerminkan upaya Prabowo untuk memperkuat tata kelola lembaga pemerintahan. Kepala BGN yang baru dilantik ini memiliki latar belakang profesional sebagai jurnalis, yang diperkirakan akan membawa perspektif baru dalam menyusun kebijakan. Selain itu, nama Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN menggambarkan peningkatan keterlibatan institusi militer dalam program kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi langkah strategis dalam new policy yang mengintegrasikan berbagai sektor dalam memastikan keberhasilan MBG.

Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menyoroti pentingnya new policy ini dalam mengidentifikasi penyebab ketimpangan dalam pengelolaan dana program. Menurut Syarief, beberapa yayasan yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditemukan memiliki keterkaitan dengan tiga mantan pimpinan BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Yayasan-yayasan itu bisa dibilang milik orang lain, melalui kepemilikan tak langsung," ujarnya di Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6). Dengan adanya new policy ini, lembaga penyidik dapat memanggil siapa pun yang terlibat dalam kasus untuk memastikan investigasi berjalan lancar.

Dadan Hindayana, yang diberhentikan dari jabatannya, telah memberikan dukungan terhadap Nanik S. Deyang. Ia menilai bahwa perubahan ini tidak mengurangi visi program MBG, melainkan memberikan arah baru yang lebih baik. Prabowo sendiri menegaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah menerima aduan dari berbagai pihak, termasuk keluarga penerima manfaat, tentang indikasi kekurangan dana dan penyimpangan yang terjadi. Dengan new policy ini, pemerintah berkomitmen untuk menjaga integritas dan efektivitas program MBG, sekaligus memastikan bahwa kebijakan sosial tidak lagi terkesan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi.

Dalam mengevaluasi new policy yang dijalankan, Prabowo Subianto menekankan bahwa penggantian kepala BGN bukan hanya sekadar perubahan struktur, tetapi juga bagian dari komitmen untuk menyempurnakan sistem kesejahteraan sosial. Sistem pemantauan yang baru akan diterapkan diharapkan mampu meminimalkan risiko korupsi dan meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat. Selain itu, dengan menggantikan Dadan Hindayana, pemerintah juga memberikan kesempatan bagi Nanik S. Deyang untuk memperkuat koordinasi dengan berbagai stakeholder, termasuk lembaga pemerintah, organisasi swadaya, dan masyarakat.

Langkah penggantian ini menjadi bukti bahwa new policy dalam memimpin BGN telah mengalami transformasi yang signifikan. Prasetyo mengatakan bahwa Nanik dan wakil-wakilnya akan segera memulai tugasnya dengan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana MBG. Dengan new policy ini, Badan Gizi Nasional diberikan wewenang lebih besar untuk mengawasi langsung seluruh proses distribusi dan pelaksanaan program. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Nanik adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap MBG setelah adanya skandal yang mengguncang reputasi program tersebut.