New Policy: Seskab Teddy: Harga Minyak Dunia Naik Drastis Maret, Pertamax Terpaksa Disesuaikan
Seskab Teddy: New Policy Menaikkan Harga Pertamax Akibat Kenaikan Harga Minyak Global
New Policy - Sebagai bagian dari New Policy terbaru, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi Pertamax sejak Maret 2026. Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena kenaikan harga minyak dunia yang signifikan, yang memaksa pemerintah melakukan penyesuaian harga. "New Policy ini dirancang untuk menjaga stabilitas pasokan energi dan memastikan ketersediaan bahan bakar di dalam negeri," tambah Teddy dalam pernyataannya.
Penyesuaian Harga BBM Non Subsidi Dalam New Policy
Dalam New Policy yang diumumkan, harga Pertamax di Indonesia meningkat menjadi Rp16.260 per liter. Ini menandai perubahan harga yang signifikan setelah kenaikan harga minyak global yang terjadi sejak awal Maret 2026. Pemerintah menyatakan bahwa penyesuaian ini dilakukan untuk mengimbangi biaya produksi yang semakin tinggi dan menjaga keberlanjutan stok BBM. "New Policy ini memastikan harga Pertamax tetap relevan dengan harga internasional," jelas Teddy.
"Meski harga Pertamax meningkat, produk ini tetap lebih kompetitif dibandingkan BBM RON 92/95 di negara-negara lain," ucap Teddy, dikutip dari Instagram Sekretariat Kabinet, Jumat (12/6).
BBM Subsidi Tetap Stabil Dalam New Policy
Menurut Teddy, New Policy tidak berdampak pada harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar. Kedua produk ini tetap dipertahankan dengan harga stabil, yaitu Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter. "New Policy hanya berlaku untuk BBM non subsidi, sehingga Pertalite dan Solar tetap dijaga agar tidak mengalami kenaikan," imbuhnya.
"BBM subsidi adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat, sementara New Policy fokus pada penyesuaian harga untuk menjaga keseimbangan pasar," tambah Teddy.
Alasan Kenaikan Harga Minyak Dunia dalam New Policy
Kenaikan harga minyak dunia sejak Maret 2026 menjadi salah satu faktor utama di balik New Policy. Seskab Teddy menyebutkan bahwa fluktuasi harga internasional dipengaruhi oleh berbagai kejadian geopolitik dan permintaan yang meningkat. "New Policy ini memperhitungkan tekanan harga global yang terus meningkat, termasuk dampak dari konflik di Timur Tengah," jelasnya.
"Harga BBM yang diimpor dari luar negeri terus naik, sehingga New Policy diambil untuk menghindari kelangkaan di dalam negeri," kata Teddy.
Konflik Global dan Dampak pada New Policy
Menurut PT Pertamina Patra Niaga, kenaikan harga Pertamax juga dipengaruhi oleh tekanan harga BBM impor yang tinggi. VP Sigit Setiawan menyatakan bahwa New Policy harus diterapkan agar Pertamina tidak rugi dalam pasar internasional. "New Policy ini adalah langkah untuk menjaga keseimbangan antara harga jual domestik dan biaya impor," jelas Sigit, dikutip dari Antara pada Selasa (10/6).
"Dengan New Policy, Pertamina dapat mempertahankan volume impor BBM sekaligus menyesuaikan harga jual di dalam negeri," tambah Sigit.
Perbandingan Harga BBM Non Subsidi dalam New Policy
Perbandingan harga Pertamax di Indonesia dengan harga BBM RON 92/95 di negara-negara lain menunjukkan bahwa New Policy tetap menjaga daya saing. Saat ini, harga Pertamax di DKI Jakarta berada di Rp12.900 per liter, sedangkan Pertamax Green 95 dijual Rp13.900 per liter. Dalam konteks global, harga BBM RON 92/95 di beberapa negara seperti Filipina mencapai Rp22.158 per liter, sementara Laos, Thailand, Myanmar, dan Singapura masing-masing di Rp31.945, Rp28.910, Rp25.085, dan Rp42.971.
"New Policy ini memastikan bahwa harga Pertamax tetap seimbang dengan harga internasional, sekaligus menjaga ketersediaan bahan bakar di dalam negeri," tegas Teddy.
Dengan New Policy ini, Pemerintah Indonesia berharap dapat memastikan stabilitas harga BBM dan menyesuaikan kebutuhan pasar. Penyesuaian harga Pertamax juga menjadi salah satu langkah untuk menjaga keberlanjutan pasokan energi di tengah kenaikan harga global. Meski ada kenaikan, pemerintah terus berupaya memastikan akses yang terjangkau untuk masyarakat, terutama melalui BBM subsidi.