New Policy: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.653 Triliun di Kuartal I-2026
New Policy: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.653 Triliun di Kuartal I-2026
New Policy – Dalam rangka penerapan New Policy, Bank Indonesia mencatatkan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) sektor swasta pada kuartal I-2026 mencapai USD 191,4 miliar, sedikit berkurang dibandingkan kuartal IV-2025. Angka total ULN Indonesia pada periode ini mencapai USD 433,4 miliar atau sekitar Rp7.653 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 0,8 persen, yang lebih rendah dibandingkan peningkatan 1,9 persen di kuartal IV-2025. Perubahan ini menggambarkan dampak dari New Policy dalam mengatur arus peminjaman luar negeri.
Penyebab Penurunan Pertumbuhan ULN
“Perubahan dalam posisi ULN tersebut diakibatkan oleh pertumbuhan utang di sektor publik dan swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, seperti dilansir dari laman BI, Senin (18/5).
Menurut Ramdan, pertumbuhan utang pemerintah pada kuartal I-2026 mencatatkan penurunan, dengan posisi utang luar negeri mencapai USD 214,7 miliar. Pertumbuhan tahunan sektor ini berada di angka 3,8 persen, lebih lambat dibandingkan kuartal IV-2025 yang mencapai 5,5 persen. Peningkatan utang luar negeri pemerintah mengalami perlambatan karena New Policy berhasil mengurangi ketergantungan pada peminjaman asing yang masuk ke pasar keuangan internasional.
Struktur Utang Luar Negeri Indonesia pada Q1 2026
ULN pemerintah dikelola secara terukur dan akuntabel sebagai instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Utang tersebut didistribusikan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah, seperti Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,1 persen dari total ULN pemerintah), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,2 persen), serta Jasa Pendidikan (16,2 persen). Konstruksi dan Transportasi serta Pergudangan juga menjadi bagian dari alokasi utang tersebut, dengan persentase masing-masing sebesar 11,5 persen dan 8,5 persen.
Posisi ULN pemerintah dominan diisi oleh utang jangka panjang, yang menyumbang 99,99 persen dari total utang. Sementara utang swasta pada kuartal I-2026 turun menjadi USD 191,4 miliar, dibandingkan USD 194,2 miliar pada kuartal IV-2025. Pertumbuhan ULN swasta mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen (yoy), dengan kelompok peminjam lembaga keuangan dan perusahaan non-lembaga keuangan masing-masing mengalami penurunan 3,6 persen dan 1,3 persen.
Menurut data BI, utang luar negeri swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, yang menyumbang 80,4 persen dari total ULN swasta. Meski demikian, utang jangka panjang tetap menjadi komponen utama, dengan pangsa mencapai 76,6 persen terhadap keseluruhan ULN swasta. New Policy turut memperkuat struktur ini dengan menekankan keberlanjutan peminjaman jangka panjang.
BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia secara keseluruhan tetap sehat, didukung oleh pengelolaan yang hati-hati. Rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 29,5 persen pada kuartal I-2026 dari 30,0 persen di kuartal IV-2025. Dominasi utang jangka panjang juga terus dijaga, dengan pangsa mencapai 85,4 persen dari total ULN. New Policy berperan penting dalam menjaga stabilitas ini melalui koordinasi yang lebih ketat antara BI dan pemerintah.
Dalam upaya menjaga stabilitas perekonomian, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan ULN. Posisi utang swasta pada November 2025 mencapai USD 191,2 miliar, turun dari USD 191,7 miliar di Oktober 2025. Sementara itu, utang luar negeri pada Agustus 2025 juga tumbuh lebih lambat dibandingkan periode sebelumnya, dengan peningkatan sebesar 1,8 persen (yoy). New Policy memberikan dampak positif terhadap kecepatan pertumbuhan ini, terutama melalui pengaturan aliran modal asing yang lebih terarah.
Analisis terkini menunjukkan bahwa penerapan New Policy telah berhasil mengurangi risiko ketergantungan pada utang jangka pendek. Meski ada penurunan pertumbuhan ULN di kuartal I-2026, rasio utang terhadap PDB tetap terjaga di bawah ambang batas yang dianggap aman. New Policy juga membantu mengoptimalkan penggunaan dana luar negeri untuk sektor-sektor produktif, seperti industri pengolahan dan jasa keuangan, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.