Special Plan: Kekerasan di Daycare: Alarm Keras Sistem Pengasuhan Anak di Indonesia

Kekerasan di Daycare: Peringatan Kritis untuk Sistem Pengasuhan Anak

Special Plan – Dalam rangka mengevaluasi kondisi sistem pengasuhan anak di Indonesia, Special Plan memperhatikan serangkaian insiden kekerasan yang terjadi di berbagai tempat penitipan anak (daycare), termasuk di Kota Banda Aceh dan Yogyakarta. Kejadian ini mengundang kekhawatiran mendalam mengenai kualitas layanan pendidikan usia dini. Psikolog Wenny Aidina menegaskan bahwa kekerasan di lingkungan daycare tidak hanya mengganggu kesehatan fisik anak, tetapi juga berpotensi mengubah pola perilaku dan emosi mereka secara permanen. Dengan mengintegrasikan Special Plan sebagai pendekatan holistik, pemerintah dan penyelenggara daycare perlu melakukan perbaikan struktural untuk meminimalkan risiko serupa.

Kasus Kekerasan dan Tantangan dalam Sistem Pengasuhan

Kasus kekerasan di daycare menunjukkan bagaimana lingkungan belajar anak usia dini bisa menjadi tempat konflik yang tidak terduga. Berdasarkan survei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh, hanya enam daycare yang memenuhi standar izin hingga April 2026. Sisanya beroperasi tanpa izin, sehingga memicu ketidakpastian dalam pengawasan dan pelatihan staf. Special Plan menyoroti pentingnya melibatkan pihak eksternal dalam mengawasi kegiatan pengasuhan, agar tindakan kekerasan bisa segera diidentifikasi dan diperbaiki.

“Anak-anak yang mengalami kekerasan di lingkungan daycare mungkin akan menganggap tindakan menyakiti sebagai bentuk interaksi yang biasa,” jelas Wenny Aidina. Ia menambahkan bahwa kejadian ini bisa menjadi prasangka awal terhadap dunia sosial, sehingga memerlukan perbaikan kompetensi pengasuh secara berkelanjutan.”

Peran Sistem Pemenuhan Izin dalam Mencegah Kekerasan

Proses perizinan daycare di Indonesia dinilai tidak cukup efektif dalam menjaga kualitas pengasuhan. DPMPTSP Kota Banda Aceh mencatat bahwa hanya enam lembaga yang terdaftar secara resmi, sementara ratusan lainnya beroperasi tanpa izin. Special Plan menekankan bahwa kebijakan perizinan harus lebih ketat, termasuk mengharuskan pelatihan khusus bagi pengasuh sebelum dioperasionalkan. Yusfaini, pemilik TPA Annisa Arfah, menilai izin sebagai jaminan kelayakan lembaga, karena memberikan pengawasan terhadap standar operasional.

Kasus viral yang terjadi di Daycare Baby Preneur membuktikan bahwa kekurangan izin bisa memicu penyalahgunaan hak anak. Special Plan mendorong pemerintah untuk mempercepat proses perizinan dan memastikan semua daycare memenuhi kriteria kelayakan, termasuk kompetensi staf. Yusfaini juga menyoroti bahwa kebijakan pemecatan langsung bagi pengasuh yang melanggar aturan menjadi langkah penting untuk mengurangi insiden kekerasan di masa depan.

Kebiasaan Pengasuh dan Dampak Sistemik

Banyak pengasuh daycare di Indonesia berasal dari latar belakang yang tidak memadai. Wenny Aidina mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat kekurangan dalam kualitas pengasuhan, karena tidak semua tenaga didik mampu menangani situasi emosional anak dengan baik. Special Plan merekomendasikan adanya kriteria kompetensi yang jelas, seperti sertifikasi atau pelatihan khusus, untuk memastikan setiap pengasuh memahami pentingnya perlindungan anak.

Dalam beberapa kasus, pengasuh merekrut anggota keluarga atau orang terdekat karena konsep kerja yang lebih fleksibel. Namun, Wenny menyoroti bahwa hal ini bisa berujung pada konflik yang tidak terdeteksi. “Keberadaan staf yang memiliki hubungan keluarga dengan anak bisa mengurangi keberanian dalam menegakkan aturan,” tambahnya. Special Plan menyarankan adanya sistem evaluasi kinerja yang objektif, agar pengasuh tidak hanya diatur berdasarkan hubungan personal.

Kasus kekerasan di daycare menjadi cermin dari kelemahan sistem pengasuhan anak secara keseluruhan. Special Plan menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bermakna bagi anak. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan semua pihak, risiko kekerasan di masa depan bisa ditekan, sekaligus memperkuat fondasi pendidikan usia dini di Indonesia.