Special Plan: Kesal Disebut Negara Pelaku Kekerasan Seksual, Israel Putus Hubungan dengan Sekjen PBB
Kesal Disebut Negara Pelaku Kekerasan Seksual, Israel Putus Hubungan dengan Sekjen PBB
Special Plan - Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam keputusan Organisasi PBB yang menyebut negara itu sebagai pelaku kekerasan seksual. Pemutusan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menjadi tindakan tegas yang diambil setelah laporan tersebut dirilis. Danon mengatakan bahwa keputusan ini "sangat berlebihan" dan bertujuan merusak reputasi Israel. Video yang diunggah ke platform X menegaskan bahwa negara kecil ini sekarang tidak lagi ingin menjalin hubungan dengan Guterres.
Isi Laporan Special Plan
"Keputusan memasukkan Israel ke daftar hitam dan menuduk kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah tindakan yang keterlaluan," ujar Danon, merujuk pada laporan tahunan dari kantor Guterres, seperti dilansir AFP, Jumat (29/5).
Laporan Special Plan yang diterbitkan oleh PBB mencakup pengamatan tentang kekerasan seksual yang terjadi di zona konflik. Menurut laporan tersebut, Israel menjadi salah satu negara yang diduga melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap warga Palestina. Angka pelanggaran ini dikumpulkan dari sumber-sumber yang diverifikasi. Meski begitu, Israel menolak untuk memperbolehkan inspeksi oleh para pemeriksa PBB ke fasilitas militer mereka.
Reaksi Internasional
Kementerian Luar Negeri Israel menggambarkan pencantuman negara mereka dalam laporan sebagai "tindakan memalukan dan tidak masuk akal". Juru bicara kementerian, Oren Marmorstein, menyebut bahwa PBB telah kehilangan kredibilitasnya karena menjadi organisasi yang dipolitisasi dan korup. "Mereka memilih untuk tidak datang ke Israel untuk memeriksa tuduhan konyol itu," tambah Danon.
Hubungan antara Israel dan PBB memburuk setelah serangan 7 Oktober 2023 yang memicu konflik di Gaza. Otoritas Israel menuduh Guterres dan pejabat PBB lainnya terlibat dalam kritik yang dianggap memihak kepada Palestina. Bahkan, Guterres dinyatakan sebagai "persona non grata" oleh Israel pada 2024. Laporan Special Plan menjadi bukti terbaru dari ketegangan ini.
Special Plan juga menyoroti peran organisasi HAM dan media internasional dalam mengungkap kejahatan yang dilakukan tentara Israel. PBB memasukkan Israel ke daftar pelaku kekerasan seksual setelah menerima informasi kredibel tentang pelanggaran terhadap warga Palestina. Meski negara itu mengklaim pasukannya paling bermoral, laporan ini menggambarkan kenyataan yang berbeda.
Konflik yang berlangsung di Timur Tengah memperkuat peran Special Plan sebagai alat untuk menegaskan peran PBB dalam mengendalikan kekerasan seksual. Selain itu, laporan ini menjadi momentum bagi berbagai negara untuk mengecam tindakan Israel, termasuk serangan terhadap pasukan perdamaian dan pengeboman Gaza. Namun, Israel tetap menegaskan bahwa mereka tidak bersalah.
Special Plan juga menjadi isu utama dalam forum parlemen internasional IPU. Delegasi BKSAP DPR RI menegaskan kecaman terhadap tindakan Israel, termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Meski laporan tersebut dinilai objektif, keputusan Israel untuk memutus hubungan dengan Guterres menunjukkan ketegangan yang terus memanas. Dengan memperkuat posisi politik, Israel berusaha memperbaiki citra di tengah kritik global.