Special Plan: Pramono Targetkan Pengguna Transportasi Umum Jakarta Tembus 30 Persen pada 2027

Pramono: Special Plan Meningkatkan Pengguna Transportasi Umum Jakarta ke 30 Persen Tahun 2027

Special Plan - Dalam upayanya mengatasi masalah kemacetan di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan target ambisius untuk meningkatkan persentase penggunaan transportasi umum hingga mencapai 30 persen pada tahun 2027. Target ini dicanangkan sebagai bagian dari Rencana Khusus (Special Plan) yang dirancang untuk memperkuat sistem transportasi massal sebagai alternatif utama bagi masyarakat.

Menurut Pramono, saat ini angka pengguna transportasi umum di Jakarta masih di bawah 30 persen. Meski demikian, ia menegaskan bahwa jaringan transportasi umum telah mengalami pertumbuhan signifikan, termasuk aksesibilitas yang mencakup lebih dari 93 persen wilayah kota. "Dengan adanya Special Plan, kita yakin kemacetan bisa berkurang secara signifikan karena lebih banyak warga akan beralih menggunakan layanan massal," ujarnya saat memberikan pidato di Menara Astra, Jumat (5/6).

Peningkatan Infrastruktur dan Kualitas Layanan

Sebagai bagian dari Special Plan, Pemprov DKI Jakarta sedang fokus pada perluasan jaringan transportasi umum, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pramono menyebutkan bahwa rute TransJakarta kini lebih lengkap, mulai dari daerah penyangga hingga akses ke Bandara Soekarno-Hatta. Ini menciptakan rasa nyaman bagi pengguna dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.

Menurut Pramono, peningkatan infrastruktur di bawah Special Plan juga telah membawa Jakarta ke peringkat kedua terbaik di kawasan ASEAN dalam sektor transportasi umum. "Kita kini lebih unggul dibandingkan kota-kota seperti Bangkok, Hanoi, dan Kuala Lumpur, meski masih di bawah Singapura," tambahnya. Di tingkat Asia, kota ini berada di posisi kedelapan, sedangkan secara global, Jakarta menempati peringkat ke-27.

Salah satu inisiatif kunci dalam Special Plan adalah pengembangan proyek LRT Jakarta Fase 1B dan pembukaan rute TransJabodetabek Cawang-Cikarang (B51) pada Februari 2026. Pramono menyebutkan bahwa proyek-proyek ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan transportasi yang lebih efisien dan terjangkau. "Dengan peningkatan ini, kita harap masyarakat lebih banyak memilih transportasi umum sebagai pilihan utama," jelasnya.

Pengembangan Inklusivitas dan Partisipasi Swasta

Pramono menekankan bahwa Special Plan juga bertujuan meningkatkan aksesibilitas bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas dan perempuan. "Layanan transportasi umum saat ini semakin ramah, nyaman, dan aman untuk semua lapisan masyarakat," kata gubernur yang dikenal perhatian pada perbaikan infrastruktur ini. Ia menyoroti perbaikan kualitas armada, peningkatan jaringan layanan, serta penggunaan teknologi untuk memudahkan pengguna.

Sebagai bagian dari program ini, Pemprov DKI Jakarta juga mendorong peran sektor swasta melalui skema naming rights. Pramono menjelaskan bahwa metode ini bisa mempercepat pembangunan fasilitas umum. "MRT Jakarta adalah contoh nyata bahwa Special Plan bisa melibatkan perusahaan swasta dalam mewujudkan transformasi transportasi yang lebih modern," tambahnya. Ia juga menyebut bahwa pengembangan ini tidak hanya memperbaiki kondisi fisik jalan, tetapi juga mengubah kebiasaan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, Pramono mengakui bahwa ada beberapa kesenjangan antara infrastruktur transportasi umum dan jumlah pengguna harian. Namun, ia yakin bahwa dengan terus mendorong keterlibatan pihak swasta dan mengoptimalkan layanan, angka pengguna akan terus meningkat. "Target 30 persen pada 2027 bukanlah angka yang mustahil dicapai, terutama dengan adanya Special Plan yang terus diperluas," tuturnya.

Lebih lanjut, Pramono mengungkapkan bahwa beberapa proyek di bawah Special Plan, seperti revitalisasi terminal-terminal dan integrasi sistem angkutan, sudah mulai menunjukkan hasil. "Perubahan ini harus dirasakan oleh warga Jakarta, termasuk mereka yang belum pernah menggunakan transportasi umum sebelumnya," jelasnya. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus mengawasi pelaksanaan program ini untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.