Topics Covered: Inflasi Nasional 3,08 Persen Masih Terkendali, Mendagri Soroti Harga Minyak Goreng

Inflasi Nasional 3,08 Persen, Mendagri Waspadai Harga Minyak Goreng

Topics Covered: Data inflasi nasional Mei 2026 mencatatkan angka sebesar 3,08 persen, yang berada dalam batas terkendali sesuai target pemerintah (1,5–3,5 persen). Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan apresiasi terhadap keberhasilan penurunan inflasi, namun tetap memantau dinamika harga minyak goreng sebagai isu kritis. Ia menekankan pentingnya stabilitas harga dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, khususnya untuk kebutuhan pokok sehari-hari.

Komponen Utama yang Mempengaruhi Inflasi

Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Mendagri menyoroti komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan harga. Tiga sektor utama yang memberi dampak signifikan adalah makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; serta informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Meski inflasi nasional masih terkendali, ia menyoroti bahwa minyak goreng tetap menjadi komoditas yang perlu diperhatikan, karena banyak dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari warga.

"Dari 165 kabupaten kota, terdapat kenaikan harga di sektor minyak goreng. Namun, kita juga perlu waspada karena kenaikan ini bisa merambat ke sektor lain jika tidak diatasi secara tepat," tambah Mendagri. Ia menjelaskan bahwa cabai dan minyak goreng menjadi komoditas dengan kenaikan terbesar, meski jumlahnya lebih kecil dari bahan pokok seperti beras.

Menurut data BPS, inflasi Mei 2026 meningkat 0,08 persen dari bulan sebelumnya. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga cabai dan minyak goreng. Namun, Mendagri menegaskan bahwa bahan pokok utama seperti beras tetap stabil karena kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian dan Perum Bulog. Ia juga mengingatkan bahwa meski inflasi nasional di bawah target, kondisi ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan yang Mendukung Stabilitas Harga

Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Mendagri menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus terus mengoptimalkan distribusi bahan pokok. Ia memberikan apresiasi khusus kepada Kementerian Pertanian dan Perum Bulog yang berhasil menjaga pasokan beras. Dengan ketersediaan beras yang cukup, harga bahan pokok ini tetap stabil meski ada kenaikan di sektor lain.

Menurut data BPS, inflasi Januari 2026 mencapai 3,55 persen, sementara inflasi September 2025 hanya sebesar 2,65 persen (yoy). Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah, termasuk sinergi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan GNPIP (Program Inflasi Pangan Nasional), berhasil mengendalikan fluktuasi harga. Namun, Mendagri menegaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng tetap menjadi perhatian utama karena penggunaannya yang luas di masyarakat.

Topics Covered: Mendagri juga menyampaikan bahwa angka inflasi nasional di bawah target tidak berarti terlepas dari tantangan. Ia menyoroti bahwa harga minyak goreng bisa berdampak signifikan pada daya beli masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami kenaikan harga di sektor lain. Untuk itu, pihak terkait diimbau agar tetap memantau dengan teliti.

Pengembangan Infrastruktur dan Distribusi

Dalam kunjungan ke Bantul, DIY, Mendagri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman meninjau Program Bedah Rumah sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan dasar. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur untuk memastikan distribusi bahan pokok berjalan efisien, sehingga mengurangi risiko kenaikan harga di tengah dinamika inflasi.

Mendagri menyebutkan bahwa daerah perbatasan menjadi fokus utama pengembangan. Ia menambahkan bahwa dalam konteks inflasi, penguatan infrastruktur distribusi bisa menjadi solusi jangka panjang untuk mengendalikan harga minyak goreng. Pemerintah juga menyiapkan dana tambahan sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang terdampak inflasi, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung stabilitas harga.

Topics Covered: Selain itu, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mendesak pemerintah pusat menyalurkan dana untuk percepatan rehabilitasi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Kebijakan ini diharapkan dapat menstabilkan ekonomi daerah dan mengurangi tekanan inflasi akibat bencana alam. Mendagri mengakui bahwa sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah penting untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng.