Topics Covered: Mendagri dan Menteri PKP Luncurkan Bedah Rumah BSPS di Wilayah Maluku-Bali-Nusra

Topics Covered: Bedah Rumah BSPS Dibuka di Maluku-Bali-Nusra

Topics Covered – Pada Selasa (19/5), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait secara resmi meluncurkan program Bedah Rumah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di lima provinsi, termasuk Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara. Kegiatan ini diadakan secara hybrid di Desa Dasan Geria, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan menghadirkan para pemangku kebijakan serta masyarakat yang langsung terdampak.

Program BSPS: Langkah Konkret untuk Perbaikan Rumah Layak Huni

Keluncuran program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam peninjauannya, Mendagri dan Menteri PKP mengunjungi rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan, seperti dinding retak, lantai tanah, dan atap yang bocor. “Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan memohon berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, program BSPS untuk lima provinsi ini mulai diterapkan,” kata Mendagri. Ia menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah perbatasan.

Dalam penyelenggaraan program, para menteri didampingi oleh empat gubernur, termasuk Gubernur NTB Lalu Iqbal. “Bersyukur kepada Tuhan, karena lokasi ini ditemukan oleh tim Pak Menteri dan Pak Ara Sirait, sehingga menjadi prioritas untuk diperbaiki,” ujar Mendagri dalam sebuah wawancara. Menurutnya, pihaknya juga telah melakukan inspeksi ke wilayah seperti Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) dan Sulawesi Utara, yang memiliki banyak rumah rusak.

“BSPS adalah salah satu dari berbagai Topics Covered yang mencerminkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tambah Menteri PKP Sirait. Ia menekankan bahwa program ini tidak hanya fokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga memberikan peluang ekonomi lokal melalui bantuan perumahan swadaya.

Program BSPS 2026 ditujukan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Dalam peluncuran, pemerintah pusat dan daerah saling berkolaborasi untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan kebijakan ini. Menurut data, sejauh ini 45.000 RTLH telah direnovasi, dan target pada tahun depan akan mencapai 400.000 unit. Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua DPD RI, juga turut memperjuangkan 500 unit BSPS untuk Bengkulu.

Salah satu wilayah yang menjadi fokus adalah Papua Barat Daya, dimana Kementerian PKP mengalokasikan 3.107 unit rumah untuk diperbaiki. Di Surabaya, Menteri PKP melakukan inspeksi langsung ke lokasi calon penerima bantuan, menunjukkan komitmen untuk memperluas cakupan program tersebut. Selain itu, program BSPS juga diluncurkan di Bangkalan, Madura, dengan dana yang lebih besar untuk mendukung perbaikan rumah layak huni serta mendorong pengembangan ekonomi lokal.

Topics Covered ini juga mencakup perluasan cakupan ke wilayah lain yang masih mengalami kesulitan akses perumahan.