Topics Covered: Wamendagri Ribka Minta Pelibatan OAP di Sensus Ekonomi 2026

Wamendagri Ribka Minta Pelibatan OAP di Sensus Ekonomi 2026

Topics Covered - Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), menekankan pentingnya keterlibatan Orang Asli Papua (OAP) dalam penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Dalam diskusi virtual bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, ia menjelaskan bahwa pelibatan warga lokal menjadi kunci untuk memastikan keakuratan dan representativitas data. Menurut Ribka, keberhasilan sensus ini tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan kerja sama aktif dari pemerintah daerah, termasuk gubernur, bupati, dan Forkopimda. Ia menekankan bahwa strategi jemput bola yang terbukti efektif dalam sensus penduduk bisa diterapkan kembali untuk meningkatkan cakupan wilayah yang sulit dijangkau.

Pelibatan OAP dan Kebijakan Khusus

Menurut Ribka, kebijakan spesifik diperlukan untuk merekrut tenaga lapangan dari kalangan OAP. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, sehingga data yang dikumpulkan lebih mencerminkan kondisi sebenarnya. Ia menambahkan bahwa kolaborasi dengan pemerintah daerah sangat vital untuk memastikan keberlanjutan pelaksanaan sensus. "Keberhasilan sensus ekonomi tahun ini akan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat setempat," ujarnya. Selain itu, ia menyoroti bahwa OAP memiliki pengetahuan lokal yang unik, yang bisa menjadi aset penting dalam mengumpulkan data yang lebih mendalam.

"Pelibatan OAP dalam sensus ekonomi 2026 tidak hanya mempercepat proses pendataan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah," terang Ribka.

Strategi Jemput Bola dan Kualitas Data

Ribka menyoroti strategi "jemput bola" yang sebelumnya diterapkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Ia berharap metode serupa bisa digunakan dalam sensus ekonomi untuk mencapai wilayah terpencil, seperti desa-desa yang masih sulit dijangkau. Menurutnya, pendekatan ini akan meningkatkan kualitas data, karena masyarakat lebih mudah diberdayakan untuk mengisi informasi secara akurat. Data yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam merancang kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). "Kebijakan yang dibuat harus didasarkan pada data yang benar-benar mewakili kondisi masyarakat Papua," imbuhnya.

"Karena jika data Papua tetap kurang tepat, maka keberhasilan intervensi pemerintah akan sulit diukur secara objektif," tegas Ribka.

Kontribusi BPS dan Peran Masyarakat

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa kejujuran publik dalam melaporkan aktivitas ekonomi menjadi faktor utama keberhasilan sensus. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif, karena data yang berkualitas adalah aset penting bagi pembangunan nasional. Sensus Ekonomi 2026 juga merupakan kesepakatan antara Kemendagri dan DPR RI dalam rapat kerja dan dengar pendapat beberapa waktu lalu. Dalam rangkaian diskusi tersebut, pihak BPS menyebutkan bahwa dari sekitar 1,7 juta rumah yang diusulkan, hanya 90 ribu yang memenuhi kriteria setelah melalui verifikasi. Seluruh kementerian dan lembaga diharapkan memprioritaskan kegiatan yang sudah disetujui anggarannya.

Menurut BPS, pendekatan ini bertujuan menjaga konsistensi pembangunan daerah tanpa terlalu bergantung pada APBD. "Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan secara lebih efektif," jelas Amalia. Ribka juga meminta Pemda Papua untuk menyelidiki insiden-insiden yang mungkin menghambat pelaksanaan sensus. Dengan data terpercaya, pemerintah bisa mengukur dampak kebijakan pembangunan secara lebih objektif.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Partisipasi OAP

Ribka menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam memastikan partisipasi OAP. Ia mengingatkan bahwa partisipasi masyarakat lokal tidak hanya mempercepat proses sensus, tetapi juga memperkuat kredibilitas data. Selain itu, pelibatan OAP bisa menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kesenjangan akses informasi dan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dengan masyarakat. "Kepala daerah harus menjadi penggerak utama dalam mendorong partisipasi warga Papua," kata Ribka. Menurutnya, kesadaran masyarakat tentang manfaat sensus ekonomi adalah kunci untuk meningkatkan kualitas data yang diperoleh.

"Dengan melibatkan OAP, sensus ekonomi 2026 bisa menjadi pembelajaran penting dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan," imbuh Ribka.

Tantangan dan Persiapan untuk Sensus Ekonomi 2026

Menurut Ribka, tantangan utama dalam sensus ekonomi 2026 adalah keterbatasan akses ke wilayah terpencil dan kebiasaan masyarakat dalam melaporkan data ekonomi. Ia menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat pendekatan komunikasi dan edukasi masyarakat sebelum sensus dimulai. Pemda juga diharapkan mampu mengatasi hambatan seperti kurangnya infrastruktur atau adanya kecurigaan terhadap tujuan sensus. "Masyarakat perlu dipastikan bahwa data yang mereka berikan akan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri," ujarnya. Ribka menambahkan bahwa keberhasilan sensus ekonomi tahun ini akan menjadi tolok ukur bagi kebijakan pembangunan di masa depan.

Sensus Ekonomi 2026 dijadwalkan untuk dilaksanakan secara bertahap, dengan fokus pada pengumpulan data yang lebih detail dan menyeluruh. Pelibatan OAP dalam proses ini akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah mengutamakan keadilan dan keterwakilan dalam pembangunan. "Kita harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk OAP, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi," pungkas Ribka. Dengan demikian, sensus ekonomi tidak hanya menjadi alat pengumpulan data, tetapi juga menjadi sarana pemersatu dan penguatan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.