Topics Covered: Serda Edi Sudarko Mengaku Tidak Ada Komando Khusus Saat Menyiram Andrie Yunus
Topics Covered – Sidang kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, di Pengadilan Militer II-08 Jakarta berlangsung dengan intensitas tinggi pada Rabu (13/5/2026). Serda Edi Sudarko, salah satu terdakwa, membuka pembicaraan dengan pengakuan bahwa tindakannya tidak didasari perintah khusus, melainkan dorongan naluri pribadi. Menurut Edi, keinginan menyiram Andrie Yunus muncul secara spontan tanpa ada pengaturan dari pihak lain. Ia menjelaskan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas peran korban dalam berbagai aksi sosial.
Pengakuan Terdakwa dan Latar Belakang Aksi
Dalam persidangan, Serda Edi Sudarko memperjelas bahwa usulan menyiram Andrie Yunus berasal dari diskusi spontan dengan Terdakwa II, Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi. Edi mengungkapkan bahwa awalnya hanya ingin memukuli korban, namun Terdakwa II menyarankan penggunaan cairan pembersih karat sebagai alternatif. “Disiram dengan cairan pembersih karat,” tambah Edi, yang mengakui tindakan tersebut merupakan pilihan berdasarkan keputusan bersama.
Kemudian, Edi menjelaskan bahwa rencana aksi dibentuk setelah menonton video interupsi rapat perubahan Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont. Ia menegaskan bahwa komando khusus tidak diberikan, dan tindakan penyiraman merupakan hasil dari emosi serta reaksi langsung terhadap korban. “Hanya naluri saja,” imbuh Edi, yang menjelaskan bahwa keputusannya tidak disertai pemikiran mendalam sebelum tindakan dilakukan.
Proses Penyelidikan dan Bukti yang Disajikan
Oditur Militer menanyakan apakah Edi memahami dampak dari cairan pembersih karat yang digunakan. Edi menjawab bahwa ia tidak pernah meminta penjelasan dari Terdakwa II sebelum aksi. Meski demikian, ia mengakui bahwa rencana aksi sudah disepakati bersama dalam mobilisasi kecil. Edi mengungkapkan bahwa ia berboncengan dengan Terdakwa II menggunakan kendaraan yang dipinjam dari Terdakwa III, serta berkoordinasi dengan informasi dari media sosial untuk mengetahui lokasi korban.
Menurut Edi, para terdakwa hanya menargetkan Andrie Yunus berdasarkan keterlibatannya dalam aksi-aksi yang dianggap mengganggu. “Yaudah nanti kamu cari di Monas, kalau enggak ada yaudah nanti KontraS,” menirukan ucapan Terdakwa III yang menjadi bahan bukti. Aksi penyiraman air keras ini, menurut Edi, merupakan bagian dari kegiatan pribadi dan bukan perencanaan terstruktur. Dalam pembelaannya, ia berargumen bahwa tindakan tersebut lebih terkait dengan keinginan pribadi daripada instruksi resmi.
Reaksi Hakim dan Konteks Hukum
Hakim Ketua, Kolonel Chk Fredy Ferdian, mengingatkan empat prajurit TNI untuk menjawab pertanyaan secara jujur. “Sikap berbelit bisa menjadi perberat hukuman. Jadi saya bilang kesatria itu berani berbuat, berani bertanggung jawab,” ujarnya. Ia menekankan bahwa para terdakwa tetap terikat oleh Sapta Marga dan sumpah prajurit, sehingga kejujuran menjadi kunci dalam memberikan pernyataan yang objektif.
Dalam sidang tersebut, surat dakwaan menyebutkan bahwa empat prajurit TNI dihukum maksimal 12 tahun penjara berdasarkan beberapa pasal terkait penyalahgunaan kekuasaan. Edi menambahkan bahwa selama aksi, ia dan rekan-rekannya memakai seragam dinas lengkap, termasuk topi dan sepatu lars, sebagai tanda keanggotaan. Tindakan ini dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan tugas, meski secara teknis tidak disertai perintah khusus.
Analisis dan Kritik Terhadap Kasus
Menurut KontraS, insiden penyiraman air keras Andrie Yunus masih dianggap memiliki elemen perencanaan yang terstruktur, meskipun Edi menyebutkan bahwa tindakan tersebut bersifat spontan. TUD (Tim Advokasi Uji Materi) mengkritik proses persidangan, mengatakan bahwa surat dakwaan dinilai kurang cermat dalam menyajikan fakta. “Topics Covered ini menjadi fokus utama dalam memahami dinamika aksi yang dianggap mengarah pada diskriminasi terhadap aktivis,” tulis TAUD dalam pernyataannya.
Sejumlah pihak juga menyoroti bagaimana peran Sapta Marga dalam memengaruhi sikap prajurit selama aksi. Meskipun tidak ada perintah khusus, Edi Sudarko menegaskan bahwa nilai kesatria tetap menjadi panduan utama. “Topics Covered ini menunjukkan bahwa prajurit bisa bertindak dengan kebebasan, tetapi juga terbuka pada pertanggungjawaban,” imbuhnya. Dengan penjelasan ini, Edi berharap untuk membuktikan bahwa aksinya adalah bagian dari keputusan bersama, bukan tindakan pribadi yang terlepas dari kontrol.
Kesimpulan dan Dampak pada Masyarakat
Kasus penyiraman air keras Andrie Yunus tidak hanya menjadi Topics Covered dalam persidangan, tetapi juga memicu perdebatan mengenai tanggung jawab prajurit dalam kegiatan sosial. Berbagai pihak menilai bahwa kejadian ini menunjukkan keterlibatan TNI dalam isu-isu politik yang berdampak luas. Dalam beberapa hari terakhir, masyarakat mengkritik peran TNI dalam mengontrol aksi kekerasan terhadap aktivis, sementara KontraS menilai bahwa kasus ini menjadi bagian dari upaya mengurangi suara kritis di ruang publik.
