Ratusan Siswa Keracunan MBG di Surabaya, Main Agenda Temukan Kekurangan SPPG
Latar Belakang Insiden
Main Agenda – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Main Agenda terpicu kritik setelah ditemukan adanya kontaminasi makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tembok Dukuh, Surabaya. Pemeriksaan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengungkapkan kelalaian dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP), yang dianggap menjadi akar masalah keracunan massal yang menimpa ratusan siswa dan guru. Insiden ini terjadi pada Rabu (13/5), saat rapat dengar pendapat antara BGN dan DPRD Surabaya membahas pencairan dan pelayanan makanan gratis.
“Penyebab utama keracunan diduga terkait pelaksanaan SOP yang tidak optimal di lapangan. Meski SOP BGN dianggap memadai, ada kelemahan dalam pengawasan, terutama pada tahap pengolahan bahan baku,” jelas Kusmayanti, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Surabaya.
Kusmayanti menyoroti bahwa proses pencairan daging beku di dapur SPPG tidak dilakukan secara higienis. Bahan makanan dibiarkan mencair selama dua jam di lingkungan yang berpotensi terkontaminasi. Kondisi ini berisiko tinggi, terutama karena sampel yang seharusnya diuji laboratorium tidak diproses sesuai protokol. Main Agenda menekankan bahwa kegagalan ini tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi menunjukkan kurangnya koordinasi dalam pengelolaan program nasional tersebut.
Kondisi Dapur dan Fasilitas
Kondisi dapur SPPG Tembok Dukuh disebut sebagai salah satu penyebab utama masalah. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Billy Daniel Messakh, menemukan adanya kebersihan yang memadai. Alat penangkal serangga tidak berfungsi maksimal, sementara akses masuk ke dapur tidak dilengkapi tirai pelindung. Hal ini memudahkan hama seperti lalat dan kutu makanan untuk masuk, yang bisa memperburuk kualitas bahan baku.
“Area pencairan daging di dapur cukup rawan serangga. Proses ini harus lebih terstruktur agar tidak mengancam kesehatan anak-anak,” kata Billy.
Billy menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar kebersihan akan berdampak langsung pada kualitas makanan yang disajikan. Dalam survei lapangan, ia menemukan bahwa satu dapur ditugaskan untuk melayani hingga 13 sekolah, dari tingkat TK hingga SMP. Kapasitas ini melebihi kemampuan SPPG dalam memastikan keamanan pangan, terutama saat pengawas tidak hadir saat pengiriman bahan.
Peran Main Agenda dan Penegakan Aturan
Program MBG yang merupakan bagian dari Main Agenda mendapat sorotan tajam setelah insiden keracunan terjadi. Rencana penutupan SPPG Tembok Dukuh disebut sebagai langkah tegas untuk memperbaiki kinerja pengelola. Dalam laporan investigasi, BGN menemukan bahwa kelalaian dalam pengawasan awal mengakibatkan bahan baku makanan yang tidak memenuhi standar keamanan.
“Main Agenda menekankan bahwa program ini harus diawasi secara ketat. Jika SOP tidak diterapkan dengan baik, maka efek negatif seperti keracunan bisa terjadi,” tegas Kusmayanti.
Kusmayanti menyatakan bahwa kegagalan pengelolaan SPPG harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Dengan lebih dari 13 sekolah yang dilayani, kapasitas dapur harus ditingkatkan agar tidak menimbulkan kesalahan dalam proses pelayanan. Main Agenda berharap penegakan aturan lebih ketat dapat mencegah insiden serupa di masa depan.
Komentar Menteri Hak Asasi Manusia
Menanggapi insiden tersebut, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengkritik pengelolaan SPPG yang dianggap tidak profesional. Ia menilai bahwa MBG yang bertujuan meningkatkan gizi anak-anak Indonesia perlu diawasi lebih ketat, karena kelalaian di satu unit bisa memengaruhi seluruh program. Pigai menyebut bahwa satu dapur harus melayani banyak sekolah, sehingga beban kerja petugas menjadi berat.
“Main Agenda memberikan ruang yang luas bagi pelaksanaan program MBG, tetapi kegagalan di lapangan harus ditanggung oleh unit pelayanan itu sendiri,” ujar Pigai.
Pigai menegaskan bahwa SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan akan mendapat sanksi penutupan. Ia menekankan pentingnya kesadaran petugas dalam mengikuti SOP, karena ketelitian di lapangan akan memastikan keberhasilan program nasional. Insiden ini menjadi pembelajaran awal untuk menghindari keracunan massal di masa depan.
Langkah Peningkatan
Pemerintah Kota Surabaya dan BGN berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua SPPG yang terlibat dalam program MBG. Langkah ini termasuk pemeriksaan ulang proses pencairan bahan baku dan pengawasan higienitas dapur. Kusmayanti menyatakan bahwa ada rencana untuk meningkatkan pelatihan petugas agar lebih memahami SOP dan tanggung jawab mereka.
“Main Agenda memperkuat komitmen untuk menjaga kualitas pangan. Kami akan memastikan setiap SPPG memenuhi standar operasional yang ketat,” tambah Kusmayanti.
Kepala Dinas Kesehatan juga menyarankan penambahan alat pendeteksi kontaminasi dan peningkatan jumlah pengawas di setiap lokasi pelayanan. Dengan adanya insiden ini, diperlukan perbaikan sistem distribusi dan pengawasan agar tidak ada penurunan kualitas makanan. Main Agenda menegaskan bahwa prioritas utama tetap adalah kesehatan anak-anak, dan keracunan menjadi indikator buruk jika program tidak dikelola dengan baik.
Kesimpulan dan Harapan
Sebagai bagian dari Main Agenda, program MBG tetap menjadi prioritas nasional, tetapi kegagalan di lapangan menunjukkan perlunya evaluasi lebih serius. Hasil uji laboratorium akan menjadi dasar dalam menentukan penyebab pasti keracunan, dan rencana penutupan SPPG Tembok Dukuh menjadi langkah awal untuk memperbaiki sistem. Kusmayanti menegaskan bahwa Main Agenda akan terus memantau proses dan menuntut keberhasilan penerapan SOP di semua lokasi.
“Main Agenda tidak pernah menyerah. Kami akan terus berupaya memastikan program MBG tidak hanya memberi makanan gratis, tetapi juga aman dan bergizi,” tutup Kusmayanti.
