Menteri Natalius Pigai Minta Tata Kelola MBG Dibenahi
Topics Covered – Kebijakan pemerintah terkait Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sedang ditinjau ulang setelah terjadi dugaan keracunan di sejumlah sekolah. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menekankan perlunya perbaikan sistem pengawasan terhadap MBG, khususnya di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pernyataan ini disampaikan Pigai setelah menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu.
Latar Belakang dan Tujuan MBG
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah lama menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesehatan dan nutrisi masyarakat, terutama anak-anak di lingkungan sekolah. MBG bertujuan menyediakan makanan yang sehat dan terjangkau kepada murid, dengan harapan mendorong peningkatan kualitas hidup melalui asupan gizi yang optimal. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, program ini mendapat sorotan karena terjadi dugaan kejadian keracunan yang menimpa siswa di beberapa sekolah. Topics Covered menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dan pusat dalam tata kelola MBG perlu diperkuat untuk memastikan keberhasilan jangka panjang.
Kritik terhadap Sistem Pengawasan Saat Ini
“Program ini baik, cita-citanya baik. Supaya program yang baik ini, cita-citanya Pak Prabowo ini bisa sampai sesuai dengan apa yang dicita-citakan bahwa suatu saat Indonesia harus menjadi pemimpin dunia, mempengaruhi dunia di 2045,”
Menteri Natalius Pigai menyoroti bahwa sistem pengawasan saat ini belum efektif, terutama dalam memastikan kebersihan dapur, suhu makanan, dan standar higienitas. Menurutnya, kontrol harian harus dilakukan secara ketat dan terukur untuk menghindari risiko kontaminasi. “Dalam pelayanan publik itu harus ada sistem ceklis setiap hari. Kebersihan dicek, suhu makanan dicek, higienitas dicek. Ini yang saya lihat belum berjalan maksimal,” ujarnya. Kritik ini terutama menyoroti ketidaktepatan antara tujuan program MBG dan penerapannya di lapangan.
Peran Pemerintah Daerah dalam MBG
Pigai mengingatkan bahwa jika pengawasan tidak diperbaiki, masalah serius bisa terjadi ketika cakupan MBG terus diperluas. Saat ini, Jawa Timur memiliki sekitar 119 SPPG yang melayani ribuan sekolah. “Nanti kalau jumlah SPPG bertambah ratusan dan sekolah yang dilayani semakin banyak, bagaimana pengawasannya? Ini harus dipikirkan dari sekarang,” katanya. Topics Covered menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan MBG sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kualitas program.
Menurut Pigai, program MBG perlu diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan daerah agar berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. “Program ini harus dimasukkan dalam sistem pemerintahan daerah. Harus ada rasa memiliki dari pemerintah daerah, ada budgeting, ada pengawasan, dan ada tanggung jawab bersama,” tambahnya. Topics Covered mencakup aspek-aspek seperti kebijakan anggaran, pelatihan staf, dan evaluasi berkala untuk menghindari kejadian serupa.
Pembenahan dengan Pembentukan Dinas Gizi
Dalam upaya memperkuat MBG secara nasional, Pigai mengusulkan pembentukan Dinas Gizi di daerah. “Kalau ada Dinas Gizi daerah dan program ini diperkuat lewat undang-undang, maka siapapun presidennya nanti program tetap berjalan,” ujarnya. Topics Covered meliputi rencana ini sebagai langkah strategis untuk memastikan tata kelola program terstruktur dan berkelanjutan.
BGN telah melakukan pelatihan kepada 1.800 penjamah makanan di Bogor dan Sukabumi untuk memperbaiki tata kelola MBG. Topics Covered menunjukkan bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan upaya memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan kompetensi penyelenggara program. Pigai juga menegaskan bahwa tanggung jawab utama atas insiden keracunan jatuh pada pengelola SPPG dan Badan Gizi Nasional (BGN), bukan pemerintah daerah atau sekolah.
Langkah sementara seperti penahanan operasional dapur MBG yang diduga bermasalah layak dipertimbangkan, menurut Pigai. “Kalau melihat fakta saintifik dan kondisi di lapangan, itu sudah layak di-hold dulu sementara,” katanya. Topics Covered juga mencakup rencana kementerian untuk memperkuat koordinasi antar lembaga dan memastikan MBG tetap efektif dalam mewujudkan tujuan sebelumnya.
Dinas Pendidikan Muaro Jambi memastikan bahwa jaminan kualitas MBG tetap terjaga setelah insiden keracunan. Evaluasi dan pengawasan ketat sedang dilakukan guna memulihkan kepercayaan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga menugaskan kementerian terkait untuk memperkuat tata kelola BGN pasca kejadian tersebut. Topics Covered menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder lain dalam menjaga kualitas program MBG.
