556 Santri di Sidoarjo Keracunan MBG, Pemprov Jatim Siapkan Sanksi

556 Santri di Sidoarjo Alami Keracunan Massal dari Program Makan Bergizi Gratis

Beritanew.com – Sebuah insiden keracunan massal kembali mengguncang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Timur. Kali ini, 556 santri dan santriwati di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, harus mendapat penanganan medis setelah menyantap hidangan yang disalurkan melalui mekanisme MBG. Kejadian ini menambah daftar panjang persoalan mutu pangan yang muncul seiring diperluasnya cakupan program di berbagai daerah.

Respons Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan akan menyiapkan sanksi tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab atas dapur penyedia makanan di lokasi kejadian. Sekda Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan pernyataan tersebut di Gedung DPRD Jatim pada Rabu (2/9/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan menutup mata atas kelalaian yang berujung pada dampak kesehatan bagi ratusan penerima manfaat.

“Ya ini sebetulnya Pak Ketua Satgas yang tadi melakukan rapat konsolidasi dengan tim Satgas MBG Jawa Timur ada Pak Wagub. Sebagai pemerintah ini terjadi kesekian kalinya tentu sangat prihatin.”

Adhy Karyono secara khusus menyoroti SPPG Kalitengah yang dinilai tidak cukup teliti dalam proses penyajian makanan. Ketidakcermatan tersebut, menurutnya, menjadi pemicu langsung dari keracunan yang menimpa para santri. Ia berharap sanksi yang akan dirumuskan dapat ditindaklanjuti secara konkret oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pusat yang mengawasi seluruh rantai distribusi MBG.

“Walaupun SLHS sudah pengawasan sudah dilakukan tapi ternyata di luar kemampuan kami juga mereka melakukan sesuatu yang berakibat fatal.”

Mekanisme Penyelidikan dan Sanksi

Menurut Adhy, tim Satgas MBG Jawa Timur tengah melakukan pendalaman menyeluruh terhadap insiden tersebut. Hasil penyelidikan sudah dilaporkan ke BGN agar langkah hukum dan administratif dapat segera ditempuh. Tahap awal yang diprioritaskan adalah penyidikan untuk mengidentifikasi faktor penyebab keracunan secara pasti, sebelum sanksi administratif maupun pidana diterapkan.

“Oleh karena itu, sekali lagi satgas sedang melakukan pendalaman dan sudah melaporkan kepada BGN untuk bisa menindaklanjuti apa sanksi, terutama sebetulnya adalah penyidikan dulu. Penyelidikan seperti apa faktor penyebab dari keracunan tersebut.”

Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap rantai dingin penyimpanan bahan baku, standar higiene dapur, prosedur memasak, hingga distribusi makanan ke titik konsumsi. Tanpa identifikasi penyebab yang akurat, sanksi yang dijatuhkan berisiko tidak menyentuh akar masalah dan membuka celah bagi terulangnya insiden serupa.

Konteks Program MBG dan Tantangan Pengawasan

Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan nasional yang bertujuan menjamin akses pangan bergizi bagi kelompok rentan, termasuk siswa sekolah dan santri di berbagai jenjang pendidikan. Implementasinya di lapangan melibatkan jaringan dapur-dapur yang dikelola oleh SPPG di tingkat kecamatan atau kelurahan. Skala program yang masif membuat pengawasan mutu menjadi tantangan tersendiri, terutama di daerah dengan kapasitas infrastruktur pangan yang masih terbatas.

Kasus di Sidoarjo ini bukan yang pertama. Adhy Karyono sendiri menyebut bahwa insiden serupa telah terjadi beberapa kali sebelumnya di wilayah Jawa Timur. Pola berulang ini mengindikasikan bahwa lemahnya kontrol mutu di tingkat dapur penyedia masih menjadi persoalan sistemik yang belum terselesaikan secara tuntas. Setiap tambahan kasus memperbesar risiko kepercayaan publik terhadap program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan status gizi masyarakat.

Langkah Pencegahan ke Depan

Adhy Karyono menegaskan bahwa Satgas MBG Jawa Timur akan memperketat pemantauan terhadap dapur-dapur yang tercatat kerap menjadi sumber kasus keracunan. Peningkatan frekuensi inspeksi, penerapan standar operasional prosedur yang lebih ketat, serta mekanisme pelaporan cepat menjadi bagian dari rencana penguatan pengawasan.

“Kita tentu berharap ada ketegasan, kemudian tidak akan terjadi lagi kasus semacam ini. Dan akan kita perketat lagi bagaimana pengelolaan dapur MBG dengan baik.”

Bagi ribuan santri dan siswa penerima manfaat MBG di Jawa Timur, ketegasan dalam penegakan standar bukan sekadar urusan administratif. Setiap piring makanan yang tersaji di meja makan mereka membawa implikasi langsung terhadap kesehatan, konsentrasi belajar, dan keselamatan harian. Insiden di Ponpes Manbaul Hikam menjadi pengingat bahwa tanpa akuntabilitas penuh di setiap titik rantai pasok, niat baik program nasional dapat berubah menjadi beban kesehatan bagi kelompok yang paling membutuhkan perlindungan.

Hingga hasil penyidikan BGN dan Satgas MBG Jatim diumumkan secara resmi, 556 santri yang terdampak tetap dalam proses pemulihan. Pemerintah daerah menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pihak pesantren, fasilitas kesehatan setempat, dan otoritas pusat guna memastikan tidak ada korban yang tertinggal dalam penanganan medis maupun kompensasi yang menjadi hak mereka.