Dari Kawasan Transmigrasi, TEP ITS Bawa Inovasi Layanan Kependudukan

Telepon Seluler Jadi Jembatan Layanan Kependudukan di Transmigrasi Ransiki

Beritanew.com – Warga yang bermukim di pelosok Kawasan Transmigrasi Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat Daya, kini tidak lagi harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk memulai pengurusan Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran. Sebuah sistem digital berbasis telepon seluler yang dikembangkan oleh Tim Ekspedisi Patriot (TEP) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya telah membuka jalur baru bagi masyarakat untuk mengajukan dokumen kependudukan tanpa terlebih dahulu mendatangi kantor pemerintah.

Langkah ini menyentuh persoalan struktural yang selama bertahun-tahun menghantui komunitas transmigrasi di wilayah timur Indonesia: jarak geografis yang ekstrem, keterbatasan transportasi, dan minimnya titik layanan administrasi di kampung-kampung terpencil. Bagi ribuan keluarga yang ditempatkan di kawasan transmigrasi sejak era Orde Baru hingga kini, urusan selembar akta kelahiran atau kartu keluarga kerap menjadi beban logistik yang berat—memakan waktu, biaya, dan tenaga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari Kebutuhan Lapangan ke Solusi Teknis

Yogantara Setya Dharmawan, Ketua Tim Ekspedisi Patriot ITS, menjelaskan bahwa gagasan sistem ini berakar langsung dari observasi lapangan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana masyarakat di Ransiki terjebak dalam dilema: membutuhkan dokumen resmi, tetapi infrastruktur layanan belum menjangkau tempat tinggal mereka.

“Kami melihat masyarakat tidak seharusnya selalu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memulai pengurusan dokumen kependudukan. Karena itu, kami mencoba menghadirkan sistem yang sederhana dan mudah diakses melalui telepon seluler, sehingga teknologi dapat membantu mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” kata Yogantara, dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Sistem yang dikembangkan TEP ITS dirancang dengan prinsip minimalisme fungsional: antarmuka sederhana, akses melalui ponsel yang sudah dimiliki hampir seluruh warga, dan alur pengajuan yang tidak memerlukan literasi digital tingkat tinggi. Tujuannya bukan menggantikan petugas, melainkan mempercepat dan mengefisienkan proses sebelum petugas turun ke lapangan.

Mekanisme “Jemput Bola” Berbasis Data

Yogantara menegaskan bahwa digitalisasi ini justru memperkuat, bukan menghapus, peran petugas pelayanan di lapangan.

“Digitalisasi ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan petugas pelayanan. Justru sebaliknya, sistem tersebut dirancang untuk memperkuat pola jemput bola,” ucap Yogantara.

“Data pengajuan warga dapat membantu pemerintah mengetahui kebutuhan masyarakat lebih awal sebelum petugas turun langsung ke kampung-kampung dan wilayah yang jauh dari pusat pelayanan,” sambungnya.

Dengan mekanisme ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Manokwari Selatan memperoleh peta kebutuhan layanan secara agregat sebelum melakukan kunjungan lapangan. Petugas tidak lagi datang tanpa arah; mereka membawa data yang sudah terverifikasi sehingga proses penerbitan dokumen dapat diselesaikan dalam satu kali kunjungan. Bagi warga, proses yang semula memakan waktu berhari-hari karena perjalanan bolak-balik kini dapat dimulai dari rumah melalui ponsel.

Bagian dari Riset Bertema Digitalisasi Kelembagaan

Inovasi ini merupakan komponen dari program riset TEP bertema “Digitalisasi Kelembagaan Organisasi Non-Profit di Kawasan Transmigrasi Ransiki”. Riset tersebut tidak berhenti pada pengembangan perangkat lunak, tetapi juga mengkaji bagaimana kelembagaan lokal—mulai dari organisasi kemasyarakatan hingga unit pelayanan publik—dapat beradaptasi dengan infrastruktur digital yang terbatas. Hasilnya diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi di kawasan transmigrasi lain di Papua dan wilayah timur Indonesia yang menghadapi tantangan serupa.

Visi Menteri Transmigrasi: Transmigrasi sebagai Ruang Inovasi

Menteri Transmigrasi RI M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyambut positif kehadiran TEP ITS di Ransiki. Baginya, transformasi transmigrasi tidak dapat diukur semata-mata dari pembangunan fisik—jalan, perumahan, irigasi—tetapi juga dari peningkatan kualitas hidup melalui penguatan sumber daya manusia, adopsi teknologi, dan penciptaan inovasi yang relevan dengan konteks lokal.

“Inilah makna bakti Tim Ekspedisi Patriot. Kami ingin ilmu pengetahuan tidak hanya berhenti di kampus atau dalam laporan penelitian, tetapi hadir menjawab persoalan masyarakat,” ujar Iftitah.

“Kalau warga yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan bisa mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah melalui teknologi, maka itulah manfaat nyata yang ingin kita hadirkan,” sambungnya.

Iftitah menekankan bahwa kawasan transmigrasi ke depan harus bertransformasi menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil. Pembangunan yang efektif, menurutnya, hanya tercapai ketika ketiga pilar tersebut bergerak dalam satu arah yang sama.

“Ke depan, kawasan transmigrasi harus menjadi ruang kolaborasi dan pusat lahirnya inovasi. Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat harus bekerja bersama agar pembangunan benar-benar menghadirkan perubahan,” tegas Iftitah.

“Prinsipnya sederhana: pelayanan pemerintah harus semakin dekat dengan rakyat, bukan rakyat yang terus dipaksa jauh-jauh mendekati pusat pelayanan,” pungkasnya.

Implikasi Lebih Luas bagi Tata Kelola Publik di Wilayah Terpencil

Keberhasilan sistem di Ransiki, apabila dapat direplikasi, berpotensi mengubah paradigma pelayanan publik di seluruh kawasan transmigrasi Indonesia. Data pengajuan yang terkumpul secara digital memungkinkan perencanaan anggaran dan penjadwalan kunjungan petugas menjadi lebih presisi. Pemerintah daerah memperoleh informasi kebutuhan masyarakat secara real-time tanpa harus menunggu laporan manual yang lambat dan tidak lengkap.

Di sisi lain, kehadiran akademisi perguruan tinggi di kawasan transmigrasi menandai pergeseran peran kampus dari ruang tertutup menuju ruang publik. Penelitian tidak lagi berhenti pada publikasi jurnal, tetapi diwujudkan sebagai perangkat yang langsung menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Bagi masyarakat transmigrasi yang selama ini merasa terpinggirkan oleh jarak birokrasi, inovasi semacam ini merupakan bentuk pengakuan bahwa hak atas administrasi kependudukan tidak boleh dikondisikan oleh geografis.