Puan Dukung Pemerintah Tambah Angaran Mitigasi Bencana: Harus Bermanfaat

Parlemen Setujui Peningkatan Anggaran Mitigasi Bencana, Tekankan Efektivitas dan Koordinasi Lintas Lembaga

Beritanew.com – Indonesia menempati posisi geografis yang membuatnya hampir tidak pernah lepas dari ancaman gempa bumi, tsunami, erupsi vulkanik, banjir bandang, hingga kebakaran hutan dan lahan. Dengan lebih dari 12.000 pulau yang tersebar di sepanjang jalur tektonik paling aktif di dunia, setiap musim membawa potensi bencana yang berbeda-beda. Di tengah realitas inilah, pembahasan mengenai penguatan kapasitas negara dalam merespons dan mencegah dampak bencana menjadi agenda yang tak terhindarkan. Pada Selasa (8/9/2026), Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran mitigasi bencana, dengan satu syarat tegas: setiap rupiah yang dialokasikan harus menghasilkan manfaat yang lebih besar dibanding periode sebelumnya.

Syarat Mutlak: Manfaat yang Terukur

Puan menegaskan bahwa parlemen tidak akan menjadi penghalang bagi penambahan anggaran selama tujuan akhirnya jelas dan terukur. Ia menekankan bahwa sekadar menambah angka di pos anggaran tanpa perubahan kualitas layanan tidak akan diterima oleh lembaga legislatif.

“Alokasi anggaran selama itu memang bermanfaat, bagi kami tidak apa-apa. Namun, harus manfaatnya harus lebih baik daripada sebelumnya.”

Pernyataan tersebut disampaikan di kompleks parlemen, Jakarta, dan menandai sikap DPR yang pragmatis namun tetap menuntut akuntabilitas. Dalam konteks fiskal nasional yang masih harus menyeimbangkan berbagai prioritas pembangunan, setiap tambahan anggaran untuk sektor kebencanaan otomatis menjadi sorotan publik dan lembaga pengawas.

Koordinasi Lintas Kementerian: Bukan Urusan Satu Instansi

Di samping persoalan besaran anggaran, Puan menyoroti aspek struktural penanganan bencana di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa kompleksitas ancaman—mulai dari gempa tektonik di zona subduksi hingga kebakaran lahan di kawasan gambut—tidak dapat ditangani oleh satu kementerian atau lembaga saja. Penanganan yang terfragmentasi, menurutnya, justru memperpanjang waktu respons dan memperbesar kerugian.

“Jadi, memang kemudian kalau terjadi hal yang sekarang terjadi, ya memang kemudian kita harus melakukannya itu secara terpadu. Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau Kementerian/Lembaga saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama.”

“Karenanya, kami mengharapkan pemerintah atau Kementerian/Lembaga bisa melakukan mitigasi ke depannya itu dilakukannya itu secara bersama-sama.”

Tuntutan koordinasi ini sejalan dengan kerangka hukum nasional yang menempatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai koordinator, sementara kementerian teknis—Kehutanan, Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan Umum, hingga Komando Daerah Militer—memiliki peran spesifik dalam setiap fase: pra-bencana, tanggap darurat, hingga pemulihan. Kegagalan komunikasi antar-lembaga kerap menjadi penyebab lambatnya distribusi bantuan dan lambatnya pembukaan akses ke wilayah terdampak.

Api Hutan, ISPA, dan Dampak Sosial yang Tersembunyi

Puan juga menyinggung persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menuntut penanganan cepat, bukan sekadar pemadaman reaktif. Ia mengingatkan bahwa asap karhutla bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga krisis kesehatan dan sosial yang berkepanjangan. Peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, menjadi konsekuensi langsung yang harus diantisipasi.

“Seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu, itu juga harus segera teratasi dan bagaimana ke depannya itu harus segera ada solusinya.”

Dampak terhadap dunia pendidikan sering kali luput dari perhatian publik. Ketika sekolah-sekolah di kawasan terdampak asap harus menutup kegiatan belajar-mengajar, anak-anak kehilangan jam pelajaran yang sulit digantikan. Dalam jangka panjang, hal ini memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah yang terdampak dan yang tidak. Oleh karena itu, solusi yang Puan maksudkan mencakup tidak hanya pemadaman api, tetapi juga protokol kesehatan darurat dan skema pembelajaran alternatif.

Presiden Prabowo: Anggaran Harus Naik Secara Signifikan

Sehari sebelum pernyataan Puan, Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana alam yang diikuti secara virtual oleh kepala-kepala daerah pada Senin (7/9) menegaskan bahwa pemerintah akan menaikkan alokasi anggaran mitigasi bencana secara signifikan. Ia mengaitkan keputusan tersebut dengan posisi Indonesia di kawasan Cincin Api Pasifik—sebuah sabuk vulkanik dan seismik yang membentang dari Kepulauan Mariana, melewati Jepang, Filipina, Indonesia, hingga Selandia Baru.

“Negara yang berada di lingkaran api the ring of fire membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.”

“Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, bagi pemerintahan yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.”

Prabowo juga menilai bahwa respons pemerintah saat ini lebih cepat dan masif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ia merujuk pada penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera—Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—sebagai bukti bahwa kapasitas tanggap darurat telah meningkat. Menurutnya, kecepatan respons menjadi indikator utama keberhasilan sistem kebencanaan, bukan sekadar besaran anggaran yang tersedia.

“Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu, sekarang pun dibanding dengan tahun tahun dulu respons kita sangat cepat, keadaan bencana di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar ternyata respons kita cukup masif, cukup cepat.”

Implikasi bagi Daerah dan Masyarakat

Peningkatan anggaran mitigasi bencana, jika diarahkan dengan tepat, akan berdampak langsung pada kesiapan daerah. Dana tersebut dapat memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki infrastruktur evakuasi, melatih relawan di tingkat desa, serta menyediakan cadangan logistik tanggap darurat di titik-titik rawan. Bagi masyarakat di kawasan pesisir, lereng vulkanik, dan dataran gambut, setiap tambahan kapasitas mitigasi berarti selisih antara kerugian yang dapat dipulihkan dan kerugian yang menghancurkan.

Di sisi lain, syarat yang ditekankan oleh DPR—bahwa manfaat harus terukur dan lebih baik dari sebelumnya—menjadi pengingat bahwa anggaran tanpa pengawasan akan menguap dalam birokrasi. Transparansi dalam penggunaan dana kebencanaan, pelaporan berkala kepada parlemen, dan evaluasi dampak di lapangan menjadi prasyarat agar peningkatan anggaran benar-benar mengubah kurva risiko, bukan sekadar memperbesar angka di laporan keuangan negara.