Puan Minta Lahan Bekas Karhutla Ditanami Sawit Segera Diselidiki

Alih Fungsi Lahan Pasca-Kebakaran Hutan Jadi Perkebunan Sawit: DPR dan Istana Tuntut Penyelidikan Mendalam

Beritanew.com – Praktik mengubah lahan yang baru saja dilahap api menjadi kebun kelapa sawit dalam hitungan hari kembali memicu kemarahan di tingkat tertinggi pemerintahan Indonesia. Pada Selasa (8/9/2026), Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa parlemen akan mendorong pihak berwenang untuk mengupas tuntas fenomena tersebut. Pernyataan itu dilontarkan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dan menegaskan bahwa konversi cepat lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi area perkebunan tidak dapat dibiarkan tanpa konsekuensi.

DPR Gerak Cepat: Penyelidikan Harus Segera Dimulai

Puan menegaskan bahwa perubahan fungsi lahan secara instan setelah kebakaran merupakan hal yang tidak seharusnya terjadi. Ia menekankan bahwa mekanisme pengawasan terhadap alih fungsi tanah, khususnya pada kawasan yang baru saja mengalami bencana ekologis, perlu diperketat. Menurut Puan, pihak-pihak yang memiliki kewenangan teknis dan hukum wajib turun tangan untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas konversi tersebut.

“Dan tadi seperti ditanyakan, apakah hal-hal yang terkait karhutla kemudian sudah berubah alih fungsi, kami akan meminta pihak yang terkait untuk menyelidiki hal itu.”

Ia menambahkan bahwa proses penyelidikan tidak boleh tertunda.

“Dan itu seharusnya tidak boleh terjadi dan harus segera diselidiki.”

Presiden Prabowo: “Ini Sudah Kelewatan”

Sebelum pernyataan Puan, sorotan terhadap praktik serupa telah lebih dulu datang dari istana. Presiden Prabowo Subianto, dalam rapat terbatas penanganan bencana yang digelar secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (7/9), menerima laporan langsung dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto. Rapat tersebut dihadiri anggota kabinet hingga kepala daerah, menandakan skala perhatian pemerintah pusat terhadap krisis kebakaran hutan tahun berjalan.

Prabowo secara spesifik menyoroti pola di mana lahan yang baru dibakar berubah menjadi wilayah perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Ia memerintahkan agar temuan itu ditelusuri hingga ke akar-akarnya, termasuk mengidentifikasi apakah pelaku konversi adalah individu atau entitas korporasi.

“Saya tertarik juga habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat jadi ini benar-benar kesengajaan apakah ini rakyat atau korporasi, tolong diselidiki terus.”

Tuntutan Transparansi Korporasi dan Pencabutan Izin

Lebih jauh lagi, Prabowo meminta agar daftar nama korporasi yang terlibat dalam insiden karhutla segera disampaikan kepadanya. Ia menyebut angka-angka spesifik — delapan hingga delapan belas perusahaan — sebagai skala masalah yang perlu diurai. Presiden menyatakan akan menginstruksikan Menteri Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), serta Satuan Tugas Percepatan Pembangunan Kawasan Hutan (Satgas PKH) untuk mengevaluasi seluruh izin yang dimiliki perusahaan-perusahaan tersebut. Jika terbukti bersalah, izin-izin itu, termasuk Hak Guna Usaha (HGU), akan dicabut.

“Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, 8 maupun yang 18 dan nanti akan saya minta mungkin Menteri Kehutanan, ATR dan juga Satgas PKH untuk menilai kalau perlu kita segera cabut semuanya semua izin-izinya kita cabut, HGU-nya, dan sebagainya, ini sudah kelewatan, saya ingin tahu benar-benar korporasi itu milik siapa.”

Konteks: Mengapa Konversi Instan Lahan Bekas Karhutla Menjadi Masalah Sistemik

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia bukan sekadar bencana musiman. Setiap tahun, musim kering membawa risiko api yang menghanguskan gambut, hutan sekunder, dan lahan marginal. Namun, pola yang berulang selama dua dekade terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar titik panas berkorelasi dengan aktivitas korporasi perkebunan — pembukaan lahan baru, pembakaran sisa tebangan, atau perluasan areal tanam. Ketika api padam, tanah yang baru saja steril dari vegetasi lama menjadi “siap tanam” secara instan. Bagi operator perkebunan, ini berarti menghemat biaya penebangan dan pengolahan lahan yang biasanya memakan waktu berbulan-bulan serta biaya miliaran rupiah.

Secara ekologis, konversi semacam itu memperparah kerusakan. Lahan gambut yang terbakar kehilangan lapisan humus pelindung; menanam sawit di atasnya tanpa restorasi vegetasi asli memperbesar risiko kebakaran ulang, menurunkan kualitas air, dan mempercepat emisi karbon tersimpan. Bagi masyarakat adat dan petani kecil yang bergantung pada hutan sekitar, hilangnya tutupan vegetasi berarti hilangnya sumber pangan, obat tradisional, dan mata air.

Implikasi Hukum dan Tata Kelola

Pencabutan izin HGU merupakan instrumen hukum yang tersedia dalam Undang-Undang Agraria dan peraturan turunannya, namun dalam praktiknya jarang dieksekusi secara tegas. Prosesnya melibatkan verifikasi lapangan, penilaian dampak lingkungan, dan sering kali berhadapan dengan gugatan dari pemegang izin. Dengan demikian, perintah presiden agar nama korporasi segera diidentifikasi dan izin dievaluasi oleh lintas kementerian menandai eskalasi yang belum lazim dalam penanganan karhutla.

Sementara itu, langkah DPR untuk meminta penyelidikan formal membuka ruang pengawasan legislatif. Jika hasil investigasi mengungkap pola sistemik — misalnya, izin yang diterbitkan tanpa kajian lingkungan memadai, atau pengawasan lapangan yang longgar — maka revisi regulasi dan penguatan kapasitas aparat daerah menjadi konsekuensi logis.

Apa yang Terjadi Selanjutnya

Perhatian publik kini tertuju pada apakah perintah penyelidikan akan diterjemahkan menjadi tindakan konkret dalam waktu singkat. Identifikasi pelaku, pemetaan ulang izin, dan potensi pencabutan hak atas lahan merupakan tahapan yang memerlukan koordinasi lintas lembaga. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan karhutla, kejelasan hukum atas status lahan mereka — apakah akan dikembalikan ke fungsi ekologis, dialihkan ke masyarakat, atau tetap menjadi perkebunan — menjadi pertanyaan paling mendesak di balik seluruh dinamika kebijakan ini.