Pramono Pastikan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas Bank Jakarta-PAM Jaya

DKI Siapkan IPO Bank Jakarta dan PAM Jaya dengan Kendali Tetap di Tangan Daerah

Beritanew.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan rencana penawaran saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) Bank Jakarta dan PAM Jaya tidak akan mengubah posisi pemerintah daerah sebagai pemegang kendali utama. Meski masyarakat serta investor nantinya berpeluang memiliki saham, kepemilikan mayoritas pada dua badan usaha milik daerah tersebut tetap akan berada di tangan Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pengamanan posisi mayoritas itu akan dimasukkan dalam peraturan daerah. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar pembukaan akses investasi melalui pasar modal berjalan sejalan dengan perlindungan terhadap aset-aset strategis milik Jakarta.

“Untuk IPO, baik Bank Jakarta maupun PAM Jaya, dua-duanya DKI harus mayoritas. Ketentuan ini diatur dalam Perda yang kita usulkan, sehingga tidak ada ruang pengalihan pengelolaan atau kewenangan kepada pihak lain,” ujar Pramono dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

IPO Diposisikan sebagai Langkah Penguatan Tata Kelola

Rencana membawa Bank Jakarta dan PAM Jaya ke bursa merupakan bagian dari agenda pembenahan pengelolaan perusahaan daerah. Status sebagai perusahaan terbuka diharapkan mendorong penerapan standar tata kelola yang lebih ketat, termasuk transparansi informasi, pertanggungjawaban manajemen, dan profesionalisme dalam menjalankan operasional.

Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di pasar modal memiliki kewajiban keterbukaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal itu membuat perkembangan kinerja, keputusan korporasi, hingga informasi material perusahaan harus disampaikan dengan lebih terbuka kepada publik dan pemegang saham. Bagi BUMD, proses ini dapat menjadi unsur tambahan dalam memperkuat pengawasan atas pengelolaan perusahaan.

Namun, penawaran saham kepada publik tidak berarti pengelolaan dua perusahaan tersebut akan beralih ke pihak lain. Pemprov DKI menempatkan ketentuan kepemilikan mayoritas sebagai pagar utama agar arah kebijakan perusahaan tetap selaras dengan kepentingan layanan publik dan pembangunan daerah.

Bank Jakarta menjalankan peran dalam mendukung kegiatan ekonomi serta layanan perbankan di Ibu Kota. Di sisi lain, PAM Jaya memegang tanggung jawab penting dalam penyediaan layanan air bersih untuk masyarakat Jakarta. Karakter layanan keduanya membuat rencana IPO perlu disertai dasar hukum dan mekanisme pengendalian yang jelas.

Empat Raperda Masuk Agenda Penataan BUMD

Persiapan IPO berjalan bersamaan dengan penataan kerangka hukum perusahaan daerah. Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan empat Rancangan Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Kamis, 1 Oktober.

Rancangan pertama berkaitan dengan pembentukan Dana Cadangan Daerah. Tiga rancangan lainnya meliputi perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya menjadi Perseroan Daerah, pengaturan Perseroan Terbatas Bank Jakarta sebagai Perseroan Daerah, serta perubahan bentuk badan hukum PT Transportasi Jakarta menjadi Perseroan Daerah.

Perubahan bentuk badan hukum menjadi bagian penting dalam menyiapkan perusahaan untuk tata kelola korporasi yang sesuai dengan rencana pengembangan masing-masing. Dalam konteks Bank Jakarta dan PAM Jaya, penyesuaian ini menjadi fondasi regulasi sebelum proses IPO dapat ditempuh lebih jauh.

Langkah tersebut juga memperlihatkan bahwa pembukaan peluang investasi publik tidak berdiri sendiri. Pemprov DKI mengaitkannya dengan pembenahan aturan, penguatan kelembagaan, dan penegasan batas kewenangan agar fungsi layanan strategis tetap terjaga.

Dana Cadangan untuk Ketahanan Fiskal Daerah

Selain membahas penataan BUMD, Pemprov DKI turut mengusulkan pembentukan Dana Cadangan Daerah. Dana ini disiapkan untuk memperkuat kapasitas fiskal Jakarta dan menjaga ketersediaan pembiayaan bagi kebutuhan pembangunan pada masa mendatang.

Penggunaannya mencakup pembiayaan proyek strategis dan prioritas, termasuk antisipasi pembayaran pokok Obligasi Daerah ketika memasuki masa jatuh tempo. Alokasi Dana Cadangan Daerah nantinya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menilai keberadaan dana cadangan penting bagi perencanaan keuangan daerah dalam jangka yang lebih panjang.

“Dana cadangan daerah merupakan bagian penting dalam membangun kapasitas fiskal daerah yang lebih terencana dan berkelanjutan,” ujar Ima.

Jakarta memerlukan dukungan pembiayaan yang kuat untuk menjalankan proyek-proyek strategis sesuai rencana. Karena itu, pemerintah daerah menyiapkan pilihan pembiayaan yang lebih beragam dan tidak hanya bertumpu pada skema konvensional.

Penerbitan Obligasi Daerah menjadi salah satu alternatif yang disiapkan untuk memperluas sumber pendanaan sekaligus membantu percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam skema ini, kesiapan dana untuk memenuhi kewajiban pokok pada saat jatuh tempo menjadi bagian yang perlu dipastikan sejak awal.

“Dalam rangka membiayai pembangunan infrastruktur dan mengakselerasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta, perlu diselenggarakan pembangunan yang berkelanjutan serta berdaya saing dengan memastikan ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai, inovatif, dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Daerah,” jelasnya.

Menjaga Layanan Publik Sambil Membuka Akses Pasar Modal

Kombinasi penataan regulasi, rencana IPO, dan pembentukan Dana Cadangan Daerah menunjukkan upaya Pemprov DKI untuk membenahi pengelolaan aset serta pembiayaan daerah secara bersamaan. IPO diharapkan memperkuat transparansi dan profesionalisme, sedangkan ketentuan saham mayoritas ditujukan untuk mempertahankan kendali pemerintah daerah.

Bagi warga Jakarta, arah kebijakan ini berkaitan dengan dua layanan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: akses layanan perbankan melalui Bank Jakarta dan penyediaan air bersih oleh PAM Jaya. Dengan kepemilikan mayoritas tetap dipertahankan, pemerintah daerah menegaskan bahwa fungsi strategis kedua BUMD tidak dilepaskan meski struktur permodalannya kelak membuka ruang bagi investor publik.