Orang Utan Sempurna Mati, Legislator Dorong Operasi Darurat Penyelamatan Satwa

Orang Utan Sempurna Tewas Terbakar Asap Karhutla di Ketapang, DPR Tuntut Operasi Darurat Penyelamatan Satwa

Beritanew.com – Kehilangan satu nyawa orangutan Kalimantan di tengah kepulan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali membuka luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh: rapuhnya perlindungan satwa di tengah bencana ekologis berulang. Sempurna, seekor orangutan yang tinggal di kawasan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akhirnya tak mampu bertahan setelah terpapar asap pekat yang membakar paru-paru dan ruang hidupnya. Kematian ini bukan sekadar catatan statistik satwa yang hilang; ia menjadi cermin betapa cepatnya ekosistem tropis Indonesia runtuh ketika api dibiarkan merajalela tanpa kendali memadai.

Peringatan Keras dari Parlemen

Johan Rosihan, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, menyuarakan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Dalam keterangannya pada Sabtu (5/9/2026), Johan menegaskan bahwa tragedi Sempurna harus dibaca sebagai alarm nasional, bukan sekadar berita lokal yang tenggelam dalam derasnya informasi harian.

“Kematian Sempurna merupakan peringatan keras bahwa dampak karhutla tidak hanya diukur dari luas lahan yang terbakar atau jumlah titik panas. Ada satwa dilindungi yang kehilangan habitat, sumber makanan, ruang hidup, bahkan nyawanya akibat asap dan kebakaran.”

Pernyataan itu menyentuh inti persoalan yang kerap diabaikan: narasi karhutla selama ini didominasi angka hektare dan koordinat titik panas, sementara korban biologis—hewan yang tak mampu berteriak minta tolong—sering luput dari radar kebijakan. Orangutan Kalimantan sendiri merupakan spesies yang sangat rentan terhadap perubahan lingkungan mendadak. Mereka bergantung pada kanopi hutan untuk mencari buah, membangun sarang, dan menghindari predator. Ketika asap menutup langit dan api menghanguskan pepohonan, rantai kehidupan mereka terputus dalam hitungan jam.

Dorongan Operasi Darurat Penyelamatan Satwa

Johan memberikan apresiasi kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat beserta yayasan konservasi yang telah berupaya mengevakuasi dan memberikan pertolongan pertama kepada Sempurna. Namun, menurutnya, respons yang bersifat reaktif dan parsial tidak lagi memadai. Ia mendorong pemerintah untuk menaikkan level penanganan menjadi operasi darurat penyelamatan satwa secara sistematis.

“Kasus ini harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk segera meningkatkan penanganan menjadi operasi darurat penyelamatan satwa. Kementerian Kehutanan perlu memetakan kantong-kantong habitat yang terdampak, mengerahkan tim medis dan penyelamat satwa, serta menyiapkan lokasi evakuasi dan rehabilitasi yang memadai.”

Langkah konkret yang ia usulkan mencakup pemetaan wilayah habitat yang terdampak asap dan api, pengerahan tim medis khusus satwa ke lapangan, serta penyediaan fasilitas evakuasi dan rehabilitasi yang layak. Tanpa infrastruktur tersebut, setiap upaya penyelamatan akan terhambat oleh keterlambatan logistik dan kurangnya kapasitas penanganan.

Prioritas Pemadaman dan Investigasi Akar Masalah

Di sisi pencegahan, Johan meminta agar prioritas pemadaman api diarahkan terlebih dahulu ke kawasan yang berdekatan dengan habitat satwa dilindungi. Logikanya sederhana: menyelamatkan satu hektare hutan di sekitar sarang orangutan lebih bernilai ekologis daripada memadamkan lahan kosong yang jauh dari populasi satwa. Selain itu, ia mendesak dilakukannya investigasi menyeluruh untuk mengungkap sumber dan penyebab kebakaran yang dampaknya meluas hingga menewaskan satwa.

Dimensi penegakan hukum juga mendapat sorotan tajam. Johan menekankan bahwa sanksi tidak boleh berhenti pada individu yang menyalakan api. Kelalaian dalam pengelolaan kawasan, ketiadaan sarana pemadaman yang memadai, serta kegagalan melindungi habitat satwa harus turut diperiksa.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada siapa yang menyalakan api. Harus diperiksa pula ada atau tidaknya kelalaian dalam menjaga kawasan, menyediakan sarana pemadaman, dan melindungi habitat satwa. Jika ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus menanggung biaya penyelamatan satwa dan pemulihan ekosistem.”

Korban yang Belum Terlihat

Yang sering luput dari perhatian publik adalah nasib satwa yang berhasil keluar dari zona kebakaran namun belum tentu selamat. Mereka dapat mengalami gangguan pernapasan akibat menghirup partikel halus, luka bakar pada kulit dan selaput lendir, kekurangan pakan dan sumber air, serta dorongan untuk masuk ke kebun rakyat dan permukiman warga demi mencari keselamatan. Kondisi ini membuka pintu konflik baru antara manusia dan satwa yang selama ini hidup berdampingan dalam keseimbangan rapuh.

“Satwa yang berhasil keluar dari lokasi kebakaran juga belum tentu selamat. Mereka dapat mengalami gangguan pernapasan, luka bakar, kekurangan pakan dan air, serta terdorong masuk ke kebun dan permukiman. Karena itu, pemerintah harus mencegah munculnya konflik baru antara manusia dan satwa.”

Transparansi Data dan Tanggung Jawab Kolektif

Johan juga menuntut pemerintah membuka data secara transparan mengenai jumlah satwa yang mati, sakit, dievakuasi, atau kehilangan habitat akibat karhutla setiap musim kebakaran. Tanpa data yang akurat dan dapat diakses publik, kebijakan pemulihan akan selalu berjalan di belakang fakta lapangan. Kematian Sempurna, dalam konteks ini, menjadi alarm bahaya yang tidak boleh diabaikan.

“Sempurna bukan sekadar satu ekor orang utan yang mati. Peristiwa ini menggambarkan betapa mahalnya harga ekologis yang harus dibayar ketika pencegahan karhutla terlambat. Saya mendesak pemerintah mempercepat pemadaman, penyelamatan satwa, investigasi penyebab kebakaran, serta pemulihan habitat secara terpadu. Jangan menunggu lebih banyak satwa menjadi korban.”

Kalimattersebut merangkum urgensi yang tak bisa lagi ditunda. Setiap musim karhutla di Kalimantan dan Sumatera membawa risiko yang sama: satwa dilindungi menjadi korban tak bersuara dari kelalaian struktural. Ketika pencegahan gagal dan respons datang terlambat, yang tersisa hanyalah duka ekologis yang tak bisa diukur dalam rupiah—hanya dalam hilangnya satu spesies, satu populasi, satu keseimbangan yang mungkin tak pernah pulih.