Polisi Sudah Tetapkan 112 Orang Tersangka Terkait Karhutla

Penegakan Hukum Karhutla Memasuki Tahap Kritis: 112 Tersangka Ditetapkan Sepanjang 2026

Beritanew.com – Musim kemarau yang kembali menyapu sebagian besar wilayah Indonesia membawa serta ancaman tahunan berupa kebakaran hutan dan lahan. Di tengah upaya pemadaman dan mitigasi oleh berbagai instansi, aparat kepolisian menegaskan bahwa jalur hukum tetap menjadi instrumen utama untuk menindak pelaku pembakaran. Hingga pertengahan September 2026, akumulasi penanganan perkara karhutla sejak awal tahun telah menghasilkan penetapan 112 orang sebagai tersangka atau terduga pelaku di berbagai provinsi.

Angka tersebut bukan sekadar statistik internal. Ia mencerminkan skala masalah yang melintasi tujuh Polda sekaligus, menyangkut ratusan hektar lahan yang hangus dan dampak ekologis yang dirasakan masyarakat dari Riau hingga Kalimantan. Penetapan tersangka ini menjadi sinyal bahwa negara tidak lagi memperlakukan kebakaran lahan sebagai kejadian alam semata, melainkan sebagai tindakan yang dapat dipidana.

Sebaran Tersangka per Wilayah Hukum

Distribusi tersangka menunjukkan konsentrasi masalah yang tidak merata. Polda Riau menempati posisi teratas dengan 42 tersangka, mencerminkan luasnya kawasan gambut dan perkebunan di provinsi tersebut yang kerap menjadi titik panas selama musim kering. Di belakangnya, Polda Sumatera Selatan dan Polda Kalimantan Tengah masing-masing mencatat 20 tersangka. Polda Kalimantan Timur menyusul dengan 13 tersangka, disusul Polda Jambi (8), Polda Kalimantan Barat (7), dan Polda Kalimantan Selatan (2).

Konsentrasi kasus di Riau dan Sumatera Selatan sejalan dengan pola historis karhutla di Sumatra, di mana lahan gambut yang mudah terbakar menjadi pemicu utama. Sementara itu, angka di Kalimantan menggarisbawahi bahwa ekspansi perkebunan dan pembukaan lahan baru di pulau tersebut turut berkontribusi terhadap beban kebakaran tahunan.

Status Proses Hukum: Dari Penyelidikan hingga Penuntutan

Kombes Pipit Subiyanto, Kasubdit III Dittipidter Bareskrim Polri, menjelaskan rincian tahapan penanganan perkara saat menyampaikan keterangan di Graha BNPB, Jakarta Timur, pada Jumat (4/9/2026). Dari total laporan yang masuk, 55 perkara masih berada dalam fase penyelidikan, sementara 77 perkara telah melangkah ke tahap penyidikan. Untuk perkara yang berkasnya telah dinyatakan lengkap atau mencapai tahap P-21, tercatat 17 laporan di Polda Riau dan satu laporan di Polda Sumatera Selatan.

“Terkait dengan jumlah laporan polisi, penanganan perkara yang sudah kami rincikan tadi, serta luas area, itu ditetapkan jumlah semua tersangka 112 tersangka atau terduga,” ujar Pipit.

“Proses penanganan saat ini, ada 55 laporan dalam proses penyelidikan dan 77 laporan dalam proses penyidikan. Untuk yang sudah tahap dua atau lengkap (P-21) ada 17 laporan di Polda Riau dan 1 laporan di Polda Sumsel,” jelasnya.

Kesenjangan antara jumlah laporan yang masih dalam penyelidikan dan yang telah berujung pada penetapan tersangka menunjukkan bahwa sebagian besar kasus masih memerlukan pengumpulan bukti tambahan. Proses ini mencakup identifikasi pemilik lahan, pengukuran luas area terbakar, analisis jejak api, serta koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan instansi lingkungan hidup.

Modus Operandi dan Status Kepemilikan Lahan

Temuan utama aparat di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas pembakaran dilakukan dengan tujuan membuka lahan baru. Metode yang digunakan bervariasi: ada yang membakar secara langsung dan disengaja, ada pula yang terjadi akibat kelalaian dalam penggunaan perapian atau alat pemanas di sekitar lahan. Motif utamanya tetap sama, yakni pembersihan area untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau aktivitas ekonomi lainnya.

“Modus operandi saat ini yang kami temukan bahwasanya mereka melakukan dengan kebakaran yang ada ini baik itu membakar secara langsung, ada yang tidak sengaja karena dengan perapian yang mereka gunakan maupun yang lain-lainnya dengan motif adalah salah satunya tentang adanya pembukaan lahan,” ujar Pipit.

Yang menarik dari data yang disampaikan adalah komposisi kepemilikan lahan yang terbakar. Pipit menegaskan bahwa laporan polisi yang masuk hingga saat ini, berjumlah 167 perkara, mayoritas berkaitan dengan lahan berstatus milik perorangan, bukan korporasi besar.

“Update yang kami laporkan hari ini, laporan polisinya terkait dengan perorangan. Yang saat ini sampai dengan 167 tadi itu perorangan,” sambungnya.

Fakta ini menggeser narasi umum yang kerap mengaitkan karhutla semata-mata dengan perusahaan besar. Dalam realitas penegakan hukum tahun ini, pelaku yang paling banyak tersentuh justru individu atau kelompok kecil yang membuka lahan secara mandiri. Hal ini memiliki implikasi langsung terhadap strategi pencegahan: edukasi kepada petani kecil, penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, serta pengawasan ketat terhadap izin penggunaan api di musim kering menjadi langkah yang lebih relevan.

Implikasi dan Langkah ke Depan

Penetapan 112 tersangka dalam rentang waktu sembilan bulan menandai komitmen institusional untuk tidak membiarkan pembakaran lahan berlalu tanpa konsekuensi hukum. Namun, efektivitas sanksi juga bergantung pada kelengkapan berkas, ketersediaan bukti forensik kebakaran, serta kecepatan proses peradilan. Dengan 17 perkara yang telah mencapai tahap P-21 di Riau, sebagian pelaku akan segera menghadapi persidangan dalam waktu dekat.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kebakaran, penetapan tersangka ini sekaligus menjadi pengingat bahwa setiap aktivitas pembakaran di musim kemarau kini berada di bawah pengawasan ketat aparat. Kombinasi antara penegakan hukum, teknologi deteksi dini titik panas, dan perubahan perilaku di tingkat komunitas merupakan satu-satunya jalan untuk memutus siklus tahunan karhutla yang telah menelan kerugian ekologis dan kesehatan selama puluhan tahun.