Perang Narkoba Tak Cukup dengan Penggerebekan

Operasi Besar Harus Menyentuh Akar Jaringan Narkoba

Beritanew.com – Pengerahan sekitar 700 personel dari Polri, BNN, TNI, dan Satpol PP ke Kampung Ambon serta Kampung Boncos di Jakarta menunjukkan bahwa peredaran narkoba tetap menuntut respons serius. Dalam operasi gabungan itu, 24 orang diamankan untuk pemeriksaan lanjutan. Kehadiran aparat dalam skala besar patut dipandang sebagai langkah penting untuk menegaskan bahwa kawasan yang kerap dikaitkan dengan peredaran narkoba tidak boleh dibiarkan berada di luar jangkauan hukum.

Meski demikian, keberhasilan sebuah operasi tidak semestinya berhenti pada jumlah personel yang diterjunkan, lokasi yang didatangi, atau banyaknya orang yang dibawa untuk diperiksa. Pertaruhan yang lebih besar terletak pada kemampuan negara menembus lapisan-lapisan bisnis gelap tersebut: menemukan pemasok, mengidentifikasi pemodal, membongkar pengendali distribusi, serta mengusut pihak yang menerima keuntungan dari peredaran narkoba.

Penggerebekan adalah awal dari proses penegakan hukum, bukan garis akhir. Tanpa penyidikan yang berlanjut, operasi besar dapat berubah menjadi tindakan sesaat. Pelaku di lapangan mungkin tertangkap, tetapi jaringan dapat menyesuaikan diri, memindahkan titik edar, dan kembali bekerja setelah perhatian masyarakat menurun.

Yang Terlihat di Lapangan Bukan Selalu Pengendali

Bisnis narkoba tidak berdiri atas peran satu atau dua orang. Di dalamnya terdapat rantai yang panjang, mulai dari pengecer, kurir, pengedar, pemasok, hingga pengatur distribusi dan pemilik modal. Ada pula pihak yang menyembunyikan, memindahkan, atau menikmati uang hasil kejahatan. Orang yang dijumpai di lokasi peredaran belum tentu memahami keseluruhan susunan organisasi tersebut, apalagi menjadi penerima keuntungan terbesar.

Karakter itulah yang membuat kejahatan narkoba sulit diberantas bila pendekatannya hanya berfokus pada penangkapan di titik penjualan. Dalam kejahatan terorganisasi, keberlanjutan kelompok ditopang pembagian tugas, sumber daya, kemampuan menghindari risiko, dan kemungkinan adanya perlindungan jaringan. Tokoh paling menentukan sering kali berada jauh dari lokasi transaksi dan menjaga jarak dari barang bukti.

Karena itu, operasi di kawasan rawan perlu diteruskan menjadi penyidikan yang menelusuri hubungan antarpelaku, asal pasokan, pola pengiriman, jalur distribusi, serta perputaran uangnya. Pengungkapan tidak boleh berhenti pada siapa yang membawa atau menjual barang, tetapi juga harus mengarah pada siapa yang membiayai dan mengendalikan aktivitas itu.

Mengeringkan Keuntungan Kejahatan

Koordinasi BNN dan Polri dengan PPATK, kejaksaan, serta lembaga lain yang relevan menjadi penting untuk menelaah transaksi mencurigakan dan aset yang diduga terkait tindak pidana narkoba. Rekening, kendaraan, properti, perusahaan yang dipakai sebagai kedok, maupun kekayaan lain perlu ditelusuri melalui prosedur hukum yang berlaku.

Penelusuran aset bukan tambahan pelengkap dalam pemberantasan narkoba. Langkah ini dapat mengurangi kemampuan sindikat membayar kurir, membeli pasokan, menyewa tempat, atau membangun saluran distribusi baru. Hukuman terhadap pelaku memang diperlukan, tetapi perampasan hasil kejahatan juga menentukan karena keuntungan besar merupakan alasan utama bisnis narkoba terus menarik bagi pelakunya.

Pemikiran ekonomi kejahatan Gary S. Becker membantu menjelaskan persoalan ini. Pilihan untuk melakukan kejahatan dipengaruhi perbandingan antara manfaat yang diharapkan dan risiko yang harus ditanggung. Selama pendapatan dari narkoba tetap tinggi dan peluang kehilangan harta hasil kejahatan masih kecil, penangkapan terhadap sebagian anggota jaringan belum tentu mengubah perhitungan sindikat secara mendasar.

Jaringan narkoba tidak cukup dibuat kehilangan barang dagangan; mereka juga harus kehilangan modal, akses distribusi, dan peluang menikmati hasil kejahatan.

Ukuran keberhasilan pun perlu diperluas. Selain jumlah penangkapan dan barang bukti, publik perlu melihat berapa jaringan yang berhasil dipetakan, siapa pengendali yang terungkap, sejauh mana aliran dana dapat dilacak, aset apa yang diproses, dan jalur pasokan mana yang benar-benar terputus. Indikator semacam itu lebih dekat dengan tujuan melemahkan struktur bisnis narkoba secara permanen.

Dari Penindakan ke Pemulihan Kawasan

Pemberantasan narkoba tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Kawasan yang rentan terhadap peredaran juga perlu dipahami melalui keadaan sosial dan ekonomi yang memberi ruang bagi sindikat. Pengangguran, sedikitnya kesempatan usaha, lemahnya pengawasan lingkungan, serta sulitnya memperoleh layanan sosial dapat membuat sebagian warga menjadi sasaran perekrutan sebagai kurir atau pengedar.

Kesulitan ekonomi tentu bukan alasan yang otomatis menjadikan seseorang pelaku kejahatan. Namun, ketika pilihan memperoleh penghasilan yang sah terasa sempit, iming-iming uang cepat dapat menjadi sangat menggoda. Sindikat memahami kerentanan itu dan memanfaatkannya untuk mencari orang yang mudah digantikan ketika penegakan hukum dilakukan.

Itulah sebabnya penggerebekan perlu diikuti pemulihan kawasan yang konsisten. Warga memerlukan akses yang lebih baik terhadap pekerjaan, pelatihan keterampilan, pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan keluarga, dan ruang sosial yang aman. Pengawasan berbasis lingkungan juga perlu diperkuat tanpa memberi stigma permanen kepada seluruh warga yang tinggal di suatu wilayah.

Pendekatan pemulihan memiliki dua tujuan sekaligus. Pertama, mengurangi kondisi yang dapat dieksploitasi jaringan narkoba. Kedua, memastikan masyarakat tidak hanya menyaksikan kehadiran aparat ketika operasi berlangsung, melainkan merasakan perubahan yang membuka pilihan hidup yang lebih aman dan legal.

Operasi gabungan di Kampung Ambon dan Kampung Boncos dapat menjadi pintu untuk pekerjaan yang lebih mendalam. Ketegasan penegakan hukum harus berjalan bersama pengusutan keuangan, pemutusan pasokan, penangkapan pengendali, dan perbaikan kondisi sosial kawasan. Hanya dengan cara itu perang melawan narkoba tidak berhenti sebagai peristiwa singkat, melainkan berkembang menjadi upaya berkelanjutan untuk meruntuhkan bisnisnya dan melindungi masyarakat.