UU Perampasan Aset Berlaku untuk Pejabat, Aparat, Pengusaha, dan Masyarakat

Perampasan Aset Bukan Sekadar Senjata Politik: Siapa Saja yang Terjangkau RUU Terbaru

Beritanew.com – Di ruang sidang Komisi III DPR RI, pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset terus bergulir dengan satu pertanyaan mendasar yang kerap disalahpahami publik: apakah aturan ini memang dirancang untuk menjangkau pejabat negara semata? Jawaban singkatnya adalah tidak. RUU Perampasan Aset, dalam kerangka konseptualnya, ditujukan sebagai instrumen pemulihan aset hasil tindak pidana ekonomi—bukan sebagai mekanisme penghukuman terhadap kelompok jabatan tertentu.

Fondasi Konstitusional: Kesetaraan di Hadapan Hukum

Landasan filosofis dari setiap instrumen hukum di Indonesia berakar pada prinsip equality before the law. UUD 1945 secara eksplisit menegaskan prinsip ini dalam dua pasal kunci. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang.

Kedua ketentuan tersebut berarti bahwa tidak ada satu pun subjek hukum—baik pejabat negara, anggota legislatif, kepala daerah, birokrat, pengusaha, aparat penegak hukum, bandar narkoba, maupun warga biasa—yang kebal dari mekanisme perampasan aset apabila terbukti memperoleh keuntungan ekonomi dari tindak pidana.

Mengapa Publik Sering Salah Kaprah

Persepsi yang beredar luas di masyarakat menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai alat untuk “merampas harta koruptor.” Pandangan ini, meskipun dapat dipahami secara emosional, tidak mencerminkan cakupan sesungguhnya dari rancangan undang-undang tersebut. Konsep yang dikembangkan dalam RUU ini berorientasi pada pemulihan aset hasil kejahatan, bukan pada status sosial atau jabatan pelakunya.

Prinsip dasarnya sederhana: siapa pun yang melakukan tindak pidana dan memperoleh sesuatu yang bernilai ekonomi—uang, properti, atau aset lain yang berkaitan dengan kejahatan—maka aset tersebut dapat menjadi objek perampasan sesuai ketentuan hukum dan mekanisme pengadilan.

Dalam kajian hukum perbandingan, pendekatan yang dikenal sebagai non-conviction based asset forfeiture juga sedang dibahas dalam konteks tertentu. Pendekatan ini memungkinkan negara mengejar aset hasil kejahatan meskipun pelaku belum atau tidak pernah divonis bersalah melalui proses pidana konvensional. Fokus utamanya tetap pada asal-usul aset, bukan pada identitas pemiliknya.

13 Kelompok Tindak Pidana yang Terjangkau

Perkembangan pembahasan terbaru di Komisi III DPR RI mengonfirmasi bahwa ruang lingkup RUU ini jauh melampaui korupsi. Komisi III menyebutkan terdapat 13 kelompok tindak pidana yang dimasukkan dalam daftar yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset:

1. Tindak pidana korupsi 2. Tindak pidana narkotika dan psikotropika 3. Tindak pidana terorisme 4. Tindak pidana penyelundupan manusia (TPPO) 5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, bahan berbahaya, serta barang ilegal lainnya 6. Tindak pidana di bidang kehutanan 7. Tindak pidana di bidang lingkungan hidup 8. Tindak pidana di bidang perpajakan 9. Tindak pidana di bidang perbankan 10. Tindak pidana di bidang perasuransian 11. Tindak pidana di bidang pertambangan 12. Tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan 13. Tindak pidana perdagangan orang

Daftar ini menunjukkan bahwa cakupan RUU tidak identik dengan korupsi. Seorang buruh yang terlibat penyelundupan manusia, seorang nelayan yang melakukan kejahatan kelautan, atau seorang wiraniaga yang menyelundupkan barang ilegal—semuanya berada dalam jangkauan mekanisme yang sama.

Perlindungan Due Process: Harta Tidak Boleh Hilang Tanpa Bukti

Yang tidak kalah penting bagi masyarakat adalah pemahaman bahwa perampasan aset tidak berarti negara dapat mengambil begitu saja seluruh harta seseorang. Negara hukum mensyaratkan adanya due process of law. Perlindungan terhadap hak milik dan hak warga negara harus berjalan beriringan dengan kepentingan negara untuk mengambil kembali aset hasil kejahatan.

Seseorang tidak boleh kehilangan hartanya hanya karena dituduh, difitnah, tidak disukai oleh pihak tertentu, berbeda pilihan politik, memiliki harta dalam jumlah besar, atau menjadi target tuduhan tanpa bukti yang memadai. Perampasan aset harus didasarkan pada kejahatan yang terbukti, bukti yang sah, dan keputusan lembaga yang berwenang—dalam hal ini pengadilan.

Dimensi Hukum: In Personam dan In Rem

Salah satu perdebatan teknis yang menjadi inti pembahasan RUU ini adalah pembedaan antara mekanisme in personam dan in rem. Pendekatan in personam menargetkan pelaku secara langsung—fokusnya adalah terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Sementara pendekatan in rem menargetkan aset itu sendiri, terlepas dari apakah pemiliknya telah divonis bersalah atau tidak. Kedua pendekatan ini memiliki konsekuensi prosedural yang berbeda dan menjadi salah satu titik perdebatan utama dalam penyusunan pasal-pasal teknis RUU.

Implikasi bagi Masyarakat

Bagi warga negara, pemahaman yang benar atas RUU Perampasan Aset membawa dua konsekuensi praktis. Pertama, setiap orang—tanpa memandang jabatan, kekayaan, atau afiliasi politik—berada dalam posisi yang sama di hadapan hukum apabila terbukti memperoleh keuntungan dari tindak pidana. Kedua, setiap orang juga dilindungi oleh mekanisme due process yang memastikan bahwa tidak ada satu pun aset yang dapat dirampas tanpa proses peradilan yang adil, transparan, dan berbasis bukti.

Hukum harus melihat perbuatan dan alat buktinya. Inilah konsekuensi langsung dari prinsip negara hukum yang diamanatkan konstitusi. Tidak ada kekebalan berdasarkan jabatan, tidak ada kekebalan berdasarkan kekayaan, dan tidak ada kekebalan berdasarkan afiliasi politik. Yang ada hanyalah satu ukuran: apakah aset tersebut berasal dari tindak pidana, dan apakah hal itu dapat dibuktikan di pengadilan.