Key Discussion: Efisiensi Anggaran NTB: Pemprov Pangkas Perjalanan Dinas Akibat Penurunan DBH Tambang
Key Discussion mengenai efisiensi anggaran Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap penurunan signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor tambang, yang secara langsung memengaruhi pendapatan daerah. Pemprov NTB sedang mengupayakan penghematan di berbagai aspek keuangan, termasuk memangkas pengeluaran perjalanan dinas dan kegiatan rapat yang tidak mendesak. Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, menyatakan bahwa efisiensi anggaran menjadi keharusan untuk menjaga stabilitas fiskal provinsi. Penurunan DBH tambang tahun ini mencapai Rp62 miliar, dibandingkan Rp172 miliar tahun sebelumnya, sehingga menyebabkan koreksi dalam pendapatan daerah.
Penyebab Penurunan DBH Tambang dan Dampaknya
Penurunan DBH tambang yang signifikan terjadi akibat keterlambatan operasional dan berhentinya ekspor konsentrat oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT). Nursalim menegaskan bahwa peraturan pemerintah telah menetapkan besaran DBH secara ketat, sehingga penerimaan tahun depan diprediksi lebih rendah dari tahun lalu. Kondisi ini menimbulkan tekanan pada anggaran daerah, memaksa Pemprov NTB untuk melakukan penyesuaian. Dalam Key Discussion, pihak pemerintah mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya langkah krisis, tetapi juga strategi jangka panjang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Langkah Pemprov NTB dalam Meningkatkan Efisiensi
Upaya efisiensi anggaran NTB mencakup evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen belanja. Fokus utama ditempatkan pada pengurangan pengeluaran yang tidak mendesak, seperti biaya perjalanan dinas dan rapat. Nursalim menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan secara terencana, bukan tergesa-gesa, guna memastikan kebutuhan prioritas tetap terpenuhi. Dalam Key Discussion, tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tengah mengidentifikasi potensi peningkatan pendapatan daerah. Selain itu, Pemprov NTB juga meninjau ulang pengeluaran operasional untuk menemukan celah yang bisa diisi dengan inovasi.
Koreksi anggaran juga memengaruhi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Perubahan 2026, yang sempat turun menjadi Rp5,4 triliun akibat transfer dana dari pusat. Dengan anggaran yang lebih terbatas, pemerintah provinsi diharapkan mampu menjaga kualitas layanan publik tanpa mengorbankan kinerja. Efisiensi anggaran dalam Key Discussion menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem pemerintahan daerah di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis. Selain itu, langkah ini juga membuka peluang bagi pemerintah untuk mengeksplorasi sumber pendapatan alternatif.
Dalam Key Discussion, analisis terhadap pengeluaran fiskal daerah menunjukkan bahwa beberapa sektor masih memiliki ruang untuk penghematan. Penurunan DBH tambang tahun ini mengakibatkan koreksi pendapatan daerah sebesar Rp110 miliar, yang memaksa Pemprov NTB untuk mengoptimalkan penggunaan dana. Nursalim menjelaskan bahwa perubahan ini terjadi karena operasional PT AMNT tertunda, sehingga memengaruhi keuntungan bersih perusahaan. Efisiensi anggaran menjadi kunci untuk mengimbangi kekurangan dana, terutama dalam memastikan proyek strategis tetap berjalan lancar.
Pemprov NTB juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai instansi untuk mempercepat proses efisiensi. Dengan Key Discussion yang menjadi landasan, pemerintah provinsi memastikan setiap langkah penghematan berdampak maksimal tanpa mengurangi fungsi pemerintahan. Evaluasi terhadap kegiatan belanja yang tidak mendesak dilakukan secara berkala, sementara laporan pertanggungjawaban APBD prognosis akan disampaikan akhir Juni. Raperda APBD Perubahan 2026 yang sedang diproses bertujuan mengalokasikan dana secara lebih bijak, terutama dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor non-tambang.
