Immanuel Ebenezer Menyesal dalam Kasus Korupsi K3 (Special Plan)
Special Plan, yang merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam meningkatkan kualitas sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), kini menjadi sorotan setelah mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel “Noel” Ebenezer Gerungan, menyatakan rasa penyesalannya atas jabatannya. Penyesalan ini terungkap saat ia hadir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin lalu, dalam proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang menimpa program tersebut.
Latar Belakang Kasus dalam Special Plan
Kasus korupsi yang melibatkan Noel terkait dengan Special Plan dimulai dari dugaan pemerasan sertifikat K3 selama ia menjabat sebagai Wamenaker periode 2024–2025. Menurut penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program ini dianggap menjadi salah satu pilar utama dalam upaya peningkatan standar keselamatan kerja. Namun, tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum menunjukkan bahwa skema ini juga menjadi target penyalahgunaan kekuasaan, yang menyebabkan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah.
Noel mengakui bahwa ia merasa ironis harus menjadi bagian dari proses penuntutan ini, terlebih setelah hanya menjabat selama sepuluh bulan. Ia menegaskan bahwa peran dalam Special Plan dianggap sebagai upaya untuk ‘menyelamatkan duit buruh’ yang digunakan untuk program pemberdayaan tenaga kerja. Namun, dalam proses penyelidikan, KPK menemukan indikasi bahwa skema ini dimanipulasi untuk keuntungan pribadi.
“Saya merasa penyesalan karena harus menjadi bagian dari kasus ini, terlepas dari peran yang saya lakukan dalam Special Plan,” ujar Noel saat ditemui di pengadilan. “Program tersebut seharusnya menjadi keuntungan bagi buruh, tapi justru menjadi bahan pemerasan.”
Detail Tuntutan dan Dugaan Keterlibatan Noel
Tuntutan terhadap Noel mencakup ancaman hukuman penjara selama lima tahun, denda Rp250 juta, atau subsider 90 hari penjara, serta uang pengganti Rp4,43 miliar. Jaksa menuduhnya secara aktif terlibat dalam pemerasan terhadap pemohon sertifikasi K3, dengan total nilai korupsi mencapai Rp6,52 miliar. Selain itu, ia juga diduga menerima gratifikasi berupa uang Rp3,36 miliar dan satu unit motor Ducati Scrambler biru dongker.
Kasus ini melibatkan sepuluh terdakwa lainnya, termasuk beberapa pejabat Kemnaker dan pihak swasta. Mereka diduga saling bekerja sama dalam mempercepat pengesahan sertifikasi K3 yang tidak sesuai standar. Noel menyesal karena terlibat dalam skema korupsi ini, meski ia berpendapat bahwa program Special Plan justru membawa manfaat bagi kepentingan publik.
Menurut penyidik KPK, dana pemerasan dalam kasus Special Plan berasal dari pengalihan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan tenaga kerja. Dugaan ini terungkap setelah investigasi menemukan adanya pencairan dana tanpa persetujuan yang jelas. Noel juga diungkapkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp70 juta dari aliran dana tersebut. Keberadaan gratifikasi ini menunjukkan adanya kesepakatan untuk menyembunyikan praktik korupsi.
KPK menilai kasus korupsi dalam Special Plan adalah contoh nyata dari kelemahan pengawasan dalam pemberdayaan sektor K3. Sejumlah nama terdakwa lainnya, seperti Temurila, Miki Mahfud, dan Fahrurozi, dituduh melakukan peran aktif dalam penyalahgunaan dana. Beberapa dari mereka diberi tuntutan denda Rp250 juta atau subsider penjara 90 hari, sementara lainnya wajib membayar uang pengganti berdasarkan kontribusi mereka dalam aliran dana korupsi.
