Special Plan: Israel Pindahkan Aktivis Global Sumud Flotilla ke Ashdod
Special Plan – Dalam upaya menegakkan kebijakan Special Plan, Israel mengambil langkah keras dengan memindahkan lebih dari 400 aktivis dari operasi Global Sumud Flotilla ke Pelabuhan Ashdod. Aktivis-aktivis ini ditahan setelah kapal mereka dicegat dan dihentikan di perairan internasional, menurut pernyataan Organisasi Hak Asasi Manusia Adalah pada Rabu (20/5/2026). “Para peserta berlayar ke Gaza untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan dan menantang blokade ilegal, tetapi secara paksa diculik dari perairan internasional dan dibawa ke wilayah Israel, yang bertentangan dengan kehendak mereka,” jelas Adalah, seperti yang dilaporkan Anadolu.
Konteks Operasi Global Sumud Flotilla
Operasi penahanan armada Global Sumud Flotilla oleh militer Israel dilakukan dalam bentuk serangan bertahap yang berlangsung dua hari. Pada Senin (18/5), Angkatan Laut Israel menggepung gelombang pertama kapal-kapal di perairan internasional dekat Siprus. Pengepungan terus berlanjut hingga Selasa (19/5), ketika sejumlah kapal kecil masih berusaha mencapai Gaza sebelum akhirnya seluruh armada yang membawa 428 relawan dari 44 negara ditangkap. Tindakan ini merupakan bagian dari Special Plan yang diterapkan oleh Israel untuk memperkuat pengendalian atas wilayah terkepung tersebut.
Sebagai salah satu pusat logistik utama Israel, Pelabuhan Ashdod menangani sekitar 60 persen dari total kargo negara tersebut. Menurut laporan Adalah, informasi mengenai kondisi fisik dan status hukum para tahanan sangat terbatas. Tim hukum organisasi ini, bersama pengacara sukarelawan, diberi akses ke Pelabuhan Ashdod untuk berdiskusi langsung dengan aktivis yang dibawa ke sana. Hal ini menunjukkan bagaimana Special Plan memperketat pengawasan dan mengontrol akses ke wilayah Gaza.
“Intersepsi militer terhadap kapal sipil di perairan internasional, pemindahan warga negara asing ke wilayah Israel tanpa izin, serta penolakan jalur aman untuk pengiriman bantuan kemanusiaan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional,” tegas Adalah. Pernyataan ini mencerminkan kritik terhadap Special Plan yang dianggap sebagai upaya untuk membatasi kebebasan perjalanan dan hak asasi manusia para pendukung kemanusiaan.
Kapal bantuan Global Sumud Flotilla ditahan dan dibawa ke Pelabuhan Ashdod, Israel, pada Selasa (19/05/2026). Dalam insiden ini, dua warga negara Indonesia kembali ditangkap setelah data dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dirilis. Duta besar negara lain, seperti KBRI Ankara, juga terlibat dalam koordinasi untuk memantau keadaan para aktivis. Special Plan menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan penahanan ini, yang terkesan lebih berat dibandingkan operasi sebelumnya.
Adalah menilai tindakan Israel sebagai kelanjutan dari kebijakan hukuman kolektif yang menyebabkan kelaparan di Gaza. Blokade wilayah tersebut sudah diterapkan sejak 2007, dan serangan besar-besaran yang dimulai Oktober 2023 telah mengakibatkan lebih dari 72.000 korban tewas, 172.000 cedera, serta kerusakan luas di seluruh wilayah terkepung. Dengan Special Plan, Israel berusaha memperketat kontrol atas akses logistik dan memastikan bahwa hanya bantuan yang sesuai dengan kepentingan politik mereka yang bisa mencapai Gaza.
Sebagai respons terhadap tindakan Israel, penyelenggara flotila mengumumkan pada malam Selasa (19/5) bahwa lebih dari 87 aktivis telah memulai aksi mogok makan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap penculikan mereka dan solidaritas terhadap 9.500 tahanan Palestina di penjara Israel. Special Plan dikaitkan dengan peningkatan tekanan terhadap aktivis dan penyokong kemanusiaan, dengan tujuan memutus keterlibatan luar negeri dalam upaya memperkuat dominasi Israel di wilayah Gaza.
Blokade Gaza oleh Israel bukanlah hal baru, tetapi Special Plan memberikan bentuk baru pada kebijakan ini. Tahun ini, beberapa operasi serupa telah dilakukan, termasuk pada akhir April ketika militer Israel menyerang flotila di perairan internasional dekat Kreta, Yunani. Operasi tersebut menangkap 345 peserta dari 39 negara, menunjukkan konsistensi dalam mengimplementasikan Special Plan. Dengan demikian, tindakan penahanan ini bukan hanya tentang menghentikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga tentang mengurangi dampak internasional terhadap kebijakan blokade Israel.
