Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya Bantah Kabar Terjaring OTT Kejagung
Denial Terhadap Isu OTT dalam Special Plan
Special Plan – Beberapa waktu lalu, isu bahwa Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sanjaya, terlibat dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI beredar luas. Namun, ia membantah dengan tegas. Sony menyatakan bahwa hingga saat ini, ia masih menjalankan tugas sebagai bagian dari Satgas MBG Polri dalam mengusut dugaan praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Denial ini disampaikan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (25/5), dalam wawancara resmi yang dihadiri oleh tim penyidik.
“Saya sudah memberikan respons hari ini di sini, berdiskusi bersama rekan-rekan,” ujar Sony.
Proses Investigasi dan Koordinasi dengan Kejagung
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengonfirmasi bahwa rumor terjaring OTT belum dapat dibuktikan. “Tidak ada,” tegasnya. Menurut Sony, sampai saat ini belum terbukti adanya keterlibatan oknum pegawai BGN atau internal badan tersebut dalam kasus penipuan yang berkedok pendaftaran titik SPPG. Dalam rangka memperjelas situasi, BGN dan Kejagung sedang berkoordinasi untuk menelusuri laporan penipuan yang marak di berbagai wilayah.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari Special Plan yang dijalankan BGN untuk meningkatkan transparansi dalam program pemberdayaan masyarakat. Koordinasi dengan Satgas MBG, Bareskrim Polri, serta pihak-pihak terkait seperti Direktur Pidana Umum, menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap modus penipuan yang diduga melibatkan mitra SPPG.
Detail Modus Penipuan dan Dampak pada Korban
Dalam penjelasan lebih lanjut, Sony menyebutkan bahwa sekitar 21 orang korban telah terlibat dalam skema ini. Total kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp1,9 miliar, dengan rata-rata kerugian per korban sekitar 100 juta rupiah. Modus penipuan tersebut melibatkan pelaku yang menyamar sebagai orang dekat pejabat BGN, lalu menawarkan jasa pendaftaran titik SPPG dengan meminta uang kepada masyarakat.
“Kami telah berkomunikasi dengan Satgas MBG dan Bareskrim, serta diskusi dengan Pak Direktur Pidana Umum soal laporan di berbagai daerah,” kata Sony.
BGN juga menyatakan bahwa kejadian ini tidak menghentikan keberlangsungan program MBG. Sebaliknya, ia mengungkapkan bahwa Special Plan akan terus dijalankan untuk memastikan proses pendaftaran titik SPPG tidak lagi diperkaya oleh praktik penipuan. Selain itu, BGN mengambil langkah pencegahan dengan menutup pendaftaran program tersebut sementara dan memperingatkan masyarakat agar lebih waspada.
Langkah Penguatan Transparansi dan Penindakan
Dalam rangka memperkuat transparansi, BGN memaksa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki akun media sosial. Hal ini bertujuan untuk memudahkan publik dalam mengawasi proses pendaftaran dan distribusi makanan bergizi gratis. Sony menambahkan bahwa kejadian ini menjadi pembelajaran bagi BGN untuk memperbaiki sistem pengawasan internal.
Selain itu, BGN memberikan insentif Rp6 juta per hari kepada mitra SPPG secara merata. Insentif ini diberikan sebagai upaya meningkatkan kualitas program MBG dan memastikan keberlanjutan Special Plan. Namun, Sony juga mengakui bahwa langkah ini perlu disertai dengan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah manipulasi oleh pihak tertentu.
Keterlibatan Lain dalam Kasus Korupsi
Kabar terjaring OTT tidak hanya menyentuh BGN, tetapi juga melibatkan pejabat dari lembaga lain. Sebelumnya, terdengar bahwa sejumlah pejabat Basarnas terlibat dalam skema korupsi berupa penyerahan uang. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengonfirmasi bahwa KPK memang melakukan OTT terkait dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Sebagai bagian dari Special Plan, BGN berkomitmen untuk menjawab semua isu yang muncul terkait program MBG. Dalam konteks ini, penjelasan dari Sony Sanjaya menjadi langkah awal untuk menjaga reputasi lembaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pemberdayaan gizi nasional.
Langkah Perbaikan dan Evaluasi Masa Depan
Sebagai upaya pencegahan, BGN juga mengevaluasi penyebab keracunan yang mungkin terjadi selama program MBG berjalan. Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh, dengan melibatkan berbagai pihak seperti Polresta Barelang dan Polres Lombok Timur. Sony menyatakan bahwa BGN tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pada pengembangan program yang lebih efektif dan transparan.
Special Plan terus menjadi landasan utama dalam upaya BGN untuk memastikan program MBG berjalan secara baik. Dengan adanya OTT yang diakui oleh Kejagung, BGN menegaskan bahwa pengawasan internal dan eksternal akan diperketat agar tidak ada praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik dan menjamin keberhasilan Special Plan dalam mencapai tujuan pemberdayaan gizi nasional.
